Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pengamat Nilai Penunjukan Arsjad Rasjid sebagai Ketua TPN Ganjar Pranowo untuk Galang Kekuatan Finansial

image-gnews
Ketua ASEAN Business Advisory Council sekaligus Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid saat ditemui di sela-sela acara ASEAN Business and Investment Summit 2023 di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Senin, 4 September 2023. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Ketua ASEAN Business Advisory Council sekaligus Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid saat ditemui di sela-sela acara ASEAN Business and Investment Summit 2023 di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Senin, 4 September 2023. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai penunjukan Arsjad Rasjid sebagai ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo untuk menggalang kekuatan finansial. Arsjad Rasjid, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), ditunjuk oleh empat partai politik pengusung Ganjar Pranowo dalam rapat pleno di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Senin, 4 September 2023.

Ujang melihat penunjukan ini sebagai upaya mengkonsolidasikan semua kekuatan pemilik modal untuk mendukung Ganjar Pranowo karena dipastikan membutuhkan biaya besar. Alhasil, parpol  membutuhkan jaringan pengusaha yang solid dan kuat, serta memiliki banyak uang agar bisa memenangkan pertarungan. 

“Dan itu mungkin sesuatu yang tidak aneh, biasa saja dalam politik. Pengusaha itu kan butuh politik, politik butuh pengusaha, ini saling berkolaborasi membutuhkan satu sama lain,” kata Ujang, Selasa, 5 September 2023.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan penunjukan Arsjad Rasjid ini sebagai upaya untuk mengamankan logistik pemilu 2024. “Sama halnya menunjuk Erick Thohir di pemenangan Jokowi-Maruf Amin. Dengan dalih logistik itulah, maka pemerintahan Ganjar ke depan akan menjadi ajang perebutan korporat yang telah berjasa dalam pembiayaan politik,” kata Dedi.

Ia pun mewanti-wanti Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) agar cermat dan ketat mengawasi kandidat yang secara terang didukung oleh korporasi. Sebab, kata Dedi, ada undang-undang yang membatasi soal pembiayaan politik.

Arsjad Rasjid mengaku baru mengetahui soal penunjukan dirinya sebagai Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Calon Presiden Ganjar Pranowo dari media massa pada Senin malam kemarin, 5 September 2023. "Saya kaget, karena tiba-tiba salah satu teman saya ngasih lihat ada satu berita online. Pas saya baca ya ampun, ya Allah, kaget saya. Karena terus terang saja saya enggak diinformasikan," kata Arsjad saat ditemui di sela-sela agenda ASEAN-Indo-Pacific Forum di Hotel Mulia Jakarta, Selasa, 5 September 2023. 

Oleh sebab itu, dia akan mengkonfirmasi terlebih dahulu informasi tersebut kepada pihak terkait, khususnya dengan PDIP. Sebab, menurutnya, harus ada tatanan yang jelas agar prosesnya bisa berjalan dengan baik. 

Arsjad pun menilai penunjukan ini merupakan suatu kehormatan baginya. Namun, ia menegaskan masih harus berdiskusi dengan keluarga maupun koleganya di Kadin dan perusahaannya, PT Indika Energy Tbk. "Saya mesti ngomong sama pemangku kepentingan, yaitu istri, anak-anak, perusahaan, Kadin. Itu semua keluarga besar, jadi kan bukan hanya keputusan seorang diri," tuturnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketua umum empat partai poltik pendukung Ganjar Pranowo: PDIP, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Partai Perindo, sepakat menunjuk Arsjad Rasjid sebagai Ketua TPN dan eks Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa dalam rapat pleno 4 parpol di DPP PDIP, Senin, 4 September 2023. 

Adapun markas TPN Ganjar Pranowo akan berada di Gedung High End di Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat. Gedung ini pernah menjadi markas tim pemenangan Joko Widodo-Maruf Amin pada Pemilu 2019. “Para wakil ketua ini ada yang berasal dari kalangan profesional, dari kalangan parpol, dari purnawirawan TNI-Polri, kemudian juga dari relawan,” kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto usah rapat pleno tertutup.

Selain penunjukan ketua dan para wakil ketua TPN, rapat pleno juga membentuk struktur yang terdiri dari dewan penasihat dan dewan pengarah. Ketua TPN, kata Hasto, nantinya akan didampingi oleh para wakil dan sekretaris dan direktur yang akan menggambarkan bagaimana strategi pemenangan Ganjar Pranowo diterapkan. “Juga bagaimana koordinasi dengan badan pemenangan pemilu dari parpol yang mengusung Ganjar Pranowo,” kata Hasto.

