Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Polri Wacanakan Polisi RW, Begini Respons Politikus NasDem dan PKS

Reporter

image-gnews
Sejumlah anggota Komisi III DPR RI saat mengikuti rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI dengan Komnas HAM dan LPSK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 22 Agustus 2022. Rapat tersebut membahas mengenai kasus penembakan Brigadir J yang melibatkan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sejumlah anggota Komisi III DPR RI saat mengikuti rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI dengan Komnas HAM dan LPSK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 22 Agustus 2022. Rapat tersebut membahas mengenai kasus penembakan Brigadir J yang melibatkan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Polri mewacanakan pembentukan Polisi RW dalam Rapat Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan Komisi III pada Senin, 5 Juni 2023. Hal tersebut direspons politikus dari beberapa fraksi di Komisi III yang membidangi hukum itu.

Anggota Komisi Hukum dari Fraksi NasDem Taufik Basari atau biasa dipanggil Tobas mendukung polisi RW dan dapat direalisasikan waktu dekat ini sebagai uji coba. "Ini bisa menjadi subject to be evaluated," kata Tobas saat Rapat Kerja Anggaran di Komisi III DPR, Senin, 5 Juni 2023. 

Tobas bahkan mengatakan dalam masa uji coba polisi RW ini, Polri bisa melibatkan Komisi III dalam hal pengawasan.  "Kami di komisi 3 bisa dilibatkan juga pengawasan dalam hal pelaksanaannya," ucapnya.

Menurut Tobas, dari daerah pemilihan yang ada di Komisi III nantinya dapat menyampaikan wilayah mana saja yang akan disiapkan polisi RW. "Mungkin poldanya bisa menyampaikan kepada kami, di daerah mana saja yang disiapkan polisi RW-nya," ujarnya. Dari daerah yang dijadikan uji coba polisi RW itu seterusnya akan dilakukan evaluasi. "Tapi akan kami bantu untuk melakukan pengawasan, ya nanti dalam proses pengawasan itu bisa kita diskusikan di sini, evaluasinya seperti apa," katanya.

Dari evaluasi yang ada kata Tobas, barulah semua pihak dapat dimemutuskan bagaimana keberlanjutan program polisi RW yang diinisiasi oleh Polri. "Apakah ternyata bagus sehingga bisa dilanjutkan apakah kemudian harus kita hentikan," katanya. Bahkan Tobas menekankan bahwa Komisi Hukum itu dapat membantu mengoptimalkan program ini dengan memberikan masukan maupun pengawasan terkait penggunaan anggaran untuk polisi RW.

Politukus dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan polisi RW menarik perhatiannya. "Saya sampai datang ke Pak Suwondo, saya tanya apa nih cerita? Ini kan orang Kamtibmas, banyaklah ilmunya saya senang," kata Aboe.

Kendati begitu, Aboe mempertanyakan alokasi anggaran untuk polisi RW ini. Untuk itu, dia meminta Polri menjelaskan program ini secara komprehensif. "Digerakkannya program polisi RW, saya pikir perlu ada penjelasan nanti program ini dicantolkan ke mana anggarannya," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Aboe mempertanyakan apakah program polisi RW akan membebani anggaran negara. Aboe juga mengkritisi risiko adanya tumpang tindih antara polisi RW dan Babinkamtibmas. "Karena ini menjelang Pemilu jadi orang ini pada tanya, Kalau saya sih biasa-biasa saja," ucapnya.

Aboe pun mengingatkan mendekati Pemilu semua hal menjadi sensitif. Pemilu hanya tersisa tujuh hingga delapan bulan lagi. "Cuma karena ini pemilu sensitif gitu tinggal tujuh delapan bulan. Itu yang pertama. Anggarannya dicantolkan ke mana gitu, pak?" katanya.

Merespons berbagai argumen itu, Wakil Kepala Polri Komjen Gatot Eddy Pramono mahfum banyak pertanyaan yang muncul. Gatot memastikan polisi RW tidak akan membebani anggaran negara. "Polisi RW tidak membebani anggaran Polri. Tapi untuk lengkapnya setelah saya, Pak Kabaharkam Komjen Fadil Imran yang akan menjelaskan tentang polisi RW ini," ucapnya.

Sebelum Fadil Imran menjelaskan detail ihwal polisi RW, Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir yang memimpin rapat menolak pembahasan rinci. Pasalnya agenda awal rapat untuk membahas  anggaran. Ia pun merencanakan membahas polisi RW ini pada lain waktu. "Nanti kami undang khusus saja ya, pak. Kami undang khusus Pak Fadil," ucapnya. 

Pilihan Editor: Tujuan, Tugas, hingga Harapan Pembentukan Polisi RW yang akan Dijadikan Program Nasional

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Citra KPK Paling Rendah, ICW: Bukan Hal Mengejutkan

1 jam lalu

Mantan Ketua KPK Firli Bahuri tiba di Gedung Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan lanjut kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Jumat 19 Januari 2024. ANTARA/Laily Rahmawaty)
Citra KPK Paling Rendah, ICW: Bukan Hal Mengejutkan

ICW menyatakan kinerja KPK terus menurun dalam lima tahun terakhir.


