TEMPO.CO, Jakarta - Polri menyelenggarakan analisis dan evaluasi (anev) program Quick Wins Presisi Triwulan II tahun 2023 pada Selasa, 13 Juni 2023 di Posko Presisi. Anev ini dipimpin langsung Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono.
Dalam rapat anev ini, Wakapolri menekankan pentingnya menjaga stabilitas politik menjelang Pemilu 2024. Meskipun demikian, dari hasil Anev Posko Presisi, Gatot menyatakan bahwa Polri memiliki kemampuan yang baik dalam mewujudkan hal tersebut.
"Dari berbagai pengukuran terhadap integritas organisasi dan fungsi pelayanan dasar kepada masyarakat, kemampuan itu sudah dimiliki Polri," katanya, sesuai rilis yang diterima Tempo.co.
Data Anev menunjukkan beberapa hal menarik yang mencerminkan perhatian Wakapolri terhadap budaya integritas organisasi. Misalnya, terdapat pengukuran mengenai larangan PNPP yang bersifat hedonis.
"Dari penilaian per daerah, Anev menunjukkan terdapat 2 Polda yang memiliki indeks tertinggi yaitu Polda Kaltara dan Polda Kaltim. Ini saya harap bisa dilihat dan diikuti oleh daerah yang lain," ujar Wakapolri.
Selain itu, data mengenai layanan publik dasar kepolisian kepada masyarakat, seperti layanan hotline, patroli siber, dan pengaduan melalui media sosial, diharapkan dapat menjadi teladan bagi daerah lainnya.
"Optimalisasi layanan hotline 110 sebagai sarana pengaduan masyarakat diperoleh 2 Polda dengan indeks tertinggi, yaitu Polda Jabar dan Jatim. Kembali, penilaian ini perlu diteladani oleh daerah lainnya," kata dia.
Data anev mengenai patroli siber menunjukkan hampir seluruh Polda telah mengoptimalkan upaya tersebut. Wakapolri menyebut bahwa terdapat 20 Polda dengan indeks tertinggi.
Selain itu, aduan masyarakat melalui media sosial juga menjadi perhatian. Data anev menunjukkan bahwa Polda Bengkulu dan Sumsel menerima tingkat aduan yang tinggi dan meresponsnya dengan baik.
"Ini penting dalam era digital, aduan masyarakat langsung melalui media sosial yang sering disebut viral itu. Penting bagi kepolisian untuk merespon aduan semacam ini. Tentu saja biar bisa merespon itu, harus melakukan monitoring dengan baik," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Kaposko Presisi Irjen Slamet Uliandi menerangkan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi Polri berdasarkan survei eksternal telah mencapai posisi 73,2 persen yang dilakukan Lembaga Survei Indikator. Sedangkan lembaga Charta Politika menghitung tingkat kepercayaan publik di posisi 70 persen.
"Posko Presisi memberikan ruang bagi eksternal untuk melakukan penilaian secara independen, sehingga apa yang dilakukan Posko Presisi mengevaluasi di dalam dan dinilai oleh eksternal," singkatnya.
Berdasarkan data anev, Wakapolri Gatot menekankan bahwa cooling system, sebagai respons terhadap dinamika situasi politik menjelang Pemilu 2024, harus mengutamakan Harkamtibmas dengan mengoptimalkan patroli terhadap kejahatan konvensional.
"Ia berpesan agar laporan dan aduan yang meresahkan masyarakat ditanggapi dengan cepat," katanya, menegaskan.
Dalam kesempatan yang sama, Kaposko Presisi Irjen Slamet Uliandi menyampaikan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Polri berdasarkan survei eksternal mencapai 73,2 persen menurut Lembaga Survei Indikator.
Sementara itu, lembaga Charta Politika mengestimasi tingkat kepercayaan publik berada pada posisi 70 persen.
"Posko Presisi memberikan ruang bagi eksternal untuk melakukan penilaian secara independen, sehingga apa yang dilakukan Posko Presisi mengevaluasi di dalam dan dinilai oleh eksternal," singkatnya. jelasnya secara singkat.
Pilihan Editor: Begini Persiapan Polri Mengamankan Tahapan Pemilu 2024
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
