TEMPO.CO, Jakarta - Tindakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang tiba-tiba mengambil alih perbaikan Jalan Provinsi yang rusak di Lampung menuai kritik dari para Guru Besar Kebijakan Publik. Jokowi mengucurkan dana Rp 800 miliar untuk perbaikan 15 ruas Jalan Provinsi lewat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang seharusnya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung.
Guru Besar Kebijakan Publik Universitas Padjadjaran Didin Muhadifin menyebut ketika pusat ingin membantu daerah, seharusnya dianggaran terlebih dahulu tahun 2022. Nanti, barulah bantuan dari pusat disalurkan, baik dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Umum (DAU), berdasarkan nilai yang diajukan daerah.
"Kalau begini mohon maaf takutnya nanti daerah lain bisa iri, kenapa itu bisa?" kata Didin saat dihubungi, Selasa, 9 Mei 2023.
Sehingga, Didin menyebut ada prosedur penganggaran yang dilanggar dalam kejadian ini karena harusnya daerah mengajukan terlebih dahulu. Kalau pun mau sekarang, itu pun harusnya baru tahun depan diturunkan. "Kalau tiba-tiba Juni (2023) dibangun, saya khawatir ada kecemburuan sosial dari provinsi lain yang mungkin jalannya jauh lebih rusak," kata Didin.
Kucuran Rp 800 Miliar Jokowi
Sebelumnya pada 5 Mei lalu, Jokowi resmi mengumumkan bahwa perbaikan sejumlah ruas jalan rusak di Lampung akan diambil oleh pemerintah pusat. Alasannya karena sudah begitu lama kondisi jalan dalam keadaan rusak.
Pengumuman ini disampaikan Jokowi dalam keterangan pers, di depan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. Mendengar ucapan Jokowi, warga berteriak hore. Sedang Arinal tampak senang dan bertepuk tangan mendengar keputusan Jokowi itu.
"Tahun ini, pemerintah pusat, khusus untuk Lampung, akan mengucurkan anggaran kurang lebih Rp 800 miliar untuk 15 ruas jalan, termasuk ini," kata Jokowi seraya menunjuk jalan rusak yang sedang diinjaknya, di Lampung, Jumat, 5 Mei 2023.
Jokowi pun menyebut perbaikan 15 ruas jalan yang rusak ini akan dimulai Juni karena proyek ini harus dilelang terlebih dahulu. Jokowi mengaku sudah memerintahkan Arinal untuk mengadakan lelang perbaikan jalan.
Jokowi mengakui persoalan jalan rusak tidak hanya terjadi di Provinsi Lampung saja. Jokowi menyebut kondisi serupa juga terjadi di daerah lainnya. "Harus kami bantu oleh pemerintah pusat, bukan urusan viral atau tidak, enggak ada," kata Jokowi.
Kritik Penganggaran di Daerah
Didin juga mengkritik kebijakan anggaran di daerah yang bisa menjadi akar dari persoalan. Salah satunya yaitu kenyataan di lapangan di mana anggaran belanja yang cair paling cepat April dan Mei. Masalah baru bisa muncul ketika proses lelang terus mundur dan dana yang tak terserap masuk bisa masuk ke anggaran perubahan.
Kalau sampai masuk ke anggaran belanja perubahan, maka dana dipastikan baru bisa cair sekitar November. Sementara sesuai aturan, semua dana harus terserap 15 Desember. Akhirnya, pembangunan jalan dipaksakan November dan Desember, ketika sudah masuk musim hujan
"Artinya ketahanan jalan pasti akan sebentar, akan rusak," kata Didin. Oleh sebab itu, Didin menilai harus ada cara agar dana APBD bisa cair Januari sehingga perbaikan jalan bisa dimulai sekitar Maret. "Itu kemarau, kualitas jalan lebih bagus. Jalan yang rusak di Lampung mungkin sudah diperbaiki tahun lalu, tetapi karena kebijakan anggaran kurang tepat, akhirnya dipaksakan bangun jalan di musim yang tidak toleran untuk pembangunan jalan," kata dia.
Selain itu, Didin menilai harusnya pusat melakukan evaluasi ke daerah dengan banyak Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Ketika SILPA di sebuah daerah banyak, kata Didin, maka ini menunjukkan manajemen anggaran di daerah itu tidak bagus.
