Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ramai Para Penolak Sistem Proporsional Tertutup: 8 Fraksi DPR, SBY hingga PSI

image-gnews
Pimpinan 8 Fraksi DPR RI memberikan keterangan pers terkait penolakan sistem proporsional tertutup pada pemilihan umum di Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 Mei 2023. Sebanyak 8 Fraksi DPR RI yaitu Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP menyatakan sikap menolak sistem pemilihan umum legislatif (pileg) kembali ke proporsional tertutup dan tetap menyatakan sikap agar tetap Pileg secara proporsional terbuka. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pimpinan 8 Fraksi DPR RI memberikan keterangan pers terkait penolakan sistem proporsional tertutup pada pemilihan umum di Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 Mei 2023. Sebanyak 8 Fraksi DPR RI yaitu Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP menyatakan sikap menolak sistem pemilihan umum legislatif (pileg) kembali ke proporsional tertutup dan tetap menyatakan sikap agar tetap Pileg secara proporsional terbuka. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemilu 2024 mendatang menjadi perbincangan publik karena digadang-gadang bakal menerapkan kembali sistem proporsional tertutup. Hal ini merupakan buntut dari isu Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan menyetujui gugatan uji materi (judicial review) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Terlepas dari pro kontra yang berkembang, apa sebenarnya sistem proporsional tertutup?

Mengutip dari buku "Evaluasi Sistem Pemilu di Indonesia 1955-2021", sistem proporsional tertutup sudah diterapkan sejak pemerintahan orde lama dan orde baru. Penerapan sistem ini yang kemudian membuat sistem politik di masa itu menjadi demokrasi terpimpin.

Lebih lanjut, dalam penggunaan sistem proporsional tertutup, pemilih hanya mencoblos atau mencontreng nama atau gambar partai politik tertentu. Seperti dijelaskan dari paser.bawaslu.go.id, dalam mekanismenya pemilih hanya mencoblos gambar partai dan bukan caleg pada bilik suara di dalam TPS.

Merujuk pada buku "Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Pasca Amandemen UUD RI 1945",  sistem proporsional tertutup adalah penentuan calon legislatif yang terpilih bukan atas dasar suara yang diperolehnya. Akan tetapi, mengacu pada dasar perolehan suara partai politik.

Sistem proporsional tertutup juga mendorong terjadinya praktik Party Representation menjadi meningkat. Selain itu, sistem proporsional tertutup memiliki kecacatan krusial, seperti sistem oligarki kepartaian yang makin kuat. Bahkan, melahirkan hegemoni partai politik besar seperti halnya Golongan Karya.

Oleh sebab itu, model pemilu tertutup ini dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai dasar demokrasi. Sehingga melalui UU Nomor 12 Tahun 2003 sistem proporsional tertutup diganti dengan sistem proporsional terbuka dan terus dipakai hingga saat sekarang.

Namun demikian, mendekati Pemilu 2024 wacana memakai sistem proporsional tertutup mendapat sorotan kembali, yang sebelumnya pernah diputusakan pada Pemilu 2008 lalu.

Penolak Sistem Proporsional Tertutup

1. SBY pertanyakan kegentingan dan kedaruratan sistem proporsional tertutup.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY,  mempertanyakan apa kegentingan dan kedaruratan sehingga sistem pemilu diganti, mengingat daftar caleg sementara baru saja diserahkan kepada KPU.

Melansir dari demokrat.or.id, Presiden keenam itu menjelaskan pergantian sistem pemilu di tengah jalan dapat menimbulkan “chaos” politik, lantaran menjadi perhatian publik, mayoritas parpol, dan pemerhati pemilu. Ditambah lagi jika MK tidak memiliki argumentasi kuat mengenai sistem pemilu terbuka bertentangan dengan konstitusi sehingga harus diganti menjadi Tertutup.

2. Stevanus klaim sistem proporsional tertutup bertentang dengan sistem pemilu sebelumnya.

Menanggapi desus sistem pemilu proporsional tertutup, anggota DPRD DIY dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Stevanus C. Handoko menyebutkan sistem pemilu proporsional tertutup membuat bayangan orde baru dengan politik oligarki menyeruak. Hal ini dosebabkan sistem pemilu proporsional tertutup bertentangan dengan sistem pemilu sebelumnya, yang mencerminkan kedaulatan rakyat bebas memilih calon anggota legislatif secara terbuka.

Tak hanya itu, melansir dari Jogjadprd-diy.go.id, Stevanus juga mengatakan sistem pemilu proporsional tertutup menjadi sebuah kemunduran dalam politik di Indonesia. Pasalnya pemilih tidak pernah tahu siapa anggota legislatif yang akan mewakili suara aspirasinya. Sehingga Kedaulatan rakyat seperti terbelenggu suara kuasa dari partai politik.

