TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi bakal calon presiden Anies Baswedan serta Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang meminta pemerintah netral jelang Pemilihan Presiden 2024.
Adapun permintaan itu dilontarkan menanggapi Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang mengumpulkan para Ketua Umum parpol koalisi pemerintah, tanpa NasDem, di Istana Negara pada Selasa malam, 2 Mei 2023 lalu.
Hasto membantah jika pertemuan antar Ketum parpol itu mendiskusikan politik praktis. Menurut dia, Presiden dan para Ketum lebih banyak mendiskusikan kesinambungan kebijakan ke depan.
“Dan itu hal yang wajar seorang pemimpin berbicara tentang bagaimana kepemimpinan di masa depan agar terjadi kesinambungan,” kata Hasto di Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin, 8 Mei 2023.
Untuk mewujudkan kesepahaman ihwal kesinambungan itu, kata Hasto, maka dialog antar para Ketum parpol bersama Presiden diperlukan. Oleh sebab itu, mereka dikumpulkan di Istana.
Kendati demikian, ia menampik jika persamuhan itu turut membahas sosok kandidat calon presiden maupun calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Ia mengatakan Presiden dan para Ketum Parpol cenderung membahas bonus demografi hingga rencana pemindahan Ibu Kota Negara.
“Kami sejak awal sudah banyak pengalaman dalam membedakan mana urusan politik praktis, mana urusan terkait kepentingan bangsa dan negara,” kata dia.
Sebelumnya, Anies Baswedan meminta pemerintah bersikap netral dan tak ikut mempengaruhi rakyat dalam mengambil keputusan di Pemilu 2024. Hal ini Anies sampaikan di tengah gencarnya Presiden Jokowi meng-endorse capres dan memotori terbentuknya Koalisi Besar.
Anies meminta agar negara membiarkan rakyat tanpa intervensi dan meminta tak ada tangan negara yang terlibat.
"Percayakan rakyat akan menitipkan kewenangan itu pada yang memilki rekam jejak yang benar, rekam karya yang benar, dan rekam karya yang baik. Kalau negara ikut ambil andil, maka negara sedang melecehkan rakyat Indonesia," kata Anies dalam pidatonya di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Ahad, 7 Mei 2023.
Menurut Anies, rakyat Indonesia sudah cukup matang dan mampu untuk menentukan pilihan di Pemilu 2024. Anies juga mengimbau kepada masyarakat untuk menentukan sikap dan menolak untuk dipengaruhi.
"Kepada seluruh rakyat Indonesia mari kita jaga kekuasaan itu ada pada rakyat, bukan pada yang lain. Jangan jual kekuasaan itu sampai nanti di TPS dan sampai nanti perhitungan. Ini bukan soal statistik perhitungan, ini soal hak kita menentukan bangsa ini," kata Anies.
Permintaan agar pemerintah bersikap netral turut muncul dari koalisi pendukung Anies, Koalisi Perubahan, yang digawangi oleh Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, misalnya, berharap agar Pemilu 2024 tidak diwarnai intervensi, intimidasi, apalagi kecurangan.
“Pemilu kita baik Pilpres maupun Pileg berjalan tanpa diwarnai intervensi, intimidasi, apalagi kecurangan,” kata AHY di Cikeas, Jawa Barat, Rabu, 3 Mei 2023.
Sementara itu, Ketua DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto menyebut koalisinya ingin Pemilu terselenggara dengan lancar sehingga demokrasi berjalan baik. Menurut dia, jika lanskap politik terus diwarnai intervensi, bisa jadi Pemilu akan berujung tidak jujur dan adil.
“Kalau ini terus menerus begini, bisa saja Pemilu meskipun berlangsung, menjadi tidak jujur, adil, bebas, dan rahasia. Itu yang kita khawatirkan,” kata Sugeng di Sekretariat Perubahan, Jumat, 5 Mei 2023.
Pilihan Editor: Jokowi Akan Beri Arahan Politik dalam Acara Puncak Musra
IMA DINI SHAFIRA | M. JULNIS FIRMANSYAH
