Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Danny Pomanto Hengkang dari NasDem ke PDIP, Ini Beberapa Kontroversi Wali Kota Makassar

image-gnews
Seorang bocah bersalaman dengan Walikota Makassar, Danny Pomanto saat mengunjungi rumah keluarga korban hilangnya AirAsia QZ 8501 di Jalan Baronang, Makassar, 30 Desember 2014. TEMPO/Iqbal lubis
Seorang bocah bersalaman dengan Walikota Makassar, Danny Pomanto saat mengunjungi rumah keluarga korban hilangnya AirAsia QZ 8501 di Jalan Baronang, Makassar, 30 Desember 2014. TEMPO/Iqbal lubis
Iklan

TEMPO.CO, JakartaDanny Pomanto telah menjadi perbincangan publik setelah memutuskan hengkang dari Partai NasDem dan bergabung dalam PDIP.

Wali Kota Makassar dua periode ini mengaku bahwa bergabungnya ia dengan partai berlambang banteng tersebut lantaran merasa selaras dengan gaya kepemimpinannya yang melakukan perjuangan rakyat kecil. Dalam sebuah wawancara saat ditemui di Makassar Senin, 28 Agustus 2023 lalu, ia mengaku bahwa untuk dirinya yang berawal dari rakyat kecil, PDIP menjadi tempat yang tepat untuk meneruskan perjuangan.

“Saya ini anak lorong, ketemu wong cilik, jadi memang alamnya seperti itu (PDIP). Hari ini kita pejuang petarung, saya kira dengan PDIP, saya selalu berada dalam kehidupan sehari-hari penuh perjuangan,” ujarnya.

Sebelum bergabung dalam dunia politik, pria bernama asli Mohammad Ramdhan Pomanto ini pernah menggeluti karir di bidang arsitek. Hal ini nampak pada latar belakang pendidikannya sebagai lulusan Teknik Arsitektur dari Universitas Hasanuddin. 

Saat pertama kali memasuki dunia politik, ia menggandeng Syamsu Rizal untuk mencoba peruntungan dalam Pilkada 2011 sebagai Gubernur Gorontalo. Namun, sayang seribu sayang Danny dan Syamsu Rizal harus menelan pahitkan kekalahan karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan keduanya tidak lolos persyaratan minimal jumlah suara partai politik pengusung.

Tidak pantang menyerah, setelah menerima kekalahan pada tahun 2011 sebagai calon Gubernur Gorontalo, Danny kembali mencoba mengupayakan karir politiknya dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar dua tahun kemudian.

Ia kembali menggandeng Syamsu Rizal sebagai wakilnya dan berhasil memenangkan Pilkada tersebut. Setelah masa jabatannya berakhir, ia kembali mencalonkan diri pada periode kedua dan berhasil memenangkan pemilihan. Pada periode keduanya ini, dirinya tak lagi menggandeng Syamsu Rizal, tetapi ia maju bersama Fatmawati Rusdi dan didukung oleh Partai NasDem, Partai Gelora, Partai Bulan Bintang, dan Partai Gerindra.

Kasus-kasus Danny Pomanto

Selama Danny Pomanto menjadi Wali Kota Makassar, tentu tidak serta merta semua berjalan mulus-mulus saja. Dalam dua periode yang dijalaninya hingga hari ini, Danny banyak menemukan kerikil dan batu-batu yang menghadang langkahnya. Salah satunya, saat dirinya diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi PDAM yang menjerat Ilham Arief Sirajuddin.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam kasus yang menjerat bekas Wali Kota Makassar terkait korupsi proyek rehabilitasi Perusahaan Daerah Air Minum Makassar 2006-2012 itu, Danny bahkan sempat diduga menerima asuransi dwiguna sejumlah Rp 600 juta. Kartia yang berprofesi sebagai Direktur Keuangan PDAM kala itu menyampaikan dalam keterangannya menjadi saksi, bahwa Wali kota dan Wakilnya pernah menerima uang tersebut sedikitnya satu kali.

Selain kasus korupsi PDAM tersebut, diketahui beredar rekaman suara Danny Pomanto yang menyebutkan bahwa ada peran Jusuf Kalla dibalik penangkapan Edhy Prabowo oleh KPK. Ia menyebutkan bahwa yang paling diuntungkan dari penangkapan tersebut adalah JK.

Danny Pomanto sempat menyebut bahwa Jusuf Kalla (JK) merupakan dalang dibalik penangkapan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. Hal ini pernah disampaikan oleh juru bicara Jusuf Kalla, Husain Abdullah.

Lebih lanjut Husain menerangkan, bahwa selama ini, pasca tak lagi menjabat sebagai wakil presiden, Jusuf Kalla lebih aktif pada kegiatan-kegiatan sosial. Atas kejadian ini, Husain menegaskan, bahwa Danny Pomanto akan berhadapan dengan hukum. Pihaknya juga telah meminta kepada KPK untuk memanggil Danny Pomanto agar mengklarifikasi fitnah tersebut. 