Sehingga seharusnya pusat justru jangan memberi dana tambahan lagi. "Harusnya jadi evaluasi, kalau serapan kurang harusnya dikasih sanksi," kata dia.
Kementerian Keuangan telah merilis informasi soal kinerja APBD se-Lampung pada 2022. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung mencatat realisasi pendapatan daerah sebesar Rp27,23 triliun, Belanja Daerah Rp26,74 triliun dan Pembiayaan Daerah Rp0,42 triliun sehingga menghasilkan SILPA sebesar Rp 910 miliar.
Dinilai Keputusan Reaktif
Guru Besar di Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, Universitas Gadjah Mada, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM) Wahyudi Kumorotomo juga mengkritik keputusan Jokowi ini. Ia menilai keputusan reaktif seperti ini dikhawatirkan akan terus melahirkan ketimpangan di daerah.
"Karena itu akan biasa pada orang-orang yang, pokoknya viral, medsos (media sosial) berperan, jangan-jangan yang tidak viral yang justru membutuhkan di daerah terpencil," kata Wahyudi saat dihubungi, Sabtu, 6 Mei 2023.
Misalnya, sebuah daerah yang mengalami banyak persoalan seperti masalah stunting dan harus lebih diprioritaskan secara infrastruktur. Akan tetapi karena tidak viral, kata Wahyudi, daerah ini luput dari perhatian pemerintah.
Wahyudi menyebut keputusan ini sebagai model kebijakan reaktif yang bisa mengakibatkan kecemburuan bagi daerah-daerah yang mungkin lebih para dari Lampung, yang dikunjungi Jokowi. Padahal, Wahyudi yakin Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas sudah punya peta pengembangan infrastruktur.
"Kenapa enggak gunakan itu? lalu direspons saja," kata Wahyudi. Kebijakan yang lahir pun dinilai bisa lebih objektif, bukan subjektif dengan mengandalkan berita-berita yang viral di media sosial. Maka, pemerintah pun dinilai bisa membuat cara-cara yang lebih sistematis dalam memutuskan kebijakan.
Menurut Wahyudi, di tahun-tahun politik ini memang ada kecenderungan politis di pusat maupun daerah untuk memanfaatkan momentum demi meraih simpati warga. Ini juga yang kadang menyebabkan prioritas pembangunan sering tidak memperhatikan kebutuhan rakyat di daerah.
"Sehingga anggaran habis untuk hal-hal yang pencitraan, mungkin kelihatan bagi publik, tapi tak betul-betul sejalan dengan kebutuhan riil," ujarnya.
Menurut Wahyudi, situasi ini tak hanya terjadi di Lampung, tapi juga di banyak tempat lainnya. Pembangunan infrastruktur lebih banyak untuk hal-hal yang menurut politikus strategis membangun citra, tapi tidak untuk mendorong kemakmuran rakyat.
Wahyudi menilai Jokowi bermaksud baik untuk menanggani sesuatu yang viral. Tapi kalau hanya berbasis viral lalu ditanggapi, Wahyudi menilai pemerintah tak akan pernah menemukan cara yang sistematis untuk mengembangkan infrastruktur yang betul-betul sesuai peta kebutuhan di daerah.
Selain itu, kondisi ini juga dinilai menunjukkan bahwa setelah otonomi daerah, kepala daerah tidak betul-betul responsif. "Kalau sampai kemudian presiden turun tangan," ujar Wahyudi.
Sementara itu, pakar kebijakan publik yang juga Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung (Unila) Dedy Hermawan sepakat bahwa pemerintah pusat terlalu reaktif dalam keputusan mengambil perbaikan jalan rusak di Lampung. Menurut dia, kebijakan publik tak boleh diputuskan dan diproses dengan cara instan seperti itu.
"Karena viral kemudian baru pemerintah ambil tindakan," kata Dedy saat dihubungi.
Menurut Dedy, persoalan infrastruktur tentu saja terjadi di mana-mana. Bahkan dari data kementerian bisa dilihat provinsi yang punya jalan rusak lebih banyak dari Lampung. Sehingga, Dedy menyayangkan bahwa pemerintah mengambil alih secara instan dan tiba-tiba. "Sebaiknya jangan terburu-buru, dikaji dulu komprehensif, baru diambil tindakan," kata dia.
Pilihan Editor: PDIP Respons Anies Baswedan dan Koalisi Perubahan yang Minta Pemerintah Netral
