TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi akhirnya mengakui jika dirinya ikut cawe-cawe dalam urusan politik menjelang Pemilu 2024. Pernyataan Jokowi itu disampaikan di depan para pemimpin redaksi dan content creator dalam pertemuan di Istana Negara pada Senin, 29 Mei 2023.
Jurnalis senior Karni Ilyas yang ikut dalam pertemuan itu mengatakan, Jokowi menyebut aksi cawe-cawe politiknya itu merupakan hal yang sah-sah saja dilakukan.
"Ya, dia bilang cawe-cawe enggak melanggar Undang-Undang," kata Pemimpin Redaksi TV One itu saat ditemui usai pertemuan di Istana kemarin.
Wakil Pemimpin Redaksi Kompas TV, Yogi Nugraha, mengatakan Jokowi sebut "cawe-cawe" lebih dari 7 kali. Jokowi menyebutnya untuk urusan kepentingan nasional, menjaga momentum 13 tahun, dan bonus demografi.
Dampak negatif dari Jokowi cawe-cawe
Analis Politik Pangi Syarwi Chaniago menyebutkan sejumlah dampak negatif dari pernyataan Jokowi akan cawe-cawe dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Menurut dia, sedianya pernyataan ini tidak lazim dilontarkan dalam negara demokratis, kendati dibungkus alasan ‘demi bangsa dan negara’.
Pangi menjelaskan, campur tangan Jokowi dalam menentukan penerusnya berdampak pada netralitas institusi. Dia menyebut cawe-cawe Jokowi ini membuat garis pemisah antara kekuasaan eksekutif dan lembaga negara lainnya menjadi kabur.
“Pemerintahan yang seharusnya netral dalam memfasilitasi pemilihan dan menjamin proses demokratis menjadi terlihat tidak objektif. Hal ini dapat merusak integritas lembaga negara, menciptakan kesan bahwa keputusan politik dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau partisan,” kata Pangi dalam keterangannya, Jumat, 2 Juni 2023.
Selain itu, Pangi menyebut campur tangan Jokowi mengurangi pluralitas dan partisipasi warga negara. Sebab, kata dia, demokrasi yang sehat meminta masyarakat menentukan sendiri calon presiden sesuai preferensi mereka. Jika Presiden punya pengaruh besar dalam menentukan calon, maka pilihan politik warga negara seakan dirampas.