EKA YUDHA SAPUTRA | RIANI SANUSI PUTRI

Pilihan Editor: Ditunjuk Jadi Ketua Tim Pemenangan Ganjar, Arsjad Rasjid Akan Diskusi dengan Keluarga dan Kolega

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jokowi dan Gubernur Jenderal Australia Bertemu, Bahas Penguatan Hubungan antar Masyarakat

12 menit lalu

Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 17 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi dan Gubernur Jenderal Australia Bertemu, Bahas Penguatan Hubungan antar Masyarakat

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dalam keterangan pers usai pertemuan, menjelaskan, Jokowi dan Hurley misalnya mebahas upaya menggiatkan pengajaran bahasa di masing-masing negara.


Kronologi Bea Cukai Dituduh Gelapkan 9 Mobil Mewah Pengusaha Malaysia Kenneth Koh

1 jam lalu

Ilustrasi mobil mewah Ferrari putih. Roadsmile.com
Kronologi Bea Cukai Dituduh Gelapkan 9 Mobil Mewah Pengusaha Malaysia Kenneth Koh

Pengusaha Malaysia merasa kehilangan 9 mobil mewahnya yang ditahan Bea Cukai di Gudang Soewarna, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Soekarno-Hatta


Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan Diubah Menjadi KRIS, Ketahui 12 Kriteria Layanannya

1 jam lalu

BPJS Kesehatan menjamin biaya pelayanan kesehatan bagi peserta JKN. Berikut daftar rumah sakit di Jakarta Selatan yang menerima BPJS Kesehatan. Foto: Canva
Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan Diubah Menjadi KRIS, Ketahui 12 Kriteria Layanannya

Jokowi ubah sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan menjadi KRIS. Beriku 12 kriteria layanan KRIS dan 4 layanan ini yang tidak berlaku untuk KRIS.


Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

1 jam lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto (kiri), Presiden UEA Mohamed bin Zayed Al Nahyan (tengah) dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka (kanan) di Istana Al Shati, Abu Dhabi, Senin (13/5/2024). (ANTARA/HO-Humas Prabowo)
Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

Prabowo menemui PM Qatar dan Presiden UEA, sekaligus memperkenalkan Gibran. Berikut rekaman momen peristiwanya.


Kala Jokowi Menjadi Sopir Gubernur Jenderal Australia Keliling Kebun Raya Bogor

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyupiri Gubernur Jenderal Australia David Hurley keliling Kebun Raya Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 17 Mei 2024. Tangkap layar video Sekretariat Presiden
Kala Jokowi Menjadi Sopir Gubernur Jenderal Australia Keliling Kebun Raya Bogor

Jokowi menjadi sopir Gubernur Jenderal Australia David Hurley saat mengendarai mobil golf mengelilingi Kebun Raya Bogor


Ahok Masuk Bursa untuk Pilgub Jakarta dan Sumut dari PDIP, Bagaimana Peluangnya?

2 jam lalu

Dua politikus PDI Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (kiri) dan Djarot Saiful Hidayat (kanan) berfoto bersama dalam acara Ahokers Bareng Ganjar di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud, Jakarta, Minggu, 4 Februari 2024. Relawan Ahokers resmi mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024. ANTARA/Aprillio Akbar
Ahok Masuk Bursa untuk Pilgub Jakarta dan Sumut dari PDIP, Bagaimana Peluangnya?

PDIP menyatakan bisa saja terjadi kejutan dalam bursa bakal calon Pilgub Jakarta.


Temui Jokowi, Ini Profil Ketua Umum PP GP Ansor Addin Jauharudin

2 jam lalu

Pimpinan Pusat GP Ansor tiba di Istana Kepresidenan Jakarta untuk dilantik oleh Jokowi pada Kamis, 16 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Temui Jokowi, Ini Profil Ketua Umum PP GP Ansor Addin Jauharudin

Ketua Umum PP GP Ansor Addin Jauharudin bertemui Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta pada Kamis, 16 Mei 2024. Untuk apa?


Jokowi Terima Lawatan Gubernur Jenderal Australia di Istana Bogor

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 17 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Terima Lawatan Gubernur Jenderal Australia di Istana Bogor

Presiden Jokowi menyambut kunjungan kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 17 Mei 2024.


Perbedaan Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan yang Bakal Diganti dengan KRIS

3 jam lalu

BPJS Kesehatan menjamin biaya pelayanan kesehatan bagi peserta JKN. Berikut daftar rumah sakit di Jakarta Selatan yang menerima BPJS Kesehatan. Foto: Canva
Perbedaan Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan yang Bakal Diganti dengan KRIS

Jokowi resmi mengganti sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan dengan sistem kelas rawat inap standar (KRIS). Apa perbedaannya?


Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

3 jam lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf saat memimpin rapat kerja dengan Mendikbudristek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Januari 2023. Rapat tersebut membahas evaluasi program kerja dan anggaran tahun 2022, serta persiapan pelaksanaan program kerja tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.