TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Khoirul Umam turut menyoroti langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang merombak kabinetnya. Umam menilai, dalam reshuffle kali ini, terlihat langkah Jokowi yang ingin memberikan sanksi terhadap Partai NasDem yang berubah haluan dengan menjagokan Anies Baswedan.
"Mencermati hasil reshuffle ini, artinya secara resmi Jokowi memotong satu jatah menteri dari NasDem. Ini merupakan sanksi politik sekaligus konsekuensi dari perjuangan NasDem dalam memperjuangkan narasi perubahan dan mencapreskan Anies Baswedan," kata Umam dalam keterangan persnya, Senin 17 Juli 2023.
Sementara di sisi lain, kata Umam, Jokowi juga ingin menunjukkan kalau relawan Pro Jokowi (Projo) diberi perhatian besar oleh sang presiden, meski PDIP menganggapnya hanya sempalan kecil dari jaringan relawan lainnya. "Diberinya porsi bagi Budi Arie Setiadi selaku Ketum Projo sebagai Menkominfo seolah menegaskan bahwa Jokowi memiliki perhatian besar kepada jaringan relawannya yang sempat aktif menjalankan Musra (Musyawarah Rakyat) selama setahun lalu," kata Umam.
Relawan Projo hingga ini tidak terdaftar sebagai bagian dari relawan pemenangan pencapresan Ganjar Pranowo. Bahkan, belakangan ini Projo sendiri sering menujukkan kedekatannya dengan bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. "Hal itu dikonfirmasi oleh hasil Musra yang menempatkan Prabowo sebagai Capres pilihan pertama dengan perolehan angka 20 persen, disusul Ganjar 19 persen, dan Airlangga Hartarto 12,5 persen," lanjut Umam.
Dengan begitu, kata Umam, secara tidak langsung Jokowi ingin memperlihatkan konsolidasi mesin politik relawan di sekitarnya yang kini merapat ke Prabowo Subianto, justru diberikan kekuasaan besar dalam pemerintahan. "Hal ini seolah semakin menegaskan bahwa preferensi politik Jokowi memang lebih mengarah kepada Prabowo Subianto, ketimbang rekan separtainya Ganjar Pranowo," kata Umam.
Menurut dia, hal itu dipertegas lagi dengan statemen Jokowi di hadapan jaringan relawannya di Bogor akhir pekan lalu, yang meminta agar relawan tidak banyak bergerak dulu mengingat koalisi belum pasti. Statemen itu seolah menegasikan pencapresan Ganjar yang jelas-jelas sudah siap, mengingat PDIP sendiri telah memiliki golden ticket yang tidak perlu menunggu kepastian berlayar atau tidaknya menuju Pilpres 2024 mendatang.
Presiden Jokowi resmi melantik orang non-partai sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yakni Budi Arie Setiadi. Padahal sebelumnya, Menkominfo dijatahi untuk Partai NasDem dan diisi oleh Johnny G. Plate. Tetapi kini porsi partai pimpinan Surya Paloh itu dikurangi jatah menterinya dengan dicoretnya jabatan Menkominfo.
Ditanyai soal ini, Jokowi hanya menjawab kalau yang dilakukannya itu untuk bergerak cepat menuntaskan sisa masa periodenya. "Semuanya dalam tujuan akhir agar segera bekerja cepat," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin 17 Juli 2023.
Pilihan Editor: YLBHI Desak Jokowi dan DPR Evaluasi Polri Ihwal Penyiksaan Tahanan hingga Tewas
