TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Puan Maharani menyebut alasan partainya mengkritik program Food Estate yang pengelolaannya di bawah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Menurut Puan, pihaknya murni melayangkan kritik tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja menteri.
"Jadi seperti yang diharapkan Pak Jokowi, semua kementerian itu kan menyelesaikan program-program prioritasnya di semua kementeriannya. Jadi saya berharap ya termasuk itu (Food Estate) bisa diselesaikan sesuai dengan apa yang diharapkan Presiden," kata Puan di kawasan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis, 17 Agustus 2023.
Meski begitu, Puan menyebut pihaknya masih perlu melihat langsung hasil kinerja Prabowo di Food Estate. Ia menyebut pihaknya perlu terjun ke lapangan untuk melihat progres program strategis nasional itu.
Kritik PDIP Soal Food Estate
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto, menyatakan terdapat kepentingan pribadi dalam implementasi program Food Estate. Hasto menyinggung soal PT Agro Industri Nasional (Agrinas) sebagai pelaksana program Food Estate Menurut Hasto, perusahaan ini diisi oleh orang yang berhubungan dengan Prabowo.
"Vested of interest, sehingga dibentuk misalnya PT Agrinas yang diisi oleh sahabat-sahabat dan juga (anggota) partai-partai politik yang seharusnya tidak ikut campur tangan dalam menggunakan anggaran dari negara," kata Hasto.
Berdasarkan penelusuran Tempo pada 2021, PT Agrinas memiliki lahan seluas 60 hektare di Desa Kertarahayu, Bekasi, Jawa Barat. Di lahan tersebut terdapat papan nama dengan tulisan, "Tim Kajian Krida Karya Semesta Kementerian Pertahanan Republik Indonesia."
Dalam akta pendirian perseroan pada 3 April 2020 tertulis pemilik perusahaan itu adalah Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan (YYSDP). Pengurus Yayasan tersebut di antaranya merupakan orang-orang yang terafiliasi dengan Partai Gerindra, partai yang dipimpin oleh Prabowo Subianto.
Hasto menyebutkan bahwa PDIP pada dasarnya sangat mendukung program Food Estate tersebut. Karena menurut Hasto, program itu bertujuan untuk menciptakan kedaulatan di bidang pangan
"Jadi kebijakan dari bapak presiden itu bagus hanya implementasinya sama dengan infrastruktur itu bagus. Nah kebijakan bagus, implementasinya tidak baik," kata Hasto.
Sampai kini, kata Hasto, partainya tengah melakukan kajian-kajian lebih lanjut perihal Food Estate ini. Bahkan menurut pengakuan Hasto, pihaknya dibantu lembaga nirlaba untuk melakukan kajian.
"Ada beberapa NGO yang juga menghubungi kami dan akan menyiapkan berbagai data-data terkait dengan implementasi yang tidak baik bagi kebijakan yang sebenarnya bagus," kata dia.
Sebelumnya, Hasto mengungkapkan bahwa proyek Food Estate masuk dalam kategori kejahatan lingkungan.
"Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan Food Estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," kata Hasto di Bogor, pada Selasa, 15 Agustus 2023.
Mengacu pada Perpres Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, Food Estate masuk ke dalam prioritas strategis dan pemerintah memberi anggaran sebesar Rp 235,46 miliar. Dalam hal ini proyek food estate atau lumbung pangan yang sedang digarap pemerintah Jokowi merupakan tanggung jawab Menhan Prabowo Subianto.
Pilihan Editor: Hasto PDIP Kembali Singgung Soal Food Estate, Sebut Ada Kepentingan Pribadi
M JULNIS FIRMANSYAH I TIKA AYU
