Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Danny Pomanto Hengkang dari NasDem ke PDIP, Ini Beberapa Kontroversi Wali Kota Makassar

image-gnews
Seorang bocah bersalaman dengan Walikota Makassar, Danny Pomanto saat mengunjungi rumah keluarga korban hilangnya AirAsia QZ 8501 di Jalan Baronang, Makassar, 30 Desember 2014. TEMPO/Iqbal lubis
Seorang bocah bersalaman dengan Walikota Makassar, Danny Pomanto saat mengunjungi rumah keluarga korban hilangnya AirAsia QZ 8501 di Jalan Baronang, Makassar, 30 Desember 2014. TEMPO/Iqbal lubis
Iklan

TEMPO.CO, JakartaDanny Pomanto telah menjadi perbincangan publik setelah memutuskan hengkang dari Partai NasDem dan bergabung dalam PDIP.

Wali Kota Makassar dua periode ini mengaku bahwa bergabungnya ia dengan partai berlambang banteng tersebut lantaran merasa selaras dengan gaya kepemimpinannya yang melakukan perjuangan rakyat kecil. Dalam sebuah wawancara saat ditemui di Makassar Senin, 28 Agustus 2023 lalu, ia mengaku bahwa untuk dirinya yang berawal dari rakyat kecil, PDIP menjadi tempat yang tepat untuk meneruskan perjuangan.

“Saya ini anak lorong, ketemu wong cilik, jadi memang alamnya seperti itu (PDIP). Hari ini kita pejuang petarung, saya kira dengan PDIP, saya selalu berada dalam kehidupan sehari-hari penuh perjuangan,” ujarnya.

Sebelum bergabung dalam dunia politik, pria bernama asli Mohammad Ramdhan Pomanto ini pernah menggeluti karir di bidang arsitek. Hal ini nampak pada latar belakang pendidikannya sebagai lulusan Teknik Arsitektur dari Universitas Hasanuddin. 

Saat pertama kali memasuki dunia politik, ia menggandeng Syamsu Rizal untuk mencoba peruntungan dalam Pilkada 2011 sebagai Gubernur Gorontalo. Namun, sayang seribu sayang Danny dan Syamsu Rizal harus menelan pahitkan kekalahan karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan keduanya tidak lolos persyaratan minimal jumlah suara partai politik pengusung.

Tidak pantang menyerah, setelah menerima kekalahan pada tahun 2011 sebagai calon Gubernur Gorontalo, Danny kembali mencoba mengupayakan karir politiknya dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar dua tahun kemudian.

Ia kembali menggandeng Syamsu Rizal sebagai wakilnya dan berhasil memenangkan Pilkada tersebut. Setelah masa jabatannya berakhir, ia kembali mencalonkan diri pada periode kedua dan berhasil memenangkan pemilihan. Pada periode keduanya ini, dirinya tak lagi menggandeng Syamsu Rizal, tetapi ia maju bersama Fatmawati Rusdi dan didukung oleh Partai NasDem, Partai Gelora, Partai Bulan Bintang, dan Partai Gerindra.

Kasus-kasus Danny Pomanto

Selama Danny Pomanto menjadi Wali Kota Makassar, tentu tidak serta merta semua berjalan mulus-mulus saja. Dalam dua periode yang dijalaninya hingga hari ini, Danny banyak menemukan kerikil dan batu-batu yang menghadang langkahnya. Salah satunya, saat dirinya diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi PDAM yang menjerat Ilham Arief Sirajuddin.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam kasus yang menjerat bekas Wali Kota Makassar terkait korupsi proyek rehabilitasi Perusahaan Daerah Air Minum Makassar 2006-2012 itu, Danny bahkan sempat diduga menerima asuransi dwiguna sejumlah Rp 600 juta. Kartia yang berprofesi sebagai Direktur Keuangan PDAM kala itu menyampaikan dalam keterangannya menjadi saksi, bahwa Wali kota dan Wakilnya pernah menerima uang tersebut sedikitnya satu kali.

Selain kasus korupsi PDAM tersebut, diketahui beredar rekaman suara Danny Pomanto yang menyebutkan bahwa ada peran Jusuf Kalla dibalik penangkapan Edhy Prabowo oleh KPK. Ia menyebutkan bahwa yang paling diuntungkan dari penangkapan tersebut adalah JK.

Danny Pomanto sempat menyebut bahwa Jusuf Kalla (JK) merupakan dalang dibalik penangkapan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. Hal ini pernah disampaikan oleh juru bicara Jusuf Kalla, Husain Abdullah.

Lebih lanjut Husain menerangkan, bahwa selama ini, pasca tak lagi menjabat sebagai wakil presiden, Jusuf Kalla lebih aktif pada kegiatan-kegiatan sosial. Atas kejadian ini, Husain menegaskan, bahwa Danny Pomanto akan berhadapan dengan hukum. Pihaknya juga telah meminta kepada KPK untuk memanggil Danny Pomanto agar mengklarifikasi fitnah tersebut. 

Bagi Husain, masalah yang dimunculkan Danny Pomanto ini juga telah merendahkan KPK atas prestasinya menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Ia juga menilai, dalam kasus ini Danny Pomanto telah mengadu-domba tokoh-tokoh nasional yang ada.