Bagi Husain, masalah yang dimunculkan Danny Pomanto ini juga telah merendahkan KPK atas prestasinya menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Ia juga menilai, dalam kasus ini Danny Pomanto telah mengadu-domba tokoh-tokoh nasional yang ada.

SHARISYA KUSUMA RAHMANDA  I  TIM TEMPO.CO 

Pilihan Editor: Wali Kota Makassar Danny Pomanto Gabung PDIP, Lalu Bicara Soal Wong Cilik

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

7 menit lalu

Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun mengikuti sidang perdana gugatan PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pilpres 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. Sidang perdana yang berlangsung tertutup itu beragendakan pemeriksaan kelengkapan administrasi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

PDIP sudah mengajukan gugatan ke PTUN sebelum MK menyampaikan putusan sengketa pilpres 2024.


Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

10 menit lalu

Wakil presiden terpilih GIbran Rakabuming Raka saat wawancara dengan wartawan seusai menghadiri Rapat Pleno Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Solo di Kantor KPU Solo, Jawa Tengah, Kamis, 2 Mei 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.


Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

22 menit lalu

Logo PDIP
Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan PDIP tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ke PTUN di perkara ini


Ketua MK Sempat Tegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena Izin Tinggalkan Sidang

40 menit lalu

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Suhartoyo saat memimpin sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 dengan pemohon calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 1 April 2024. Adapun agenda sidang hari ketiga perkara PHPU Pilpres 2024 itu masih berupa pemeriksaan perkara dengan jadwal acara pembuktian pemohon. Mendengarkan keterangan ahli dan saksi Pemohon dan Pengesahan alat bukti tambahan Pemohon. TIM Hukum Nasional (Amin) menghadirkan 7 ahli dan 11 saksi. TEMPO/Subekti.
Ketua MK Sempat Tegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena Izin Tinggalkan Sidang

Hakim MK menegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena meminta izin meninggalkan sidang, padahal sidang baru dimulai kurang dari 30 menit.


Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

46 menit lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat memberikan penjelasan ketakhadirannya dalam sidang etik Dewas KPK pada Kamis, 2 Mei 2024. Tempo/Bagus Pribadi
Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.


KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

55 menit lalu

Juru bicara KPK, Ali Fikri, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 24 April 2024. KPK mengirimkan kembali surat pemanggilan kepada Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor), yang telah ditetapkan sebagai tersangka, untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan penyidik menjalani pemeriksaan pada hari Jumat, 3 Mei 2024 mendatang, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di Lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.


Surya Paloh Tegaskan Dukungan ke Prabowo, Singgung Sportivitas NasDem

58 menit lalu

Ketua umum Partai Nasdem, Surya Paloh bersama pasangan Capres - Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (kiri), memberikan keterangan kepada awak media seusai melakukan pertemuan tertutup, di Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat, 23 Februari 2024. Dalam pertemuan ini, Surya Paloh menyatakan Partai Koalisi Perubahan Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera membahas mengenai hak angket DPR terkait kecurangan Pemilu 2024 untuk mendukung PDI Perjuangan untuk segera digulirkan di Parlemen. TEMPO/Imam Sukamto
Surya Paloh Tegaskan Dukungan ke Prabowo, Singgung Sportivitas NasDem

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menegaskan posisi partainya yang mendukung pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka


Gibran Sebut Prabowo Bakal Libatkan Ketua Parpol dan Tokoh Senior dalam Susun Kabinet, Termasuk Megawati

1 jam lalu

Wakil presiden terpilih GIbran Rakabuming Raka saat wawancara dengan wartawan seusai menghadiri Rapat Pleno Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Solo di Kantor KPU Solo, Jawa Tengah, Kamis, 2 Mei 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran Sebut Prabowo Bakal Libatkan Ketua Parpol dan Tokoh Senior dalam Susun Kabinet, Termasuk Megawati

Gibran rencana Prabowo yang akan melibatkan ketua parpol dan tokoh senior, tak terkecuali Ketua Umum PDIP Megawati dalam menyusun kabinet


KPU Respons Kemarahan Hakim MK karena Absen di Sidang: Ada Agenda Penting Pilkada

1 jam lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
KPU Respons Kemarahan Hakim MK karena Absen di Sidang: Ada Agenda Penting Pilkada

Komisioner KPU Idham Holik angkat bicara usai Hakim MK Arief hidayat marah lantaran tak ada satu pun komisoner yang hadir di sidang sengketa pileg


KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 jam lalu

Penyidik KPK membawa sebuah koper usai menggeledah gedung Sekretariat Jenderal DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 April 2024. KPK melakukan penggeledahan di kantor Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI untuk mengumpulkan barang bukti kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pada rumah jabatan anggota DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.