Koalisi Sipil minta kasus korupsi TNI diusut KPK
Dalam pernyataannya, Koalisi meminta agar kasus korupsi tersebut diusut tuntas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Walaupun, kasus ini melibatkan dua TNI aktif sehingga dianggap harus diselesaikan melalui Puspom TNI.
"KPK harus memimpin proses hukum terhadap siapa saja yang terlibat dugaan korupsi di Basarnas ini. KPK sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi tidak boleh takut untuk memproses hukum perwira TNI yang terlibat korupsi," ujar Koalisi.
Jokowi: semuanya akan dievaluasi
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap perwira TNI maupun Polri yang menduduki jabatan sipil setelah munculnya kisruh soal suap Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi. Dia menyatakan tak ingin korupsi terjadi di pos-pos penting.
"Semuanya akan dievaluasi. tidak hanya masalah itu (Basarnas), semuanya," kata Jokowi usai meresmikan Sodetan Ciliwung di Jakarta, Senin 31 Juli 2023.
Presiden mengatakan, evaluasi tersebut didasari bukan hanya karena terjadinya konflik antar instansi pada penanganan kasus Basarnas, melainkan agar tidak lagi terjadi praktik-praktik korupsi di lembaga negara.
"Karena kita tidak mau lagi di tempat-tempat yang sangat penting terjadi penyelewengan, terjadi korupsi," kata Jokowi.
Soal kisruh penanganan kasus suap Kepala Basarnas, Jokowi memilih tidak ambil pusing dan meminta agar KPK dan TNI berkoordinasi.
"Ya itu masalah menurut saya masalah koordinasi yang harus dilakukan semua instansi sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut aturan," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, jika koordinasi antar instansi berjalan dengan baik, maka tidak akan terjadi kekisruhan penanganan perkara seperti saat ini.
"Kalau itu (koordinasi) dilakukan, rampung," kata Jokowi.
M JULNIS FIRMANSYAH | ADE RIDWAN YANDWIPUTRA
Pilihan Editor: Koalisi Sipil Minta Pemerintah Evaluasi TNI Aktif di Instansi Sipil Buntut Kasus Kabasarnas, Jokowi: Semuanya akan Dievaluasi
