TEMPO.CO, Jakarta - Hari Bhayangkara pada 1 Juli setiap tahunnya merupakan peringatan ulang tahun kepolisian di Indonesia atau Polri. Pada tahun ini, Hari Bhayangkara memasuki usia ke-77 tahun.
Peringatan ini tidak hanya menjadi momen untuk mengenang berdirinya kepolisian sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia, tetapi juga untuk merayakan peran penting yang dimainkan oleh polisi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Sejarah kepolisian di Indonesia dimulai pada masa kolonial Belanda. Kemudian pada 19 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam sidangnya membentuk UUD 1945 sekaligus membentuk berdirinya Badan Kepolisian Negara (BKR).
BKR diciptakan dengan tujuan menjaga keamanan di dalam negeri. Namun, BKR belum memiliki struktur dan sistem yang terorganisasi dengan baik.
Pada tahun 1948, BKR diubah menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang juga bertanggung jawab atas tugas-tugas kepolisian. Namun, karena ABRI memiliki fokus yang lebih luas, terjadi kebutuhan untuk memisahkan fungsi kepolisian agar dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya.
Berdasarkan informasi yang dilaporkan oleh tni.mil.id, penggabungan kekuatan angkatan bersenjata di bawah satu komando bertujuan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan peran mereka.
Namun, setelah jatuhnya rezim Soeharto, muncul permintaan agar kepolisian dipisahkan dari ABRI. Ini merupakan hasil dari aspirasi reformasi yang bertujuan untuk menghapus sejumlah kebijakan kontroversial ABRI yang ada pada era Orde Baru, seperti Dwifungsi ABRI.
Pemisahan Polri
Sebelum dipisah seperti saat sekarang, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dulunya sempat tergabung dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Penyatuan keduanya dilakukan pada 1962 saat Indonesia menghadapi berbagai ancaman integritas nasional. Lantas, bagaimana sejarah pemisahan Polri dari ABRI?
Dilansir dari tni.mil.id, menyatunya kekuatan angkatan bersenjata di bawah satu komando diharapkan dapat mencapai efektifitas dan efisiensi dalam melaksanakan perannya. Tetapi pasca lengsernya Soeharto, muncul tuntutan agar kepolisian dipisahkan dari ABRI. Hal ini tak terlepas dari tujuan reformasi, yakni memberantas sejumlah kebijakan kontroversial ABRI pada Orde Baru, misalnya
Polri merupakan kepanjangan dari Kepolisian Republik Indonesia, yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Fokus utama Polri adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh warga negara Indonesia.
Pada 1 April 1999, Presiden BJ Habibie mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 tentang Langkah-langkah Kebijakan dalam Rangka Pemisahan Kepolisian dari ABRI. Sejak diterbitkannya instruksi tersebut, Polri yang tadinya di bawah Mabes ABRI ditempatkan di bawah Departemen Pertahanan dan Keamanan (Dephankam).
Setelah resmi berpisah dengan TNI, Polri menambah jumlah personelnya sebelum Pemilu 1999. Dalam catatan Tempo, penambahan personel sebanyak 70 ribu orang. Setelah Pemilu 1999 usai, Habibie tidak lagi jadi presiden, tetapi proses pemisahan Polri dari TNI dilanjutkan oleh presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid.
Hari Bhayangkara 2023
Pada Hari Bhayangkara 2023, tema yang diusung adalah “Polri Presisi untuk Negeri” Pemilu Damai Menuju Indonesia Emas. Tema ini menggambarkan komitmen Polri dalam beradaptasi dengan perkembangan yang semakin pesat, serta mengajak masyarakat untuk menjadi cerdas dalam menghadapi tantangan.
Peringatan Hari Bhayangkara tidak hanya diisi dengan upacara dan kegiatan seremonial, tetapi juga melibatkan berbagai kegiatan sosial dan pelayanan publik kepada masyarakat. Ini sejalan dengan semangat Bhayangkara, yaitu semangat pengabdian Polri kepada masyarakat untuk menciptakan kehidupan yang aman dan tenteram.
Sebagai bagian dari perayaan Hari Bhayangkara, Polri juga merayakan prestasi dan penghargaan yang diberikan kepada anggotanya yang telah berkontribusi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Pilihan Editor: Kilas Balik Pemisahan Polri dari ABRI Selain Megawati Simak Peran BJ Habibie, Gus Dur dan Amien Rais
