Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Masalah HAM di Papua Dianggap Masih Buruk, Penegakan Hukumnya Kurang

image-gnews
Mathius Murib selaku Direktur Perhimpunan Advokasi Kebijakan (PAK) HAM Papua menyampaikan pendapatnya dalam Diskusi Terfokus Rekomendasi UPR Komnas HAM Siklus ke-4, yang dilaksanakan via daring melalui Zoom pada Rabu, 30 Agustus 2023. Tempo/I Gusti Ayu Putu Puspasari
Mathius Murib selaku Direktur Perhimpunan Advokasi Kebijakan (PAK) HAM Papua menyampaikan pendapatnya dalam Diskusi Terfokus Rekomendasi UPR Komnas HAM Siklus ke-4, yang dilaksanakan via daring melalui Zoom pada Rabu, 30 Agustus 2023. Tempo/I Gusti Ayu Putu Puspasari
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Perhimpunan Advokasi Kebijakan (PAK) HAM Papua Mathius Murib menyatakan masalah HAM di Papua itu saat ini bukannya membaik, melainkan menjadi tambah rumit atau buruk. Misalnya, kata dia, tindak kekerasan yang terus meningkat dan penyanderaan yang masih terus terjadi.

Selain itu, para pembela HAM di Papua masih memiliki risiko yang besar untuk mendapat tindak kekerasan, seperti diteror, diintimidasi, dan diancam. Mathius mengatakan bahwa itu merupakan risiko bagi yang memang bekerja untuk kemajuan serta penegakan HAM. 

“Kekerasannya meningkat, sandera masih ada, semua pendekatan yang dilakukan juga belum sesuai dengan semangat HAM,” ujar Mathius dalam Diskusi Terfokus Rekomendasi UPR (Universal Periodic Review) Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) ke-4, Rabu, 30 Agustus 2023.

Meski besar risiko yang dihadapi, Mathius menyatakan bersama aktivis HAM di Papua masih semangat memperjuangkan penegakan hak asasi di Bumi Cenderawasih itu. Sayangnya, hal ini  belum sinkron dengan aturan dalam rangka penegakan hukumnya. Sehingga justru yang terjadi adalah banyak kasus pelanggaran HAM di Papua yang akhirnya tidak tuntas.

“Mungkin itu menjadi PR internal, tapi menurut saya itu tetap penting karena kepercayaan publik terutama kami sebagai pembela HAM dan korban yang mencari keadilan itu begitu sulit kami yakinkan," ujar Mathius. Para korban, menurut dia, selalu mereka bertanya, bagaimana dengan nasib kasus mereka yang lalu.

"Kenapa tidak selesai, kami dapat apa? Ini selalu menjadi dilema sehingga kami perlu meyakinkan korban untuk tetap semangat dan bersuara dengan penegakan hukum yang tidak tuntas,” ujarnya melalui video conference

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Mathius menegaskan mensinkronisasi dan mengharmonisasi sistem hukum masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang perlu dicari jalan keluarnya. “Sehingga ke depan kita berharap ada hakim yang baik, ada jaksa yang baik, yang bisa menerjemahkan semangat kerja Komnas HAM. Sehingga perkara HAM itu bisa tuntas,” ujar Mathius.

I GUSTI AYU PUTU PUSPASARI

Pilihan Editor: OPM Serang Kamp Pendulangan Emas di Papua Pegunungan, Klaim Bunuh 2 Polisi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

DPR Klaim Dukung Perbaikan Kesejahteraan Hakim Menjelang Aksi Cuti Massal

2 jam lalu

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman usai mengikuti Rapat Pimpinan Nasional di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Jumat, 30 Agustus 2024. TEMPO/Desty Luthfiani
DPR Klaim Dukung Perbaikan Kesejahteraan Hakim Menjelang Aksi Cuti Massal

DPR kerap mendapat masukan soal minimnya kesejahteraan hakim. Khususnya saat kunjungan kerja Komisi III DPR yang membidangi hukum ke berbagai daerah.


