TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI, Hasyim Asy'ari menanggapi isu bocornya putusan Mahkamah Konstitusi perihal sistem Pemilu. Dia menyatakan KPU masih menunggu keputusan resmi yang dibacakan oleh MK.
"Soal sudah putus atau belum, KPU percayanya nanti pada saat keputusan MK dibacakan. Karena dari situ lah itu yang benar, karena sekarang wallauhualam kita gak tahu," katanya saat ditemui di Hotel Gran Melia, Jakarta, Senin, 29 Mei 2023.
Hasyim mengaku bahwa pihaknya juga mengikuti isu bocornya putusan MK seperti yang diberitakan di media massa.
"Jadi kita sama-sama mengikuti pemberitaan, ada yang menyebutkan informasi konon kabarnya hasil Putusan MK terhadap JR soal Sistem Pemilu saat ini kami memonitor apa yang terjadi dan berkembang di media massa," katanya.
Namun Hasyim menegaskan soal validitas informasi tersebut lebih baik ditanyakan kepada sumber menyampaikan informasi tersebut.
"Tentang apakah informasi itu benar atau tidak, sumber dari mana saya kira teman-teman media bisa mengkonfirmasi itu kepada pihak yang menyampaikan itu ke publik," katanya.
Pasalnya menurut Hasyim, yang bersangkutan yang menyampaikan bahwa dirinya punya sumber yang dapat dipercayam juga kata Hasyim, biar informasi tersebut berimbang.
"Saya kita yang tahu yang bersangkutan, yang menyampaikan di publik. Supaya fair dan clear teman-teman bisa tanya yang membuat pernyataan itu," ucap Hasyim.
Sebelumnya, pakar hukum Denny Indrayana, mengklaim mendapatkan informasi bahwa Mahkamah Konstitusi sudah memiliki keputusan untuk mengembalikan sistem Pemilu menjadi proporsional tertutup.
“Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja,” kata Denny melalui pesan teks, Ahad, 28 Mei 2023.
Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu mengatakan mendapatkan informasi bahwa ada 6 Hakim MK yang menyetujui kembali sistem proporsional tertutup itu. Sementara, 3 lainnya menyatakan berbeda pendapat alias dissenting opinion.
Dia enggan menyebutkan dari mana mendapatkan informasi itu. Namun, dia mengatakan sangat mempercayai sumbernya tersebut. “Siapa sumbernya? Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya, yang pasti bukan Hakim Konstitusi,” kata Denny Indrayana.
Tempo telah mengirimkan pesan teks kepada juru bicara MK Fajar Laksono mengenai pernyataan Denny tersebut. Namun, Fajar belum memberikan respons.
