INFO NASIONAL - Ketua MPR, Bambang Soesatyo mengingatkan bahwa dunia sudah semakin bergerak ke arah digitalisasi. Interaksi manusia, perputaran ekonomi, hingga dunia pendidikan akan lebih banyak berada di ruang digital, seperti media sosial hingga metaverse.
Lembaga akuntan publik dan lembaga riset bisnis Price Waterhouse Cooper (PwC) melaporkan, potensi ekonomi dari dunia metaverse pada 2019 mencapai US$46,4 miliar. Berpotensi meningkat menjadi US$476,4 miliar pada 2025 dan meningkat lagi menjadi US$1,5 triliun pada 2030.
"Di Indonesia, tahun lalu, Google Temasek, Bain and Company mencatat pertumbuhan ekonomi digital kita mencapai 22 persen dengan nilai ekonomi sebesar US$77 miliar. Menyumbang 40 persen dari total transaksi digital ASEAN. Proyeksi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia dinilai sangat menjanjikan. Pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai US$130 miliar," ujar Bamsoet dalam Orasi Ilmiah Seminar Akademik Universitas Terbuka Jambi, secara virtual dari Jakarta, Jumat, 14 Juli 2023.
Turut hadir antara lain, PJ Bupati Muaro Jambi Bachyuni Deliansyah, Wakil Rektor III Universitas Terbuka Adi Winata, serta Direktur Universitas Terbuka (UT) Jambi Yasir Riady.
Bamsoet melanjutkan, potensi digitalisasi Indonesia juga bisa mendorong sektor pariwisata. Terlebih dengan adanya program pemerintah melalui desa wisata agro (Dewa), desa wisata industri (Dewi), dan desa digital (Dedi).
Bangsa Indonesia juga patut bersyukur jumlah UMKM yang go digital semakin meningkat. Hingga Maret 2023 sudah mencapai 21,8 juta unit, diharapkan terus tumbuh hingga mencapai 24 juta unit pada akhir tahun.
Menurut Bamsoet, pemerataan akses digital untuk pelaku UMKM menjadi faktor krusial dalam upaya membangun ketahanan ekonomi nasional. Pasalnya, kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional sangat signifikan, menyumbang 61,9 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja.
“Karena itu, membangun kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional, harus dimaknai seiring sejalan dengan upaya untuk memajukan UMKM," ucapnya.
Dosen Tetap Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Borobudur dan Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum UNPAD (PADIH UNPAD) ini juga mengingatkan, gencarnya digitalisasi harus dibarengi peningkatan literasi digital. Terlebih menjelang Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, ruang digital jangan sampai tercemar oleh polusi politisasi SARA maupun black campaign yang dapat memecah belah bangsa.
"Mari dukung Caleg, Capres, Cagub, Cabup/Cawalkot kita dengan sewajarnya. Tidak perlu fanatik dan berlebihan, apalagi sampai mengorbankan ikatan kekeluargaan, menyebabkan perceraian, hingga membelah ikatan soliditas kebangsaan. Jaga ruang digital kita dari polusi politisasi yang dapat menyebabkan rusaknya persaudaraan antar sesama anak bangsa," kata dia. (*)
