Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Try Sutrisno Minta Agar Tidak Ada Adu Domba dalam Pemilu 2024

Editor

Erwin Prima

image-gnews
Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno (kanan) bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (tengah) menjawab pertanyaan wartawan di kediamannya di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu 20 Mei 2023. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bersilaturahmi ke kediaman Try Sutrisno membahas kondisi perpolitikan di Indonesia menjelang Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno (kanan) bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (tengah) menjawab pertanyaan wartawan di kediamannya di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu 20 Mei 2023. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bersilaturahmi ke kediaman Try Sutrisno membahas kondisi perpolitikan di Indonesia menjelang Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno meminta kepada warga Indonesia agar tertib menjelang tahun politik pagelaran kontestasi pemilihan umum 2024 mendatang. Ia mengimbau agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh seruan-seruan politik yang memecah belah masyarakat. 

Sutrisno mengatakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beradab luhur. Oleh sebab itu, ia meminta kepada para pelaku politik agar berpolitik secara santun pada pemilu nanti. 

"Lebih lebih ini mau pemilu ya. Jangan sampai pemilu ini, kita sebagai bangsa yang sopan ini lalu tidak tertib," kata Wakil Presiden RI Ke-6 itu saat ditemui di kediamannya pada Sabtu 20 Mei 2023.

Selain itu, Sutrisno juga mengingatkan bahwasanya Indonesia adalah milik seluruh warga negara Indonesia. Ia menyebut karena perbedaan pandangan politik membuat masyarakat menjadi terbelah dan terkotak-kotak.

"Yang tertib, gentleman, karena semua ini yang beda partai beda rumah itu adalah saudara-saudara sebangsa. Itu saja," ujar mantan Panglima ABRI tersebut. 

Selain itu, kata Sutrisno, dirinya meminta kepada para pelaku politik agar jangan mengadu domba demi kepentingan politik. Ia menyebut adu domba politik tersebut akan berpengaruh kepada kehidupan masyarakat Indonesia.

"Jangan diadu domba. Seneng ngerasa paling benar, jangan. Ini negara besar. Bangsamu ini budayanya tinggi. Kobarkan itu, akhlak yang baik itu," kata Sutrisno.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Try Sutrisno juga berpesan kepada siapapun calon pemimpin bangsa nantinya agar membersihkan hati dan pikiran. Sebab menurut dia, dengan begitu seorang pemimpin akan memiliki orientasi untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

"Calon wakil presiden, tadi basisnya sudah saya sebut. Ini (sembari memegang kepala) hatinya jahat, korupsi, menyabet kancane," kata Sutrisno.

Pada kesempatan sama, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan dirinya sudah mendapat beberapa wejangan dari Try Sutrisno. Ia menyebut pendamping Presiden Soeharto itu menitipkan pesan agar Indonesia jangan jadi terlalu liberal bila nanti diberi kesempatan memimpin negara ini.

"Beliau menitipkan ayo kembali kepada dasar Pancasila dan UUD 45 yang asli yang murni jangan se-liberal kebablasan. Kira kira begitu," kata pria yang kerap disapa Cak Imin itu dalam kunjungan politiknya.

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

29 menit lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf saat memimpin rapat kerja dengan Mendikbudristek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Januari 2023. Rapat tersebut membahas evaluasi program kerja dan anggaran tahun 2022, serta persiapan pelaksanaan program kerja tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.


Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

23 jam lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kanan) menghadiri sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.


Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

23 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pendapat dan pandangan pemerintah saat mengikuti rapat kerja dengan Badan legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.


4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

1 hari lalu

Penyelenggaraan rapat kerja di ruang rapat Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.


Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

1 hari lalu

Chico Hakim. Instagram
Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.


Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

1 hari lalu

Warga menunjukan tulisan penolakan politik uang saat Bawaslu On Car Free Day pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu 28 Maret 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.


PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

1 hari lalu

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/3/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.
PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

Fraksi PKS menyebut money politics dalam pemilu harusnya diperangi jangan justru dilegalkan


Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

1 hari lalu

Indonesia Corruption Watch atau ICW mengungkapkan Partai Politik harus transparansi mengenai sumber dana kampanye. Hal itu dikatakan oleh Anggota ICW Seira Tamara pada Selasa, 17 Januari 2024.
Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.


Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

1 hari lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI Rahmat Bagja ditemui di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, pada Rabu, 13 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo.
Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.


PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

1 hari lalu

Viva Yoga Muladi (tengah). TEMPO/Dasril Roszandi
PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

PAN menentang usulan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, yang meminta money politics dilegalkan selama pemilu.