INFO NASIONAL – Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Dr. Drs. Karjono, S.H., M.Hum., meminta agar tidak boleh melupakan sejarah. Dia pun meminta untuk mengingat Bung Karno dalam JAS MERAH, 'Jangan Sekali-Sekali Melupakan Sejarah'.
“Dan saat ini kita punya JAS HIJAU, 'Jangan Sekali-Sekali Melupakan Jasa Ulama'. Santri adalah pilar kokoh Indonesia merdeka,” kata dia di hadapan 850 santri pada acara peresmian gedung MA Nahdlatul Muslimin di Undaan Kidul, Kudus, Jawa Tengah, pada Minggu, 30 Juli 2023.
Wakil Kepala BPIP menyoroti jasa-jasa para ulama yang tak tergantikan dalam memerdekakan Bangsa Indonesia. Peran K.H. Hasyim Azhari, seorang kyai besar PBNU, yang memimpin perlawanan sukses mengusir penjajah Belanda dari tanah air, menjadi inspirasi bagi para santri. “K.H. Hasyim Azhari mencatatkan sejarah dengan semangat, bahwa cinta tanah air adalah bagian dari iman, pesan ini harus dijunjung tinggi oleh warga negara Indonesia,” ucapnya.
Wakil Kepala BPIP juga menekankan Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa yang mengikat kita untuk saling mendukung dan menjaga keutuhan bangsa. Dalam melihat situasi yang kompleks di negeri ini, persatuan dan kesatuan adalah kunci untuk menghadapi berbagai tantangan, seperti yang telah ditunjukkan oleh para pahlawan kita dari masa ke masa, mulai dari Sumpah Palapa yang disampaikan oleh Gajah Mada hingga Sumpah Pemuda, sampai Proklamasi oleh Bung Karno dan Bung Hatta.
Pancasila merupakan Suh (ibarat pemersatu lidi/sapu), artinya pemersatu bangsa, kalau tidak ada Suh yaa akan bercerai berai. “Mari kita tingkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, rasa saling menghargai dan rasa saling tolong-menolong, Gotong Royong karena tujuan kita sama, yaitu Indonesia bersatu, khususnya bagi kita umat beragama ke Tuhan Yang Maha Esa, dan kita harus senantiasa terbuka untuk mencari ilmu hangat dibatasi untuk mencari kebenaran sejati,” tambahnya.
Karjono juga berbagi kisah inspiratif tentang Pancasila dalam tindakan, bahwa menjadi orang yang benar dan pintar merupakan hal yang lebih dihargai daripada sekadar pintar tanpa integritas. Namun, Wakil Kepala BPIP itu juga mengungkapkan keprihatinan akan beberapa aspek yang melemah pasca reformasi, termasuk hilangnya mata ajar dan matakuliah Pancasila di dunia pendidikan.
Kabar yang sangat menggembirakan saat ini dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Keputusan Mendikbudristek Nomor 067/H/P/2022 tentang Penetapan Buku Refetensi Utama Pendidikan Pancasila serta Keputusan Mendikbudristek Nomor 026.C/H/P/2022 tentang Penetapan Buku Teks Utama Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila, untuk Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah.
Penetapan Buku Referensi Utama Pendidikan Pancasila, dan Penetapan Buku Teks Utama Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila, untuk Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah dibuat BPIP bersama Kemendibudristek. Karjono pun berharap, Bupati Kudus segera mewajibkan Pendidikan di wilayahnya menerapkan Pendidikan Pancasila.
Dalam kegiatan tersebut Darusalam yang berdiri tahun 1969, Pimpinannya Dr. H. Qomarudin, S.H., M.H. juga memberikan sambutannya. Dia berharap acara tersebut dapat menghilangkan stigma negatif tak berdasar tentang pesantren sebagai sumber radikalisme dan intoleransi. Beliau menegaskan bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan yang menyatukan pendidikan umum dan agama, sebagai wujud kebhinekaan dan kebersamaan.
“Semoga dalam kesempatan ini dan seterusnya, stigma negatif yang tak bertanggung jawab bisa dihilangkan, sehingga kebersamaan dan persaudaraan semakin kuat dan kokoh,” ujarnya.
Qomaruddin mengaku BPIP semakin nampak sepak terjangnya di daerah, juga Kudus merupakan Kota Wali, Kota Santri yang mana tidak banyak pejabat tinggi datang ke Kudus, lebih-lebih berkenan Ziarah ke Sunan Kudus, “berbeda dengan BPIP semalam ziarah tiga wali,” kata dia.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Drs. Supriyadi, M.Pd., Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah, H. Musta'in Ahmad, SH, MH., Direktur Analisis dan Penyelarasan, dan Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Edi Subowo, S.H., M.H., Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama yang diwakili Kasubdit Kesiswaan Kemenag, Kepala Kantor Kemenag Kudus, Para Pejabat Fungsional, Administrator dan Pengawas, dan Para Kepala Sekolah. (*)
