Dewan Pers Tidak Ingin Pers Menjadi Buzzer Parpol dalam Pemilu 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu berharap pers tidak dimanfaatkan sebagai buzzer atau pendengung salah satu partai politik dalam kontestasi Pemilu 2024.

Menurut Ninik, apabila pers ingin digunakan sebagai alat demokrasi, maka pers seharusnya mampu memperlihatkan kepentingan masyarakat, bukan untuk partisan kelompok tertentu maupun pemilik modal.

“Sehingga pemilu kita kondusif jujur adil. Dan pers kita konsisten serta kondusif dalam penyelenggaraan pemilu ini,” kata Ninik dalam sambutan Kick Off Workshop Dewan Pers di Jakarta Pusat, Senin, 19 Juni 2023.

Dewan Pers mengatakan dalam peringatan Hari Pers Nasional 2023 di Sumatera Utara, mereka membuat sejumlah komitmen agar tidak terjadi polarisasi seperti yang terjadi pada pemilu lalu. 

“Sehingga pers tidak terseret menjadi buzzer salah satu pihak,” kata Ninik.

Pasalnya, kata Ninik, keterbelahan yang masih dirasakan hari ini merupakan implikasi dari polarisasi yang terjadi pada pemilu 2014 dan 2019.

Kemudian, ia menuturkan Dewan Pers mendorong pers selalu berpegang pada kode etik jurnalistik dalam melakukan kerjanya. Ninik juga meminta insan pers agar tidak terjebak arus informasi sosial media yang kebenarannya susah dipertanggungjawabkan.

“Komitmen berikutnya adalah Dewan Pers akan selalu menjaga marwah kebebasan pers di Indonesia agar tetap berdiri sebagai pilar demokrasi,” ujarnya.

Pilihan Editor: Pemilu 2024 Tetap Sistem Proporsional Terbuka, Bagaimana Skala Suara di Parlemen?