Kepolisian Tangkap 464 Tersangka Judi Online, Sita Rp 67 Miliar

12 jam lalu

Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada (tengah) dan jajaran memberikan keterangan saat konferensi pers pengungkapan kasus judi online, Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Jumat, 21 Juni 2024.  Periode 23 April- 17 Juni 2024, Satgas Pemberantasan Perjudian Online yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo telah mengungkap 318 kasus judi online dan menetapkan 464 tersangka, serta menyita barang bukti berupa 67,5 miliar, 494 ponsel, 36 leptop, 257 rekening, 98 akun judi online dan 296 kartu ATM. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kepolisian Tangkap 464 Tersangka Judi Online, Sita Rp 67 Miliar

Polisi mengungkap tiga situs sindikat judi online, yakni 1XBET, Liga Ciputra dan W88 dalam periode Mei-Juni 2024.


PKS: Tawaran Posisi Cawagub Jakarta hingga Potensi Menang di Pilkada

1 hari lalu

Logo baru PKS. dok.Panitia Munas PKS
PKS: Tawaran Posisi Cawagub Jakarta hingga Potensi Menang di Pilkada

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menegaskan partainya tak meragukan kompetensi Anies Baswedan untuk maju di Pilgub Jakarta


Polri Diminta Menyelidiki Ulang Kematian Vina Cirebon

1 hari lalu

Polri didorong melakukan eksaminasi kasus Vina Cirebon yang penuh kejanggalan.
Polri Diminta Menyelidiki Ulang Kematian Vina Cirebon

Polri didorong melakukan penyelidikan ulang kematian Vina Cirebon.


PBHI Desak Pelibatan Publik dalam Seleksi Anggota Kompolnas

1 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto jumpa pers selepas mengumumkan sembilan nama anggota Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Periode 2024-2028 di Kantor Kemenko Polhukam RI, Jakarta, Jumat, 21 Juni 2024. Foto: ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
PBHI Desak Pelibatan Publik dalam Seleksi Anggota Kompolnas

Kompolnas yang memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan Polri berada pada jalur-jalur rel yang tepat dan tidak melenceng.


Sejumlah Gelar Bintang Kehormatan Prabowo, Terbaru Bintang Bhayangkara Utama dari Kapolri Listyo Sigit

1 hari lalu

Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto didampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo usai menerima penyematan tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Utama di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024. Tanda kehormatan tersebut diberikan kepada seseorang yang dinilai berjasa besar untuk kemajuan dan pengembangan Polri. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sejumlah Gelar Bintang Kehormatan Prabowo, Terbaru Bintang Bhayangkara Utama dari Kapolri Listyo Sigit

Menhan Prabowo Subianto terima Bintang Bhayangkara Utama dari Kapolri pada Kamis, 20 Juni 2024. Sebelumnya Jenderal Kehormatan TNI dari Jokowi.


Polri Akan Beri Sanksi Etik hingga Pidana bagi Polisi yang Terlibat Judi Online

1 hari lalu

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko saat memberikan keterangan pers ihwal pengamanan Opening Ceremony World Water Forum ke-10. (dok. Polri)
Polri Akan Beri Sanksi Etik hingga Pidana bagi Polisi yang Terlibat Judi Online

Anggota Polri yang terbukti melanggar aturan dan masih bermain judi online akan diberikan sanksi mulai dari kode etik hingga tindak pidana.


Setelah Pemuda Pancasila, Jubir Sebut Ormas Lain Bakal Ikut Dukung Anies Baswedan

1 hari lalu

Gubernur DKI Anies Baswedan menunjukkan kartu anggota Pemuda Pancasila di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 1 Oktober 2022. Tempo/Mutia Yuantisya
Setelah Pemuda Pancasila, Jubir Sebut Ormas Lain Bakal Ikut Dukung Anies Baswedan

Jubir Anies Baswedan meyakini bakal banyak ormas lain yang akan memberikan dukungan kepada bekas Mendikbud itu maju kembali di Pilkada Jakarta.


DPR: Banyak Kepala Daerah Tak Gunakan Anggaran Pendidikan untuk Fungsi Pendidikan di Masa Pemilu

2 hari lalu

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024. Rapat tersebut membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker), dan pembahasan implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR: Banyak Kepala Daerah Tak Gunakan Anggaran Pendidikan untuk Fungsi Pendidikan di Masa Pemilu

Anggota Komisi X DPR RI, Dewi Coryati, menyoroti penggunaan anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk transfer ke daerah (TKD).


Prabowo Bakal Terima Bintang Bhayangkara Utama dari Polri Siang Ini

2 hari lalu

Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis, 13 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Prabowo Bakal Terima Bintang Bhayangkara Utama dari Polri Siang Ini

Sebelumnya, Prabowo juga telah menerima pangkat istimewa sebagai Jenderal Kehormatan TNI dari Presiden Jokowi.