TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrat mulai menginstruksikan kadernya untuk menurunkan baliho dan spanduk bergambar Anies Baswedan dan Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang bertebaran di sekitar Jakarta. Hal ini lantaran partai tersebut kecewa dengan Anies yang disebut menunjuk Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai calon wakil presiden (cawapres).
"Iya (baliho dicopot)," ujar Anggota Majelis Tinggi Demokrat Syarief Hasan saat dikonfirmasi, Jumat, 1 September 2023.
Saat ditanya soal apakah Partai Demokrat akan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan imbas kekecewaan tersebut, Syarief tak menjawab. Ia hanya mengatakan pencopotan baliho sudah dimulai sejak Kamis malam 31 Agustus 2023.
Sementara itu, Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut Anies Baswedan sampai sekarang tidak menyampaikan secara langsung keputusannya menyetujui kerja sama NasDem dan PKB berikut penetapan Muhaimin Iskandar sebagai pendampingnya ke Demokrat. Padahal, Demokrat merupakan bagian dari Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan bersama NasDem dan PKS.
“Tidak ada (informasi langsung dari Anies, red.). Kami hanya dapat konfirmasi, tadi kami telepon karena kami inisiatif minta ketemu. Tim 8 dari kami ingin dapat konfirmasi langsung apa benar,” kata Herzaky, Kamis malam 31 Agustus 2023.
Namun permintaan konfirmasi langsung dari Anies tidak diperoleh Demokrat. Gantinya, utusan Anies yang tergabung dalam Tim 8, Sudirman Said, membenarkan kabar kerja sama politik NasDem dan PKB berikut penetapan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden Anies.
Selepas Demokrat mendapatkan informasi itu, Sekretaris Jenderal Demokrat Teuku Riefky Harsya yang merupakan perwakilan Demokrat di Tim 8 mengeluarkan pernyataan sikap. Dalam pernyataan sikapnya, Teuku Riefky menilai Demokrat dipaksa untuk menerima keputusan sepihak Anies dan NasDem.
“Tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan. Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di Nasdem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS.
Malam itu juga, Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu. Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya,” kata Teuku Riefky.
Terkait langkah NasDem dan Anies itu, Herzaky menilai sepatutnya Koalisi Perubahan itu terdiri atas tiga pihak. Dengan demikian, keputusan yang menyangkut koalisi juga melibatkan seluruh anggota.
"PKB-NasDem membentuk koalisi sendiri. (Anies) ya sudah dengan Cak Imin (Muhaimin Iskandar). Berarti komitmen dengan Koalisi Perubahan sudah tidak ada. Dia pergi kok. Dia left,” kata Herzaky, yang juga Kepala Badan Komunikasi Strategis Demokrat.
Herzaky menyampaikan Demokrat menggelar rapat majelis tinggi di Cikeas, Jawa Barat, pada Jumat, untuk membahas sikap partai di koalisi dan soal dukungan mereka terhadap Anies. Rapat itu digelar karena kewenangan menentukan koalisi dan calon presiden, calon wakil presiden diputuskan oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat.
Sejauh ini, Anies belum memberikan komentarnya terkait kerja sama politik NasDem dan PKB, begitu juga dengan pengumuman Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden yang mendampingi dirinya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
M JULNIS FIRMANSYAH
Pilihan Editor: Soal Kabar Duet Anies-Cak Imin, PAN Minta PKB Beri Penjelasan ke Koalisi Indonesia Maju
