Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Satgassus Polri Cek Masalah Penyaluran Bansos di Wonosobo

image-gnews
Satgasus Pencegahan Korupsi Polri membentuk tim yang berfokus melakukan kajian pencegahan terhadap korupsi di sektor cukai./Dok Polri
Satgasus Pencegahan Korupsi Polri membentuk tim yang berfokus melakukan kajian pencegahan terhadap korupsi di sektor cukai./Dok Polri
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Satuan Tugas Khusus Pencegahan Korupsi Mabes Polri atau Satgassus Polri mengecek penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai dari Kementerian Sosial di Wonosobo, Jawa Tengah. Pengecekan dilakukan untuk memeriksa soal keakuratan penyaluran bansos tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Proses pengecekan dilakukan untuk memastikan bantuan yang diberikan sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan Kemensos dan warga yang sesuai dengan kriteria penerima bantuan,” kata Anggota Satgassus Polri, Budi Agung Nugroho, lewat keterangan tertulis, Ahad, 23 Juli 2023.

Mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi itu mengatakan pengecekan dilakukan di 202 desa, 15 kecamatan di Wonosobo sejak 17 sampai 21 Juli 2023. Pengecekan dilakukan secara langsung di keluarga penerima manfaat di kabupaten tersebut. “Petugas hadir untuk memastikan bahwa KPM penerima bantuan di Wonosobo memang yang berhak,” kata Budi.

Budi menuturkan tim tidak hanya melakukan pengecekan dan pencocokan data penerima bantuan yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Saat menemukan warga kurang mampu tetapi belum masuk ke dalam DTKS, kata dia, tim akan memberikan usulan untuk orang tersebut dimasukkan ke dalam DTKS agar dapat menerima bantuan. 

"Ada beberapa warga yang sangat layak mendapatkan bantuan tetapi belum terdata oleh aparat desa, itu yang akan kami usulkan,” kata dia.

Budi mengatakan tim juga memberikan saran kepada pemerintah daerah setempat untuk memperbaiki data. Sehingga, warga miskin yang layak mendapatkan bantuan dapat diutamakan ketimbang masyarakat yang punya kemampuan secara ekonomi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Budi menuturkan dari pengecekan dan pencocokan data lapangan itu, Satgasus dan Kementerian Sosial akan memberikan sosialisasi dan rekomendasi kepada perangkat desa, pendamping sosial, maupun pemerintah daerah agar dapat mengawal pendataan dengan turun langsung ke lapangan dan tidak hanya melakukan pencocokan secara administratif. 

“Ke depan, harapnya bantuan sosial lebih tepat sasaran dan efektif mengatasi kemiskinan ekstrem,” kata dia.

Dengan turun ke Wonosobo, Satgassus Polri memberikan pencerahan dan mengingatkan aparatur desa agar melakukan pendataan. "Baik pendataan warga atau masyarakat yang layak mendapatkan sembako ataupun PKH, juga kepada dinas sosial," lanjut Budi.

Pilihan Editor: Satgassus Polri Pantau Proyek Pembangunan Jalan agar Tak Diselewengkan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ramai Kasus Pencabulan, Panti Asuhan Darussalam An'nur Tangerang tidak Berbadan Hukum

5 hari lalu

Warga melintas di depan Panti Asuhan Darussalam An Nur tempat terjadinya kasus dugaan pelecehan seksual (rudapaksa) terhadap puluhan anak asuh di Pinang, Kota Tangerang, Banten, Selasa, 8 Oktober 2024. ANTARA/Muhammad Iqbal
Ramai Kasus Pencabulan, Panti Asuhan Darussalam An'nur Tangerang tidak Berbadan Hukum

Kementerian Hukum dan HAM menyatakan Panti Asuhan Darussalam An'nur tidak berbadan hukum


Angka Kepuasan Publik terhadap Jokowi Dipengaruhi Bansos dan Infrastruktur

6 hari lalu

Presiden Joko Widodo membagikan kaos kepada warga saat mengunjungi Pasar Dukuh Kupang, Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 20 September 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Presiden Jokowi mengecek harga bahan-bahan kebutuhan pokok seperti cabai dan telur serta membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Modal Kerja (BMK) kepada pedagang dan warga sekitar. ANTARA FOTO/Rizal Hanafi
Angka Kepuasan Publik terhadap Jokowi Dipengaruhi Bansos dan Infrastruktur

Jokowi beberapa kali blusukan dan membagikan kaus serta bansos kepada masyarakat menjelang lengser.


