Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PKS dan Demokrat Blak-blakan soal Susi Pudjiastuti Jadi Cawapres Anies Baswedan

image-gnews
Calon Presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengunjungi Susi Pudjiastuti di Pangandaran. FOTO/Instagram
Calon Presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengunjungi Susi Pudjiastuti di Pangandaran. FOTO/Instagram
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pertemuan bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan dengan Susi Pudjiastuti memunculkan isu baru. Eks Menteri Kelautan dan Perikanan itu disebut-sebut bakal mendampingi Anies sebagai calon wakil presiden (cawapres).

Diketahui, Anies diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Demokrat dan NasDem yang merupakan bagian dari Koalisi Perubahan untuk Perubahan. Ketiga partai ini telah memberikan mandat kepada Anies untuk menentukan cawapres yang akan mendampinginya pada Pilpres 2024.

Lantas, benarkah Susi bakal menjadi cawapres Anies? Berikut ini pernyataan PKS dan Demokrat ihwal Susi yang disebut-sebut sebagai cawapres Koalisi Perubahan.

PKS: Bagian dari taaruf

Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf Muzammil tak mau memastikan apakah Susi masuk ke dalam daftar kandidat cawapres pendamping Anies. Anggota tim 8 Koalisi Perubahan itu menegaskan bahwa penentuan cawapres sudah mereka serahkan sepenuhnya kepada Anies.

Muzammil hanya menyatakan bahwa pertemuan antara Anies dengan Susi itu sebagai hal yang wajar dan penting. Menurut dia, pertemuan itu bagian dari taaruf atau pendekatan Anies kepada tokoh politik nasional.

“Pak Anies yang paham (Susi masuk kandidat cawapres). Tapi silaturahmi tokoh memang hal yang wajar dan penting, kepada siapa saja,” kata Muzammil saat dihubungi, Rabu, 26 Juli 2023. “Ya capres bagus, banyak taaruf dengan berbagai tokoh nasional. Memang harusnya begitu.”

Demokrat: Tak berhubungan cawapres

Sementara Deputi Badan Pemenangan Pemilihan Umum (Bappilu) Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai pertemuan Anies dengan Susi tidak berhubungan dengan penunjukan kandidat cawapres. Menurut dia, pertemuan Anies dengan tokoh tertentu tidak bisa serta-merta dimaknai sebagai pembahasan cawapres.

Kendati demikian, Kamhar mengatakan pertemuan Anies dengan Susi adalah hal yang positif. Ia menyebut Anies dan Susi memang punya hubungan yang baik.

“Tak ada kaitan dengan wacana cawapres. Tidak selalu pertemuan antara Mas Anies dengan tokoh-tokoh lainnya dimaknai sebagai pembahasan cawapres,” kata Kamhar, Selasa, 25 Juli 2023.

Kamhar bercerita, Anies dan Susi adalah kolega yang sama-sama bertugas di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi pada periode pertama. Kala itu, Anies menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sementara Susi merupakan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Selanjutnya: Ia menyebut baik Anies dan Susi sama-sama…

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ditemui Golkar, PKS Buka Peluang Koalisi di Pilkada Jakarta

11 jam lalu

Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi dan  Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia beserta petinggi partai memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa, 7 Februari 2023. Kunjungan PKS ke Partai Golkar tersebut merupakan silatuhrahmi kebangsaan dan membahas hubungan antara kedua partai tersebut. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ditemui Golkar, PKS Buka Peluang Koalisi di Pilkada Jakarta

Kolaborasi yang dimaksud Mabruri, ialah PKS tak mampu bekerja sendirian untuk membangun Jakarta lebih baik lagi ke depannya.


Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

20 jam lalu

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas memimpin rapat kerja pembahasan RUU DKJ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.


PKS Bakal Umumkan Nama yang Diusung di Pilkada Jakarta pada Juni

1 hari lalu

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/3/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.
PKS Bakal Umumkan Nama yang Diusung di Pilkada Jakarta pada Juni

PKS bakal mengumumkan nama yang mereka usung di Pilkada Jakarta sekitar satu sampai dua bulan lagi.


Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf saat memimpin rapat kerja dengan Mendikbudristek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Januari 2023. Rapat tersebut membahas evaluasi program kerja dan anggaran tahun 2022, serta persiapan pelaksanaan program kerja tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.


Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, ketika ditemui di kompleks DPR Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Mei 2024. TEMPO/Defara
Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.


Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

2 hari lalu

Ilustrasi rapat di DPR. Dok.TEMPO/Fakhri Hermansyah
Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

Hari ini, Rapat pleno Baleg DPR menyepakati pengambilan keputusan atas hasil penyusunan revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.


PKS Menjelang Pilkada 2024, Membuka Peluang Koalisi hingga Berikrar di Depok

2 hari lalu

Logo baru PKS. dok.Panitia Munas PKS
PKS Menjelang Pilkada 2024, Membuka Peluang Koalisi hingga Berikrar di Depok

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mempersiapkan calon-calon yang akan diusung


Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

2 hari lalu

Warga menunjukan tulisan penolakan politik uang saat Bawaslu On Car Free Day pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu 28 Maret 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.


Alasan Bey Triadi Machmudin Tolak Pinangan Demokrat Maju di Pilkada Jabar 2024

2 hari lalu

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin. ANTARA/Ricky Prayoga
Alasan Bey Triadi Machmudin Tolak Pinangan Demokrat Maju di Pilkada Jabar 2024

Partai Demokrat menilai Bey Triadi Machmudin sebagai figur potensial untuk Pilkada Jabar 2024.


Safari Politik ke Gerindra, PKS Sodorkan Dua Nama untuk Pilkada Kabupaten Bogor

3 hari lalu

Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor Iwan Setiawan dengan Ketua DPD PKS Kabupaten Bogor Dedi Aroza di Kantor DPC Partai Gerindra, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Selasa, 14 Mei 2024. ANTARA/M. Fikri Setiawan
Safari Politik ke Gerindra, PKS Sodorkan Dua Nama untuk Pilkada Kabupaten Bogor

Partai Gerindra Kabupaten Bogor membuka pintu koalisi dengan partai politik lain di Pilkada 2024, termasuk dengan PKS.