TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan pemerintah akan mengambil langkah perihal pro dan kontra kegiatan di Pondok Pesantren Al Zaytun, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
“Saya kira nanti kalau sudah ada pandangan-pandangan dari NU Jabar, dari Persis (Persatuan Islam), kemudian dari MUI, nanti saya minta untuk dikoordinasikan di tingkat Menko Polhukam untuk membahas langkah apa yang harus kita (pemerintah) ambil,” ujar Ma'ruf Amin di Jakarta, Selasa, 20 Juni 2023.
Menurut Ma'ruf setelah ada kajian bahwa kegiatan di Pondok Pesantren Al Zaytun menyimpang, maka digelar rapat koordinasi antara Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan dengan Kementerian Agama. "Saya minta ditindaklanjuti," ujar Ma'ruf Amin.
Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan membentuk tim investigasi untuk menangani permasalahan pro dan kontra ihwal kegiatan dan pengajaran di Pondok Pesantren Al-Zaytun yang dipimpin Panji Gumilang.
Gubernur mengatakan tim terdiri dari unsur pendidikan, aparat penegak hukum, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan unsur birokrasi dari Pemerintah Provinsi Jabar. Ridwan Kamil memastikan tim bekerja dengan hati-hati, berkeadilan, dan terkonfirmasi.
Ia menjelaskan tim investigasi bekerja terhitung mulai Selasa hari ini selama tujuh hari ke depan untuk menghasilkan dua poin, yakni merespon keresahan di tengah masyarakat dan mengumpulkan data beserta fakta yang lengkap perihal Pesantren Al Zaytun.
Pilihan Editor: Ridwan Kamil Kirim Tim Investigasi ke Pondok Pesantren Al Zaytun