Kurawal Foundation Kupas Strategi Utama Politik Jokowi dalam Jokowisme, Populisme dan Infrastrukturalis

7 hari lalu

Presiden Joko Widodo. Tempo/Ijar Karim
Kurawal Foundation Kupas Strategi Utama Politik Jokowi dalam Jokowisme, Populisme dan Infrastrukturalis

Ideologi Jokowisme yang diusung relawan Alap-Alap Jokowi punya dua strategi utama dalam berpolitik yaitu populisme dan infrastrukturalis. Ini artinya


Kurawal Foundation Tegak Lurus Menolak Jokowisme, Ideologi Alap-Alap Jokowi yang Pasang Baliho Jokowi Guru Bangsa

7 hari lalu

Presiden Joko Widodo. TEMPO/Ijar Karim
Kurawal Foundation Tegak Lurus Menolak Jokowisme, Ideologi Alap-Alap Jokowi yang Pasang Baliho Jokowi Guru Bangsa

Relawan Alap-Alap Jokowi memasang baliho Jokowi guru bangsa, sebelumnya mengusung ideologi Jokowisme. Kurawal Foundation pernah kupas Jokowisme ini.


Indef Nilai Program Bansos dan Kartu Prakerja Tak Optimal

8 hari lalu

Pos Indonesia (PosIND) menyalurkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bansos Sembako pada September 2024 ke masyarakat Boyolali Jawa Tengah, pada September 2024. Dok. Pos Indonesia
Indef Nilai Program Bansos dan Kartu Prakerja Tak Optimal

Indef menilai kebijakan program bantuan sosial atau bansos serta Kartu Prakerja di pemerintahan Presiden Jokowi tidak membuahkan hasil


Ekonom Sarankan Pemerintahan Prabowo Evaluasi Program Bansos Agar Tepat Sasaran

8 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat tiba di acara peluncuran buku Authorized Biography Sri Mulyani Indrawati berjudul NO LIMITS: Reformasi dengan Hati, di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, Jumat, 20 September 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Ekonom Sarankan Pemerintahan Prabowo Evaluasi Program Bansos Agar Tepat Sasaran

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, menyarankan agar pemerintah mengubah program bansos


Airlangga Hartanto Meragukan Data PHK Per September Menyentuh 53.000

10 hari lalu

Para pencari kerja tengah membaca brosur lowongan pekerjaan dalam acara Jakarta Job Fair di Mall Grand ITC Permata Hijau, Jakarta, Rabu, 14 Agustus 2024.  Data yang dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa sebanyak 32.064 pekerja di Indonesia mengalami PHK dari Januari hingga Juni 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Airlangga Hartanto Meragukan Data PHK Per September Menyentuh 53.000

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat hampir 53 ribu orang terdampak PHK per September 2024, pernyataan ini diragukan oleh Airlangga.


Pos Indonesia Salurkan Bansos PKH dan Sembako Tahap III di Boyolali

11 hari lalu

Pos Indonesia (PosIND) menyalurkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bansos Sembako pada September 2024 ke masyarakat Boyolali Jawa Tengah, pada September 2024. Dok. Pos Indonesia
Pos Indonesia Salurkan Bansos PKH dan Sembako Tahap III di Boyolali

Mekanisme penyaluran bansos yang diterapkan Kantor Pos KC Boyolali yakni dibayarkan di kantor pos dan door to door.


Jokowi Akan Bisiki Prabowo untuk Lanjutkan Bansos Beras

13 hari lalu

Presiden Jokowi (tengah) menyapa warga saat meresmikan Bendungan Temef di Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, Rabu, 2 Oktober 2024. Bendungan Temef yang diresmikan Presiden Jokowi tersebut mampu menyediakan air baku dengan kapasitas 131 liter per detik untuk masyarakat di dua Kabupaten, Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Timor Tengah Utara. ANTARA/Mega Tokan
Jokowi Akan Bisiki Prabowo untuk Lanjutkan Bansos Beras

Presiden Jokowi akan menyampaikan kepada Prabowo, Presiden terpilih untuk melanjutkan bansos pangan.


Kelas Menengah Terancam Miskin, Apa yang Dilakukan Pemerintah?

13 hari lalu

Ekonom Minta Pemerintahan Prabowo Tunda Kebijakan yang Bebani Kelas Menengah
Kelas Menengah Terancam Miskin, Apa yang Dilakukan Pemerintah?

Jutaan orang yang masuk kelompok kelas menengah terancam miskin. Lantas apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasinya?