Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Seperti Lampung, Jokowi Guyur Rp 800 Miliar untuk Jalan Rusak Sumatera Utara

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Tangkapan layar Presiden RI Joko Widodo (kiri) tampak berbincang dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung saat melakukan perayaan kecil atas keberhasilan Indonesia meraih medali emas sepak bola putra SEA Games 2023 Kamboja dengan traktiran durian di Si Bolang Durian, Medan, Sumatera Utara, Selasa malam, 16 Mei 2023. ANTARA/Gilang Galiartha
Tangkapan layar Presiden RI Joko Widodo (kiri) tampak berbincang dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung saat melakukan perayaan kecil atas keberhasilan Indonesia meraih medali emas sepak bola putra SEA Games 2023 Kamboja dengan traktiran durian di Si Bolang Durian, Medan, Sumatera Utara, Selasa malam, 16 Mei 2023. ANTARA/Gilang Galiartha
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelontorkan anggaran pusat sebesar Rp800 miliar untuk perbaikan seluruh jalan di Provinsi Sumatra Utara, jalan yang seharusnya jadi kewenangan daerah untuk memperbaiki. Ini nominal yang sama yang dikucurkan Jokowi untuk perbaikan jalan rusak di Lampung.

Tapi kali ini, Jokowi mewanti-wanti bahwa  pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tetap memiliki tanggung jawab untuk perbaikan jalan. Menurut kepala negara, pusat hanya mengambil alih perbaikan jalan yang kabupaten/kota dan provinsi tidak memiliki kemampuan.

"Jangan enak-enak diambil alih, yang kabupaten/kota malah tidur, ndak, bukan itu maksudnya. Kami ini ingin membantu, mempercepat, memperbaiki karena keluhan masyarakat," kata Jokowi dalam keterangan pers di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara, Rabu, 17 Mei 2023.

Jokowi menyebut perbaikan infrastruktur yang terus digenjot oleh pemerintah bertujuan agar jalan-jalan produksi dan logistik tidak terganggu. Karena jika jalur tersebut terganggu, kata dia, maka berpotensi menaikkan ongkos logistik yang pada akhirnya bisa memicu kenaikan inflasi.

Untuk itu, Jokowi menyebut bahwa perbaikan infrastruktur jalan rusak yang berada di Sumatra Utara akan segera dikerjakan oleh pemerintah. Perbaikan tersebut tidak hanya untuk ruas Jalan Gunting Saga yang ditinjau langsung oleh Jokowi, tetapi juga jalan di daerah Asahan. 

"Ya langsung dikerjakan, nanti insya Allah bulan Juli sudah mulai semuanya, dan tidak hanya di Labuhanbatu Utara, termasuk di Asahan karena identifikasi kita sudah komplet," kata dia.

Selain di dua jalan tersebut, Jokowi juga menyebut bahwa perbaikan akan dilakukan di jalan lainnya di Sumatra Utara (Sumut). "Tapi juga bukan hanya di Sumut saja, provinsi-provinsi yang lain juga semuanya akan kita cek satu per satu," imbuhnya.

Sebelumnya pada 5 Mei lalu, Jokowi resmi mengumumkan bahwa perbaikan sejumlah ruas jalan rusak di Lampung akan diambil oleh pemerintah pusat. Alasannya karena sudah begitu lama kondisi jalan dalam keadaan rusak.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pengumuman ini disampaikan Jokowi dalam keterangan pers, di depan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. Mendengar ucapan Jokowi, warga berteriak hore. Sedang Arinal tampak senang dan bertepuk tangan mendengar keputusan Jokowi itu.

"Tahun ini, pemerintah pusat, khusus untuk Lampung, akan mengucurkan anggaran kurang lebih Rp 800 miliar untuk 15 ruas jalan, termasuk ini," kata Jokowi seraya menunjuk jalan rusak yang sedang diinjaknya, di Lampung, Jumat, 5 Mei 2023.

