TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku sudah membentuk tim yang akan dikirim ke Pondok Pesantren Al Zaytun di Indramayu. “Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam, Kesbangpol di Pemprov Jabar sudah rapat.
Kesimpulannya adalah kami membentuk tim investigasi yang akan bekerja selama tujuh hari karena prinsip kita harus hati-hati, berkeadilan, dan tabayun,” kata dia di Bandung, Senin, 19 Juni 2023.
Ridwan Kamil mengatakan, tim akan menelusuri ada tidaknya pelanggaran di sana. ”Kalau nanti hasilnya ternyata ada pelanggaran-pelanggaran secara fikih, syariat, dan lain sebagainya, juga berhubungan dengan potensi pelanggaran administrasi terhadap norma hukum yang ada di Indonesia yang dilakukan oleh pihak terkait, maka akan ada tindakan-tindakan administrasi, tindakan hukum, dan lain-lain,” kata dia.
Namun ia enggan memerinci tindakan yang bisa diambil. “Belum bisa disimpulkan karena timnya baru akan mulai bekerja selama tujuh hari,” kata dia.
Gubernur mengatakan, tim investigasi sengaja dibentuk merespons keresahan masyarakat tentang keberadaan Pesantren Al Zaytun. “Kami merespons keresahan yang terjadi di masyarakat, kami harus merespons dengan data yang lengkap. Oleh karena itu dibutuhkan pengumpulan fakta dan data selama tujuh hari oleh tim investigasi,” kata dia.
Ridwan Kamil mengatakan, tim tersebut dibentuk setelah bertemu dengan perwakilan ormas Islam di Jawa Barat.
“Ada upaya dialog dulu, tidak bisa semata-mata viral di medsos langsung main keputusan, lebih baik ada waktu yang memadai daripada buru-buru terus salah, nanti di gugat lagi ke PTUN kitanya kalah karena buru-buru ambil keputusan," ujar pria yang akrab disapa Kang Emil itu.
Ia mengaku tak mau mengambil keputusan secara emosional tanpa ada tabayun atau verifikasi dulu.
Ridwan Kamil pun meminta pengelola pondok pesantren Al Zaytun kooperatif. “Kami meminta Al Zaytun untuk kooperatif karena sudah beberapa kali dalam catatan sejarahnya sering menolak mereka yang mencoba untuk bertabayun atau berdialog,” kata dia.
Mantan Wali Kota Bandung itu mengatakan, yang menjadi perhatian pemerintah Jawa Barat adalah anak didik yang ada di pesantren tersebut kendati kewenangan soal pendidikan di pesantren ada di tangan Kementerian Agama.
“Yang terpenting dari kacamata pemerintah provinsi Jawa Barat, kami harus menyelamatkan 5 ribuan siswa jika terindikasi berada dalam ideologi yang melanggar tatanan hukum, tentunya akan ada sebuah upaya yang terukur. Tapi apa pun itu kami tidak bisa melakukan sebuah keputusan tanpa ada fakta yang lengkap,” kata dia.
Politikus Partai Golkar itu mengatakan, tim akan bekerja mulai besok, Selasa, 20 Juni 2023 hingga sepekan ke depan. Tim investigasi pemprov tersebut terdiri dari banyak unsur. “Tim Pemprov Jabar itu multi stakeholder, gak cuma urusan fikihnya, ada polisinya, ada kejaksaan, ada Kemenag, ada aparat dan sebagainya,” kata dia.
Ridwan Kamil mengaku dirinya juga tengah berkoordinasi dengan MUI yang juga menyiapkan tim serupa yang akan mendatangi Al Zaytun. “Tim MUI Pusat juga akan datang, daripada ngetok pintunya 2 tim, saya hari ini sedang berkoordinasi, udah gabung aja,” kata dia.
Pilihan Editor: Digeruduk Massa Karena Dinilai Sesat, Ini Deretan Kontroversi Ponpes Al Zaytun