Ribuan Hakim Cuti Bersama Pekan Depan, MA: Yang Penting tidak Mengganggu Persidangan

3 jam lalu

Hakim Agung Suharto terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial di Balairung Mahkamah Agung, Jakarta, Senin, 22 April 2024. ANTARA/HO-Mahkamah Agung RI
Ribuan Hakim Cuti Bersama Pekan Depan, MA: Yang Penting tidak Mengganggu Persidangan

Ribuan hakim cuti bersama pada 7-11 Oktober 2024 untuk menuntut kenaikan gaji


DPR Agendakan Rapat dengan Hakim Peserta Aksi Cuti Bersama

15 jam lalu

DPR Agendakan Rapat dengan Hakim Peserta Aksi Cuti Bersama

Rapat dengar pendapat akan digelar bersamaan dengan aksi cuti bersama para hakim.


Pimpinan MA Jadwalkan Audiensi dengan Hakim Peserta Gerakan Cuti Bersama

18 jam lalu

Ilustrasi hakim. Shutterstock
Pimpinan MA Jadwalkan Audiensi dengan Hakim Peserta Gerakan Cuti Bersama

Hakim dari berbagai daerah di Indonesia akan datang ke Jakarta untuk mengikuti gerakan cuti bersama pada 7-11 Oktober 2024.


Cuti Massal Hakim Tuntut Kenaikan Gaji, Kemenkeu Belum Respons Permintaan Bertemu

21 jam lalu

Ilustrasi pengadilan. Shutterstock
Cuti Massal Hakim Tuntut Kenaikan Gaji, Kemenkeu Belum Respons Permintaan Bertemu

Para hakim telah mengirimkan surat permintaan audiensi kepada sejumlah lembaga. Empat kementerian belum menjawab.


Cuti Massal Pekan Depan, Hakim Akan Temui Sejumlah Lembaga Negara

21 jam lalu

Ilustrasi pengadilan. TEMPO/Subekti
Cuti Massal Pekan Depan, Hakim Akan Temui Sejumlah Lembaga Negara

Audiensi merupakan bagian dari aksi cuti massal para hakim yang akan berlangsung pekan depan.


KontraS Catat Ada 64 Kasus Kekerasan TNI terhadap Warga Sipil dalam Setahun Terakhir

23 jam lalu

Koordinator Badan Pekerja KontraS, Dimas Bagus Arya, saat ditemui usai peluncuran Laporan Hari Bhayangkara pada Senin, 1 Juli 2024 di Jakarta Pusat. TEMPO/Amelia Rahima Sari
KontraS Catat Ada 64 Kasus Kekerasan TNI terhadap Warga Sipil dalam Setahun Terakhir

KontraS: sebanyak 64 peristiwa tersebut menyebabkan 75 orang luka-luka dan 18 orang tewas.


Mengenang Benny Susetyo, Stafsus Dewan Pengarah BPIP yang Meninggal Dunia Hari Ini

1 hari lalu

Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Antonius Benny Susetyo
Mengenang Benny Susetyo, Stafsus Dewan Pengarah BPIP yang Meninggal Dunia Hari Ini

Benny Susetyo tutup usia di RS Mitra Medika Pontianak pada Sabtu dini hari pukul 00.15 WIB.


Siapa Penggagas Pembentukan 5 Yonif Baru di Papua?

1 hari lalu

Prajurit TNI Batalyon Infanteri (Yonif) Penyangga Daerah Rawan (PDR) saat diresmikan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus di Silang Monas, Jakarta, Selasa 2 Oktober 2024. Selain itu, Yonif PDR juga dapat membantu masyarakat dalam hal pertanian, peternakan, dan perikanan. TEMPO/Subekti
Siapa Penggagas Pembentukan 5 Yonif Baru di Papua?

KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyebut ide pembentukan lima Yonif Penyangga Daerah Rawan di Papua berasal dari Menhan Prabowo Subianto.


Ribuan Hakim Cuti Bersama Pekan Depan, Pakar Hukum Unud: Wajar, Tapi Jangan Sampai Masyarakat Hilang Kepercayaan

1 hari lalu

Ilustrasi palu sidang pengadilan. legaljuice.com
Ribuan Hakim Cuti Bersama Pekan Depan, Pakar Hukum Unud: Wajar, Tapi Jangan Sampai Masyarakat Hilang Kepercayaan

Ribuan hakim cuti bersama pada 7-11 Oktober 2024 untuk menuntut kenaikan gaji dan tunjangan. Begini respons pakar hukum Universitas Udayana (Unud).