3. Hidayat Nur Wahid jelaskan seluruh kepentingan Pemilu ambil sikap jika MK setujui sistem proporsional tertutup

Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, berharap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menyetujui sistem tertutup yang disampaikan oleh Prof Denny Indrayana. Namun jika MK tetap kukuh menyetujui sistem pemilu tersebut, Hidayat mengatakan seluruh pemangku kepentingan, seperti DPR, Pemerintah dan KPU akan mengambil sikap.

“Bila MK tetap melakukan hal kontroversial itu, DPR dan Pemerintah sesuai dengan kewenangannya sebagai pembentuk dan pelaksana UU, perlu meluruskan ketidakkonsistenan MK tersebut,” tukas hidayat.

Dilansir dari laman resmi Partai Kesejahteraan Rakyat, Hidayat juga menjelaskan sistem proporsional terbuka sejalan dengan kehendak mayoritas rakyat yang disuarakan oleh delapan dari sembilan partai peserta pemilu yang berada di DPR. Pernyataan ini kemudian diperkuat dengan hasil tiga kali survei SMRC pada Januari, Februari dan Mei 2023 bahwa 71% – 73% rakyat tetap menginginkan sistem proporsional terbuka.

4. Syarief Hasan sebut sistem proporsional tertutup bertentangan dengan semangat dan nilai-nilai demokrasi di Indonesia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menolak pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia yang mengangkat wacana sistem proporsional tertutup pada Pemilu mendatang. Menurtunya, sistem tersebut bertentangan dengan semangat dan nilai-nilai demokrasi di Indonesia.

"Salah satu semangat dari demokrasi dan reformasi adalah keterbukaan di dalam menentukan anggota legislatif yang akan menjadi wakil rakyat. Itulah mengapa sistem proporsional terbuka cocok dan paling tepat di Indonesia," kata Syarief Hasan.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini melanjutkan, sistem proporsional tertutup akan membawa dampak buruk bagi iklim demokrasi di Indonesia. Merangkum dari mpr.go.id, ia juga menyebut, sistem proporsional tertutup akan memunculkan praktik oligarki. Sebab, penentu siapa yang akan terpilih menjadi legislatif diserahkan kepada partai politik, sehingga akan bermunculan orang yang bukan pilihan masyarakat di parlemen.

8. 8 Fraksi DPR Tolak Sistem Proporsional Tertutup

Delapan Fraksi di DPR RI yaitu Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP mendesak Mahkamah Konstitusi untuk tak mengabulkan uji materi soal sistem Pemilihan Umum (Pemilu) yang dalam waktu dekat akan segera diputuskan. Mereka menolak penggunaan sistem proporsional tertutup pada Pemiliu 2024.

Ketua Fraksi Golkar Kahar Muzakir menyatakan bahwa mereka tetap mendukung sistem proporsional terbuka seperti yang diberlakukan sejak Pemilu 2009. Dia menilai sistem ini adalah yang terbaik bagi iklim demokrasi di Indonesia.

“Sistem terbuka itu sudah berlaku semenjak lama dan barangkali tidak ada kelemahannya,” kata Ketua Fraksi Golkar Kahar Muzakir di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 30 Mei 2023.

Pilihan Editor: Menunggu MK Ketuk Palu Pemilu 2024 dengan Sistem Proporsional Tertutup atau Proporsional Terbuka

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

 

 

 

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Sandiaga Uno Diusulkan Maju Pilgub Jawa Timur, NasDem: Menarik

13 menit lalu

Politikus PPP Sandiaga Uno saat ditemui wartawan di Universitas Muhammadiyah Karanganyar (Umuka) Jawa Tengah, Ahad, 2 Juni 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Sandiaga Uno Diusulkan Maju Pilgub Jawa Timur, NasDem: Menarik

Nama Sandiaga Uno didorong organ relawan untuk berkontestasi di Pilgub Jawa Timur 2024.


6 Komedian yang Terjun ke Politik, Teranyar Marshel Widianto

55 menit lalu

Marshel Widianto. Foto: Instagram.
6 Komedian yang Terjun ke Politik, Teranyar Marshel Widianto

Marshel Widianto diusung Gerindra sebagai calon wakil walikota, siapa saja komika yang terjun ke dunia politik?