Jokowi pun menyebut perbaikan 15 ruas jalan yang rusak ini akan dimulai Juni karena harus di proyek ini harus dilelang terlebih dahulu. Jokowi mengaku sudah memerintahkan Arinal untuk mengadakan lelang perbaikan jalan.

Jokowi mengakui persoalan jalan rusak tidak hanya terjadi di Provinsi Lampung saja. Jokowi menyebut kondisi serupa juga terjadi di daerah lainnya. "Harus kami bantu oleh pemerintah pusat, bukan urusan viral atau tidak, enggak ada," kata Jokowi.

Selain Lampung dan Sumatera Utara, Jokowi juga mengambil alih perbaikan jalan di Jambi. Akan tetapi, ia belum merinci nominal yang diberikan untuk Jambi.

Pilihan Editor: Kejagung Masih Telusuri Aliran Duit Korupsi Johnny G. Plate

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pakar Hukum Sebut MK Bisa Panggil Presiden Jokowi untuk Klarifikasi Tudingan Tak Netral di Pilpres 2024

47 menit lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Pakar Hukum Sebut MK Bisa Panggil Presiden Jokowi untuk Klarifikasi Tudingan Tak Netral di Pilpres 2024

kesempatan itu bisa digunakan Presiden Jokowi untuk membela diri dan membuktikan dirinya tidak terlibat dalam kecurangan yang dituduhkan.


Sengketa Pilpres 2024, Tim Hukum Anies-Muhaimin Paparkan Kampanye Terselubung Jokowi

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Sengketa Pilpres 2024, Tim Hukum Anies-Muhaimin Paparkan Kampanye Terselubung Jokowi

BW menduga Jokowi melakukan praktik kampanye terselubung dan sekaligus menggerakkan berbagai sumber daya dipemerintahan sebagai modus operasi.


Unika Santo Thomas Sumatera Utara Nyatakan Sihol Situngkir Tersangka TPPO Tak Lagi Jabat Rektor Sejak 2022

7 jam lalu

Ilustrasi TPPO. Shutterstock
Unika Santo Thomas Sumatera Utara Nyatakan Sihol Situngkir Tersangka TPPO Tak Lagi Jabat Rektor Sejak 2022

"Bapak Sihol Situngkir sudah tidak menjabat lagi sebagai rektor di Unika Santo Thomas," kata Maidin,


Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

8 jam lalu

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, ketika ditemui usai pertemuan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Partai Demokrat bicara soal persiapan kader terbaiknya untuk mengisi kabinet pemerintahan mendatang.


Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

8 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) dan Menhan Prabowo Subianto (kanan) mengikuti acara buka bersama di Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Presiden Joko Widodo menggelar silaturahim dan buka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju serta perwira tinggi TNI dan Polri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

Kemensesneg menggelar acara buka puasa bersama yang mempertemukan Jokowi dengan para menterinya. Bahas kabinet Prabowo?


Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

8 jam lalu

Massa pro hasil Pemilu 2024 dari berbagai elemen masyarakat melakukan demo  di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. Para peserta demo menyuarakan untuk menghormati hasil Pemilu dan berhenti untuk menyuarakan narasi Pemilu curang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

Komite HAM PBB mengangkat isu adanya dugaan pengaruh yang tidak semestinya dalam Pemilu 2024 di Indonesia.


Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

9 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

Menurut Chico, Ganjar-Mahfud tidak mempersoalkan siapa yang menang dan kalah, namun menggugat masalah penyelenggaraan Pemilu 2024.


Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

11 jam lalu

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03, Ganjar - Mahfud saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud meminta MK memanggil sejumlah menteri Jokowi untuk menjadi saksi di sidang sengketa pilpres.


Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

12 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

Bawaslu mengakui menerima laporan terkait Jokowi membagikan bansos di dekat spanduk Prabowo dan Gibran di sidang sengketa Pilpres 2024 di MK.


Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

12 jam lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?