Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Din Syamsuddin saat Ditemui Presiden PKS: Bahas Anies Baswedan hingga Minta Jaga Demokrasi

Reporter

image-gnews
Presiden PKS Ahmad Syaikhu (kiri) memberikan buku kepada mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dalam silaturahmi di kediaman Din di Cilandak, Jakarta, Selasa, 23 Mei 2023. Silaturahmi tersebut merupakan bagian dari rangkaian safari politik PKS sekaligus meminta pandangan serta masukan dari Din yang merupakan salah satu tokoh bangsa itu untuk menghadapi Pemilu 2024 mendatang. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Presiden PKS Ahmad Syaikhu (kiri) memberikan buku kepada mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dalam silaturahmi di kediaman Din di Cilandak, Jakarta, Selasa, 23 Mei 2023. Silaturahmi tersebut merupakan bagian dari rangkaian safari politik PKS sekaligus meminta pandangan serta masukan dari Din yang merupakan salah satu tokoh bangsa itu untuk menghadapi Pemilu 2024 mendatang. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Iklan

TEMPO.CO, JakartaPresiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu bersama sejumlah jajaran pengurus menyambangi eks Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa 23 Mei 2023. Selain silaturahmi, Syaikhu turut meminta masukan dan arahan dari Din selaku tokoh bangsa agar partainya bekerja dengan baik.

"Kedatangan kami tak lain ingin mendengar masukan dan nasihat dari beliau sebagai salah satu tokoh bangsa," ucap Syaikhu di Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa, 23 Mei 2023.

Tempo merangkum hal-hal menarik seputar pertemuan tersebut.

PKS goda Din Syamsuddin jadi cawapres Anies Baswedan

Di tengah pembicaraan, Syaikhu bercerita bahwa partainya punya tugas keliling menemui tokoh bangsa lainnya. Tujuannya, kata dia, mencari sosok calon wakil presiden bagi Anies Baswedan. Adapun PKS bersama Partai NasDem dan Partai Demokrat bekerja sama dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan dengan mengusung Anies sebagai calon presiden 2024.

“Saya sekarang diamanahi keliling ke berbagai elemen bangsa, Pak Din, untuk mencari cawapres, untuk diusulkan,” kata Syaikhu.

Tugas mencari cawapres itulah yang membuat Syaikhu berada di kediaman Din. Sembari berseloroh, ia menggoda Din sebagai salah satu sosok yang dicari oleh Syaikhu.

“Saya pikir barangkali salah satunya (cawapres Anies) justru ada di sini,” ujar Syaikhu diiringi tawa yang memenuhi seluruh ruangan.

Syaiku mengatakan hasil kunjungannya ke berbagai tokoh bangsa ini bakal disampaikan ke Majelis Syura. Nantinya, majelis bakal bermusyawarah untuk mengerucutkan nama cawapres dan diserahkan kepada Anies.

“Jadi kita terus berikhtiar, mekanisme di PKS kita ingin hasil kunjungan disampaikan ke Majelis Syura yang akan bermusyawarah untuk diusulkan ke capres,” kata dia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

19 jam lalu

Ilustrasi rapat di DPR. Dok.TEMPO/Fakhri Hermansyah
Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

Hari ini, Rapat pleno Baleg DPR menyepakati pengambilan keputusan atas hasil penyusunan revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.


PKS Menjelang Pilkada 2024, Membuka Peluang Koalisi hingga Berikrar di Depok

1 hari lalu

Logo baru PKS. dok.Panitia Munas PKS
PKS Menjelang Pilkada 2024, Membuka Peluang Koalisi hingga Berikrar di Depok

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mempersiapkan calon-calon yang akan diusung


Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

1 hari lalu

Warga menunjukan tulisan penolakan politik uang saat Bawaslu On Car Free Day pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu 28 Maret 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.


