TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin membantah anggapan dirinya yang membawa organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama (NU) ke dalam politik praktis. Hal ini menanggapi pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf yang melarang pengurus untuk melakukan politik praktis.
"Saya tidak pernah bawa-bawa itu (NU)," kata Muhaimin saat konferensi pers di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem, Rabu, 6 September 2023.
Sebelumnya, Yahya Cholil Staquf mengatakan akan memberikan sanksi bagi pengurus yang menggunakan lembaga NU untuk kepentingan politik praktis.
"Kalau ada pengurus NU, kemudian menggunakan lembaga NU untuk kegiatan politik politik praktis, langsung kami tegur," kata pria yang akrab di sapa Gus Yahya itu usai bertemu Presiden di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin malam 4 September 2023.
Apabila sanksi teguran tidak diindahkan, kata Yahya, ada prosedur pemberian sanksi lain. "Ada prosedurnya, nanti kami peringatkan. Kalau diulangi, peringatan kedua. Kalau diulangi lagi, bisa diberhentikan. Sudah ada mekanismenya. Sekali diperingatkan sudah kapok biasanya," kata dia.
NU sempat berikan sanksi kepada sejumlah pengurus
Yahya mengungkapkan pihaknya sempat menegur berebapa pengurus di tingkat daerah beberapa waktu lalu karena mengadakan deklarasi calon presiden di kantor Nahdlatul Ulama. Dia menegaskan tidak boleh fasilitas NU digunakan untuk kepentingan politik praktis.
Hanya saja, dia tak membatasi hak pribadi setiap pengurus maupun warga NU untuk ikut berpolitik praktis.
"Ini tidak boleh. Kami tegur. Misalnya, dia pribadi ikut ke sana ke mari itu hak pribadinya," kata Yahya.
Apabila ada calon presiden yang bukan pengurus NU, namun mengatasnamakan NU, Yahya mengatakan bahwa pihaknya hanya bisa memberikan klarifikasi.
"Kalau ada capres mengatasnamakan NU, tetapi bukan pengurus NU, ya, kami juga bisa mengatakan itu tidak benar. Akan tetapi, 'kan kami tak bisa beri sanksi apa-apa kalau bukan pengurus," jelas dia.
Selanjutnya, NasDem sebut PBNU tak bisa batasi hak politik kader dan pengurusnya