SHARISYA KUSUMA RAHMANDA  I  TIM TEMPO.CO 

Pilihan Editor: Wali Kota Makassar Danny Pomanto Gabung PDIP, Lalu Bicara Soal Wong Cilik

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KPK Tengah Telusuri Aliran Uang dalam Kasus Dugaan Proyek Fiktif di Telkomsigma

2 jam lalu

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu memberikan keterangan terkait penahanan tersangka mantan anggota DPRD Jambi Kusnindar, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 24 Juli 2023. Kasus dugaan suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017-2018 turut melibatkan Gubernur Jambi Zumi Zola yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada 2 Februari 2018. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Tengah Telusuri Aliran Uang dalam Kasus Dugaan Proyek Fiktif di Telkomsigma

KPK tengah menelusuri aliran uang dalam kasus dugaan korupsi di anak usaha PT Telkom, Telkomsigma.


Ahok Masuk Bursa untuk Pilgub Jakarta dan Sumut dari PDIP, Bagaimana Peluangnya?

3 jam lalu

Dua politikus PDI Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (kiri) dan Djarot Saiful Hidayat (kanan) berfoto bersama dalam acara Ahokers Bareng Ganjar di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud, Jakarta, Minggu, 4 Februari 2024. Relawan Ahokers resmi mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024. ANTARA/Aprillio Akbar
Ahok Masuk Bursa untuk Pilgub Jakarta dan Sumut dari PDIP, Bagaimana Peluangnya?

PDIP menyatakan bisa saja terjadi kejutan dalam bursa bakal calon Pilgub Jakarta.


Surati Jokowi Soal Pansel KPK, Muhammadiyah Sebut Istana Belum Respons

3 jam lalu

Ketua PP Muhammadiyah yang juga mantan Ketua KPK, M. Busyro Muqoddas saat kunjungi kantor Tempo di Palmerah Barat, Jakarta, Kamis, 25 Januari 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Surati Jokowi Soal Pansel KPK, Muhammadiyah Sebut Istana Belum Respons

PP Muhammadiyah belum mendapatkan balasan surat dari Jomowi soal usulan mereka mengenai pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK.


Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

5 jam lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, ketika ditemui di kompleks DPR Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Mei 2024. TEMPO/Defara
Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.


PDIP Siapkan 8 Nama di Pilkada Jakarta Ada Risma hingga Ahok: Berpeluang Muncul Kejutan

5 jam lalu

Eriko Sotarduga. Wikidpr.
PDIP Siapkan 8 Nama di Pilkada Jakarta Ada Risma hingga Ahok: Berpeluang Muncul Kejutan

PDIP menyebutkan ada 8 nama seperti Tri Rismaharini hingga Basuki Tjhaja Purnama atau Ahok masuk ke dalam Pilkada Jakarta 2024.


Ahok Masuk Radar PDIP untuk Pilkada Sumut 2024, Lawan Bobby Nasution?

6 jam lalu

Politikus PDI Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyampaikan orasi politiknya dalam acara Ahokers Bareng Ganjar di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud, Jakarta, Minggu, 4 Februari 2024. Relawan Ahokers resmi mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024. ANTARA/Aprillio Akbar
Ahok Masuk Radar PDIP untuk Pilkada Sumut 2024, Lawan Bobby Nasution?

PDIP mengatakan Ahok masuk radar untuk Pilkada Sumut 2024.


LHKPN Janggal Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, KPK: Harta Rp 6 Miliar Tapi Bisa Beri Pinjaman Rp 7 Miliar?

7 jam lalu

Kepala KPPBC TMP A Purwakarta, Rahmady Effendi Hutahaean. Dok Bea Cukai Purwakarta
LHKPN Janggal Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, KPK: Harta Rp 6 Miliar Tapi Bisa Beri Pinjaman Rp 7 Miliar?

KPK telah menjadwalkan pemanggilan eks Kepala Bea Cukai Purwakarta pekan depan untuk mengklarifikasi kejanggalan LHKPN.


KPK Geledah Rumah Adik Syahrul Yasin Limpo di Makassar, Setelah Sita 1 Rumah SYL

9 jam lalu

Anggota kepolisian berjaga saat tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengeledahan di rumah adik mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Andi Tenri Angka Yasin Limpo di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis 16 Mei 2024. Tim penyidik membawa dua koper yang diduga berisi sejumlah barang bukti setelah dilakukan penggeledahan sekitar enam jam. ANTARA FOTO/Hasrul Said
KPK Geledah Rumah Adik Syahrul Yasin Limpo di Makassar, Setelah Sita 1 Rumah SYL

Nilai rumah mewah Syahrul Yasin Limpo yang disita KPK di Makassar tersebut diperkirakan sekitar Rp4,5 miliar.


Saksi Sebut Syahrul Yasin Limpo Minta Ditjen Tanaman Pangan Kementan Bayar Lukisan Rp 100 Juta

10 jam lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian Syahrul Yasin Limpo (kiri) mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 29 April 2024. SYL disangkakan dengan Pasal 12 huruf e dan 12B UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Saksi Sebut Syahrul Yasin Limpo Minta Ditjen Tanaman Pangan Kementan Bayar Lukisan Rp 100 Juta

Permintaan untuk membayar lukisan itu disampaikan oleh eks Staf Khusus (Stafsus) Syahrul Yasin Limpo yaitu Joice Triatman.


Djarot PDIP Sebut RUU MK Sisi Gelap Kekuasaan

14 jam lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat bersiap saat konferensi pers soal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 di DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Rakernas PDIP yang digelar pada 24-26 Mei ini, Djarot mengatakan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karenanya keduanya sedang sibuk dan menyibukan diri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Djarot PDIP Sebut RUU MK Sisi Gelap Kekuasaan

Politikus PDIP Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan kekhawatirannya soal RUU MK yang telah disahkan di tingkat 1 dan selangkah lagi disahkan jadi UU.