TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago mewanti-wanti agar Partai Demokrat tak buru-buru keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Isu Demokrat hengkang dari KPP santer diberitakan usai Anies Baswedan disebut menyetujui Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai cawapres.
Menurut Arifki, jika Partai Demokrat buru-buru pergi dari koalisi, maka partai berlambang mercy itu bisa kebingungan mencari tempat berlabuh selanjutnya.
“Dengan basis pemilih Demokrat yang lebih ke Anies karena alasan kelompok oposisi, tentu juga akan merugikan kalau Demokrat terburu kabur dari koalisi yang sudah dibentuk dengan Anies,” kata Arifki dalam keterangannya, Jumat, 1 September 2023.
Arifki menyebut Partai Demokrat saat ini dalam posisi yang sulit. Selain kehilangan daya tawar, proses negosiasi ke kubu koalisi lain juga akan terasa alot. Demokrat juga bakal kesulitan jika ingin merapat ke kubu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) karena basis pendukung keduanya sangat bertolak belakang.
“Dalam posisi ini Demokrat bisa kehilangan daya tawarnya untuk bisa negosiasi apakah dengan Ganjar atau Prabowo. Karena jangan sampai Demokrat kehilangan kursi cawapres dan suaranya turun kalau memilih berkoalisi dengan Ganjar misalnya yang secara basis pemilih berlawanan dengan Demokrat,” kata Arifki.
Lebih lanjut, Arifki menyebut keputusan duet Anies dan Cak Imin memang dirasa saling menguntungkan. Sebab, kedua pihak bisa mendapatkan efek elektoral, terutama Anies di Jawa Timur yang merupakan wilayah kekuasaan PKB.
“Duet Anies-Cak Imin saya membacanya ini menjadi saling menguntungkan, kenapa? Sebab Cak Imin sudah tidak mendapat daya tawar yang kuat di Koalisi Prabowo meski sudah lama membangun koalisi bersama. Kemudian pada sisi lain secara elektoral Anies membutuhkan dukungan basis pemilih di Jawa Timur,” kata dia.
Keputusan sepihak
Sebelumnya, Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut Anies Baswedan sampai sekarang tidak menyampaikan secara langsung keputusannya menyetujui kerja sama NasDem dan PKB berikut penetapan Muhaimin Iskandar sebagai pendampingnya ke Demokrat. Padahal, Demokrat merupakan bagian dari Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan bersama NasDem dan PKS.
“Tidak ada (informasi langsung dari Anies, red.). Kami hanya dapat konfirmasi, tadi kami telepon karena kami inisiatif minta ketemu. Tim 8 dari kami ingin dapat konfirmasi langsung apa benar,” kata Herzaky, Kamis malam 31 Agustus 2023.
Namun permintaan konfirmasi langsung dari Anies tidak diperoleh Demokrat. Gantinya, utusan Anies yang tergabung dalam Tim 8, Sudirman Said, membenarkan kabar kerja sama politik NasDem dan PKB berikut penetapan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden Anies.
Selepas Demokrat mendapatkan informasi itu, Sekretaris Jenderal Demokrat Teuku Riefky Harsya yang merupakan perwakilan Demokrat di Tim 8 mengeluarkan pernyataan sikap. Dalam pernyataan sikapnya, Teuku Riefky menilai Demokrat dipaksa untuk menerima keputusan sepihak Anies dan NasDem.
“Tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan. Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di Nasdem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS.
Malam itu juga, Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu. Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya,” kata Teuku Riefky.
Terkait langkah NasDem dan Anies itu, Herzaky menilai sepatutnya Koalisi Perubahan itu terdiri atas tiga pihak. Dengan demikian, keputusan yang menyangkut koalisi juga melibatkan seluruh anggota.
"PKB-NasDem membentuk koalisi sendiri. (Anies) ya sudah dengan Cak Imin (Muhaimin Iskandar). Berarti komitmen dengan Koalisi Perubahan sudah tidak ada. Dia pergi kok. Dia left,” kata Herzaky, yang juga Kepala Badan Komunikasi Strategis Demokrat.
Herzaky menyampaikan Demokrat menggelar rapat majelis tinggi di Cikeas, Jawa Barat, pada Jumat, untuk membahas sikap partai di koalisi dan soal dukungan mereka terhadap Anies. Rapat itu digelar karena kewenangan menentukan koalisi dan calon presiden, calon wakil presiden diputuskan oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat.
Sejauh ini, Anies belum memberikan komentarnya terkait kerja sama politik NasDem dan PKB, begitu juga dengan pengumuman Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden yang mendampingi dirinya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
M JULNIS FIRMANSYAH
Pilihan Editor: Demokrat Instruksikan Penurunan Baliho Anies-AHY Usai Kecewa Muhaimin Cawapres
