TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Tubagus Hasanuddin, mendorong agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit program Food Estate atau lumbung pangan yang dianggap gagal. Sebelumnya Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyinggung soal program Food Estate, yang berada di bawah naungan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dilingkupi kepentingan pribadi dalam implementasinya.
Alih-alih ramai menjadi pro dan kontra, TB Hasanuddin menyarankan agar BPK mengaudit program Food Estate Kemenhan. Sebab, Hasanuddin mengatakan program tersebut gagal membuahkan hasil dan demi transparansi anggaran.
“Daripada kita ribut dan sebagainya, sudah kan jadi pro dan kontra ya, dan dianggap nih dipolitisir, sudah mending turunkan BPK,” kata Hasanuddin kepada Tempo, Ahad, 20 Agustus 2023.
Hasanuddin mempertanyakan kenapa Kementerian Pertahanan tidak melakukan survei atau kajian terlebih dahulu terkait program tersebut. Apalagi, kata Hasanuddin, Kemenhan menjalankan program Food Estate yang tidak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Hal ini, kata dia, berdampak pada penggelontoran anggaran dari Kementerian Keuangan.
“Tujuan Food Estate itu menurut hemat saya bagus. Tetapi para pelaksananya tidak bagus, terutama yang ada di Kemenhan. Kan menanamnya gagal, kenapa tidak disurvei dulu kan banyak para ahli itu, atau kenapa tidak di tempat lain,” ujar Hasanuddin.
Hasanuddin mengatakan Komisi I DPR sebetulnya bisa menunjuk BPK untuk memeriksa program Food Estate. Namun ia mengungkapkan penunjukan BPK harus melalui rapat Komisi yang seluruhnya sepakat membuat kesimpulan menunjuk BPK.
“Harus ada persetujuan dari semua, dalam rapat komisi. Kalau tidak setuju ya sudah enggak usah, enggak bisa,” ujar Hasanuddin.
Sebelumnya Hasto menyinggung PT Agro Industri Nasional (Agrinas) sebagai pelaksana program Food Estate. Menurut Hasto, perusahaan ini diisi oleh orang yang berhubungan dengan Prabowo.
"Vested of interest, sehingga dibentuk misalnya PT Agrinas yang diisi oleh sahabat-sahabat dan juga (anggota) partai-partai politik yang seharusnya tidak ikut campur tangan dalam menggunakan anggaran dari negara," kata Hasto saat ditemui di Sekolah Partai PDIP, Jalan Lenteng Agung Raya, Jakarta Selatan, Kamis, 17 Agustus 2023.
Berdasarkan penelusuran Tempo pada 2021, PT Agrinas memiliki lahan seluas 60 hektare di Desa Kertarahayu, Bekasi, Jawa Barat. Di lahan tersebut terdapat papan nama dengan tulisan, "Tim Kajian Krida Karya Semesta Kementerian Pertahanan Republik Indonesia."
Dalam akta pendirian perseroan pada 3 April 2020 tertulis pemilik perusahaan itu adalah Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan (YYSDP). Pengurus Yayasan tersebut di antaranya merupakan orang-orang yang terafiliasi dengan Partai Gerindra, partai yang dipimpin oleh Prabowo Subianto.
Hasto menyebutkan bahwa PDIP pada dasarnya sangat mendukung program Food Estate tersebut. Karena menurut Hasto, program itu bertujuan untuk menciptakan kedaulatan di bidang pangan. "Jadi kebijakan dari bapak presiden itu bagus hanya implementasinya sama dengan infrastruktur itu bagus. Nah kebijakan bagus, implementasinya tidak baik," kata Hasto.
Sampai kini, kata Hasto, partainya tengah melakukan kajian-kajian lebih lanjut perihal Food Estate ini. Bahkan menurut pengakuan Hasto, pihaknya dibantu Non Govermental Organtion (NGO) melakukan kajian.
Sebelumnya, Hasto juga menyinggung bahwa proyek Food Estate yang masuk dalam kategori kejahatan lingkungan. "Dalam praktek pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan Food Estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," kata Hasto di Bogor, pada Selasa, 15 Agustus 2023.
Mengacu pada Perpres Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, Food Estate masuk ke dalam prioritas strategis dan pemerintah memberi anggaran sebesar Rp 235,46 miliar. Dalam hal ini proyek Food Estate atau lumbung pangan yang sedang digarap pemerintah Jokowi merupakan tanggung jawab Menhan Prabowo Subianto.
EKA YUDHA SAPUTRA | TIKA AYU
Pilihan Editor: Gerindra Sebut Kritik Food Estate Muncul Lantaran Elektabilitas Prabowo Tinggi