Alasan Bey Triadi Machmudin Tolak Pinangan Demokrat Maju di Pilkada Jabar 2024

1 hari lalu

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin. ANTARA/Ricky Prayoga
Alasan Bey Triadi Machmudin Tolak Pinangan Demokrat Maju di Pilkada Jabar 2024

Partai Demokrat menilai Bey Triadi Machmudin sebagai figur potensial untuk Pilkada Jabar 2024.


Safari Politik ke Gerindra, PKS Sodorkan Dua Nama untuk Pilkada Kabupaten Bogor

1 hari lalu

Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor Iwan Setiawan dengan Ketua DPD PKS Kabupaten Bogor Dedi Aroza di Kantor DPC Partai Gerindra, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Selasa, 14 Mei 2024. ANTARA/M. Fikri Setiawan
Safari Politik ke Gerindra, PKS Sodorkan Dua Nama untuk Pilkada Kabupaten Bogor

Partai Gerindra Kabupaten Bogor membuka pintu koalisi dengan partai politik lain di Pilkada 2024, termasuk dengan PKS.


Pilkada DKI, Deretan Nama-Nama Baru hingga Peluang Ridwan Kamil

1 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Pilkada DKI, Deretan Nama-Nama Baru hingga Peluang Ridwan Kamil

Belakangan tersorot nama-nama baru, ada Dharma Pongrekun dan Haris Azhar


Komisi I DPR Pastikan UU Pers Masuk Konsideran draf RUU Penyiaran

2 hari lalu

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu (tengah), bersama Wakil Ketua Dewan Pers Muhammad Agung Dharmajaya (kiri) dan Anggota Dewan Pers Arif Zulkifli (kanan) saat memberikan keterangan pers soal RUU Penyiaran di Gedung Dewan Pers, Selasa, 14 Mei 2024. Dewan Pers bersama konstituen menolak beberapa aturan baru dalam draf Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang tengah dibahas Badan Legislasi DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
Komisi I DPR Pastikan UU Pers Masuk Konsideran draf RUU Penyiaran

DPR membantah pembahasan draf revisi Undang-Undang Penyiaran atau RUU Penyiaran tidak memasukkan UU Pers sebagai konsideran.


Anggota DPR Setuju Tak Ada Pembatasan dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

2 hari lalu

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin. Foto: Runi/nr
Anggota DPR Setuju Tak Ada Pembatasan dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Politikus PKS di DPR menegaskan larangan terhadap jurnalisme investigasi di RUU penyiaran tak tepat dan akan ditentang.


Dewan Pakar PKS Depok Berikrar Menangkan Imam Budi Hartono di Pilkada 2024

2 hari lalu

Didampingi kandidat calon Wali Kota Depok Imam Budi Hartono dan anggota, Ketua Dewan Pakar PKS Depok Mohammad Idris membacakan ikrar pemenangan Pilkada 2024 dalam Ngaji Politik Elegan (Ngapel) Dewan Pakar PKS Kota Depok di Kecamatan Tapos, Selasa, 14 Mei 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Dewan Pakar PKS Depok Berikrar Menangkan Imam Budi Hartono di Pilkada 2024

Mohammad Idris bersama Dewan Pakar PKS Depok berikrar memenangkan Imam Budi Hartono sebagai Wali Kota di Pilkada 2024.


Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana, Ini Permintaan Politikus PKS kepada Kemenhub

3 hari lalu

Kondisi bus Putera Fajar rombongan dari SMK Lingga Kencana Depok yang terlibat kecelakaan maut di Ciater, Subang, Jawa Barat, 11 Mei 2024. Untuk sementara, 10 penumpang bus dan seorang pengendara motor tewas dalam kecelakaan yang melibatkan sejumlah sepeda motor dan mobil tersebut. TEMPO/Prima Mulia
Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana, Ini Permintaan Politikus PKS kepada Kemenhub

Kemenhub bisa mencabut izin trayek PO yang mengangkut siswa SMK Lingga Kencana Depok jika menemukan adanya pelanggaran.