TEMPO.CO, Jakarta - Bakal calon presiden (Bacapres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan meminta agar negara tak ikut campur dalam proses pencapresan seseorang. Menurut Anies, setelah 25 tahun reformasi, masyarakat masih merasa tertekan dalam melaksanakan demokrasi.
"Hari ini sebagian dari kita merasakan kebebasan yang tertekan. Dulu negara mengatur siapa saja, siapa boleh maju ke caleg, siapa boleh maju ke pilpres, siapa boleh maju wali kota bupati, semua diatur. Hari ini jangan sampai ada pengaturan siapa yang boleh maju dan siapa yang tidak boleh maju," kata Anies di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Ahad, 21 Mei 2023.
Pernyataan ini Anies sampaikan saat menemui relawan di acara Temu Kebangsaan Relawan. Acara tersebut dihadiri oleh ribuan relawan Anies yang berasal dari berbagai daerah.
Ucapan Anies itu tampak menyindir Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang sebelumnya kerap memberikan dukungan terhadap sejumlah calon untuk maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Jokowi kerap memberikan sinyal kepada Bacapres dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ganjar Pranowo, dan Bacapres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
Sementara Anies sendiri kerap disebut sebagai calon yang tak direstui oleh Jokowi. Aroma penjegalan dirinya untuk maju pada Pilpres menyeruak setelah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dikabarkan memaksakan penyelidikan kasus dugaan korupsi Formula E naik ke tahap penyidikan.
Anies ingatkan soal kedaulatan rakyat
Lebih lanjut, Anies menyebut tugas mengatur seseorang maju atau tidak dalam Pilpres 2024 merupakan kewenangan partai politik dan aspirasi rakyat. Anies mengatakan negara harus menjamin kemerdekaan seseorang yang ingin maju dalam pemilu, bukan justru menghentikannya.
"Bukan malah negara menghentikan, bukan negara melarang. Bahwa negara menjamin kemerdekaan dan itu yang harus sekarang kita perjuangkan," kata eks Gubernur DKI Jakarta itu.
Selanjutnya, Anies minta isu jabatan presiden tiga periode tak dibiarkan
