TEMPO.CO, Jakarta - Ancaman hukuman bagi peretas diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik alias UU ITE. Dilansir melalui kominfo.go.id, aturan ini dimuat dengan penjelasan pelaku dalam Pasal 30 dengan ayat (1), (2), dan (3), yang isinya:
1. Ayat (1)
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apa pun.
2. Ayat (2)
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
3. Ayat (3)
4. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan.atau Sistem Elektronil dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol.
Dan juga yang terdapat dalam Pasal 32 ayat (1), yang berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transimisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektroknik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik”.
Hal ini diatur pula melalui pasal lain di Undang-Undang Telekomunikasi Pasal 22 huruf B, yang berbunyi, “Setiap orang dilakukan melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi; dan atau akses ke jasa telekomunikasi; dan atau akses ke jaringan telekomunikasi khusus”.
Dilansir hukumonline.com, hukuman yang akan didapatkan oleh peretas berdasarkan UU ITE Pasal 30, diantarnya pidana penjara paling lama 6-8 tahun atau denda paling banyak Rp 600 juta-Rp 800 juta.
Tidak hanya itu, pasal-pasal lain juga bekerja pada hacker atau peretas ini yang berlaku di media sosial, seperti Pasa 65 ayat (1) dan (3), Pasal 67 ayat (1) dan (3), yang berbunyi:
1. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan milikinya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi dipidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 5 miliar.
2. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dipidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 5 miliar.
Pilihan editor : Wakil MI5 Ditunjuk Sebagai Perempuan Pertama yang Menjadi Bos Mata-mata Siber
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung.
