TEMPO.CO, Makassar - Kader Partai Demokrat di Kota Makassar belum bergerak untuk mencopot baliho calon presiden Anies Baswedan yang tersebar di sejumlah titik di kota itu. Mereka memilih menunggu ada kepastian arahan dari Ketua Majelis Tinggi Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY, yang akan disampaikan sore ini.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Makassar, Adi Rasyid Ali, menyatakan hingga saat ini belum ada arahan untuk mencopot baliho tersebut. Demokrat berpeluang keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan setelah merebak kabar Anies Baswedan memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, sebagai calon wakil presiden yang akan mendampinginya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Kita menunggu arahan pusat," kata Adi Rasyid Ali, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Makassar kepada Tempo, Jumat, 1 September 2023.
Adi menyatakan mereka tak mau ikut-ikutan dengan kader di daerah lain yang sudah mulai menurunkan baliho Anies. "Kami (Demokrat Makassar) menunggu putusan resmi saja," tutur Wakil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar ini.
Demokrat kecewa dengan keputusan Surya Paloh dan Anies Baswedan
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya menyampaikan kekecewaaan partainya atas keputusan untuk menduetkan Anies Baswedan dengan Muhaimin. Dalam keterangan tertulisnya, dia menyebut hal itu sebagai pengkhianatan terhadap kesepakatan yang telah dibuat Koalisi Perubahan.
Riefky menyatakan keputusan menduetkan Anies dengan Muhaimin itu dibuat secara sepihak oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh. Dia menyebut Surya pun memaksa Anies menerima keputusan itu. Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai anggota Koalisi Perubahan, menurut Riefky, tak dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
"Ia (Anies) mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat “dipaksa” menerima keputusan itu (fait accompli)," kata Riefky dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 31 Agustus 2023.
Padahal, menurut Riefky, Anies sebelumnya telah memilih Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY sebagai cawapres yang akan mendampinginya pada Pilpres 2024. Keputusan itu, menurut dia, telah dibuat Anies sejak Juni lalu dan telah disampaikan ke seluruh pimpinan partai anggota Koalisi Perubahan.
Demokrat pun kecewa karena Anies mengikuti saja keputusan Surya tersebut. Terlebih, menurut Riefky, Anies tak menyampaikan langsung keputusan itu, melainkan melalui Sudirman Said, kepada mereka.
Untuk menentukan langkah ke depannya, Partai Demokrat menggelar rapat di kediaman SBY di Cikeas, Jawa Barat, pada sore ini. SBY disebut akan mengumumkan sikap partainya.