Eks Ketua DPD Partai NasDem Surabaya Robert Simangunsong Didakwa Gunakan Gelar Palsu, Ini Aturan yang Dilanggar

1 jam lalu

Ketua DPD Partai NasDem Surabaya Robert Simangunsong (duduk-kanan) didampingi sejumlah pengurus menujukkan surat rekomendasi untuk Azrul Ananda sebagai bakal calon wakil Machfud Arifin di Pilkada Surabaya 2020, Sabtu 25 Juli 2020. ANTARA/ Hanif Nashrullah
Eks Ketua DPD Partai NasDem Surabaya Robert Simangunsong Didakwa Gunakan Gelar Palsu, Ini Aturan yang Dilanggar

Mantan Ketua DPD Partai NasDem Surabaya, Robert Simangunsong diseret ke pengadilan diduga menggunakan gelar palsu. Bagaimana aturan yang dilanggarnya?


Respons Ahmad Sahroni soal Maju Pilgub Jakarta: Mimpi Saya jadi Presiden

2 jam lalu

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni
Respons Ahmad Sahroni soal Maju Pilgub Jakarta: Mimpi Saya jadi Presiden

Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni mengaku lebih ingin menjadi presiden ketimbang gubernur.


UU Tapera Digugat ke MK, Begini Bunyi Pasal yang Dimasalahkan dan Detail Gugatannya

2 jam lalu

Sejumlah pengunjuk rasa dari berbagai elemen buruh membentangkan poster saat unjuk rasa di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 13 Juni 2024. Mereka menyuarakan sejumlah aspirasi di antaranya menolak program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). ANTARA/Didik Suhartono
UU Tapera Digugat ke MK, Begini Bunyi Pasal yang Dimasalahkan dan Detail Gugatannya

Kebijakan soal seluruh pekerja wajib membayar iuran Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera yang menuai polemik akhirnya digugat ke MK.


Syarat Ahmad Sahroni Berkontestasi di Pilkada Jakarta

3 jam lalu

Anggota DPR RI dari fraksi partai Nasdem, Ahmad Sahroni, seusai dihadirkan dalam sidang lanjutan dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu, 6 Juni 2024. Dalam sidang, Ahmad Sahroni mengklaim telah mengembalikan uang sebesar Rp 860 juta kepada KPK, setelah diduga berasal dari hasil korupsi. TEMPO/Imam Sukamto
Syarat Ahmad Sahroni Berkontestasi di Pilkada Jakarta

Ahmad Sahroni menutup peluang dirinya bertarung di pilkada Jakarta. Tapi ada satu syarat yang membuat kader NasDem itu maju di pilkada.


3 Pertimbangan Demokrat Beri Surat Tugas ke Deny Widyanarko di Pilkada Kediri

18 jam lalu

Logo Partai Demokrat
3 Pertimbangan Demokrat Beri Surat Tugas ke Deny Widyanarko di Pilkada Kediri

Diperkirakan pada pertengahan Juli 2024 sudah ada keputusan rekomendasi dukungan dari Demokrat.


Zulhas Bicara Peluang Pertemuan Prabowo dan Anies Baswedan Menjelang Pilgub Jakarta

19 jam lalu

Prabowo Subianto bertemu sejumlah tokoh nasional, di antaranya Zulkifli Hasan, Agus Harimurti Yudhoyono, Airlangga Hartarto dan Erick Thohir di kediamannya. Instagram/Prabowo
Zulhas Bicara Peluang Pertemuan Prabowo dan Anies Baswedan Menjelang Pilgub Jakarta

Zulhas yang partainya mendukung Prabowo di Pilpres 2024, menyebut ada peluang Anies Baswedan bisa menemui Prabowo.


Zulhas Bantah Prabowo Bahas Politik saat Bertemu Petinggi Partai Koalisi di Kantor Kemenhan

20 jam lalu

Prabowo Subianto bertemu sejumlah tokoh nasional, di antaranya Zulkifli Hasan, Agus Harimurti Yudhoyono, Airlangga Hartarto, Anis Matta, dan Erick Thohir di kediamannya. Para tokoh ini diketahui sebagai  pendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, dan juga bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM). Instagram/Prabowo
Zulhas Bantah Prabowo Bahas Politik saat Bertemu Petinggi Partai Koalisi di Kantor Kemenhan

Menurut Zulhas, pertemuan yang terjadi di kantor Menteri Pertahanan sekaligus presiden terpilih Prabowo Subianto itu tidak membahas politik.


Alasan Akademisi Sebut Golkar Rugi Jika Usung Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta

22 jam lalu

Ridwan Kamil di pengukuhan Tim Kampanye Daerah Jawa Barat Prabowo-Gibran, di The House Convention Hall Paskal, Bandung, Sabtu malam, 25 November 2023. Foto: Tim Kampanye Prabowo-Gibran
Alasan Akademisi Sebut Golkar Rugi Jika Usung Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta

Karena tingkat elektabilitasnya tinggi, peluang Ridwan Kamil menang di Pilgub Jabar lebih terbuka.