Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Survei Indikator Politik Indonesia, Partai Politik dan DPR Lembaga Yang Paling Tidak Dipercayai Masyarakat

Editor

Febriyan

image-gnews
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi melaporkan beberapa akun yang menuding dirinya menerima uang terkait hasil quick count lembaganya ke Bareskrim Polri, Jakarta Selatan pada Senin, 22 April 2019. TEMPO/Andita Rahma
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi melaporkan beberapa akun yang menuding dirinya menerima uang terkait hasil quick count lembaganya ke Bareskrim Polri, Jakarta Selatan pada Senin, 22 April 2019. TEMPO/Andita Rahma
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga survei Indikator Politik Indonesia atau IPI kembali mengeluarkan survei kepercayaan publik terhadap beberapa lembaga negara. Hasilnya, partai politik dan DPR menjadi lembaga yang mendapatkan penilaian paling rendah dari masyarakat.

Direktur IPI Burhanuddi Muhtadi mengatakan tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik merupakan yang paling bawah. Ia menyebut partai politik hanya mendapat tingkat kepercayaan 61,8 persen dari para responden. 

Berdasarkan hasil survei, bahkan hanya 2,8 persen masyarakat yang menyatakan sangat percaya terhadap partai politik, 58 persen menyatakan percaya. Sebanyak 30,8 persen menyatakan kurang percaya dan 4,2 persen menyatakan sangat tidak percaya. Sisanya, tidak menjawab atau tidak tahu. 

“Secara konsisten partai politik ini stabil di peringkat paling bawah,” kata Burhanuddin pada Ahad 30 April 2023.

Survei ini dilakukan Indikator Politik Indonesia pada 11-17 April 2023. Mereka melakukan wawancara tatap muka terhadap 1.220 responden berusia lebih dari 17 tahun yang dipilih melalui metode acak bertahap atau multistage random sampling. 

Indikator mengklaim survei ini memiliki toleransi sebesar kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Burhanuddin menyatakan tingkat kepercayaan masyarakat tersebut memiliki peranan terhadap kinerja sebuah lembaga. Sementara itu, ia menyebut partai politik memiliki peranan besar di dalam tatanan kehidupan di Indonesia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Kewenangannya kan banyak kan. Mulai dari pencapresan, pemilihan pimpinan KPK, Kapolri, panglima TNI, tapi trustnya paling rendah,” ujarnya melalui siaran langsung dalam kanal YouTube Indikator Politik Indonesia.

DPR tak lebih baik dari partai politik

Selain itu, Burhanuddin juga mengungkap DPR juga tidak lebih baik dari partai politik berdasarkan tingkat kepercayaannya dari publik. Ia mengatakan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR hanya 63,4 persen yang menempatkannya satu strip di atas partai politik.

Hanya 4,7 persen masyarakat yang menyatakan sangat percaya kepada DPR dan 58,7 persen lainnya menyatakan percaya. Sebanyak 29 persen menyatakan kurang percaya dan 5,7 persen menyatakan sangat tidak percaya. Sisanya, sebanyak 1,9 persen tidak menjawab atau menyatakan tidak tahu.

“Kalau trust publik rendah terhadap lembaga demokrasi, jangankan kebijakan buruk, kebijakan yang baik pun akan dipersoalkan oleh publik. Inilah sebabnya DPR atau partai politik sulit di-approve oleh publik,” ujar dia.  

TNI menjadi lembanga dengan tingkat kepercayaan publik tertinggi dengan 94,7 persen. Presiden meraih tempat kedua disusul empat lembaga penegak hukum yaitu: Kejaksaan Agung, Pengadilan, Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Hasil survei itu juga menunjukkan tren penurunan kepercayaan publik terhadap DPR jika dibandingkan survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada Februari lalu. Pada survei sebelumnya, tingkat kepercayaan publik terhadap DPR masih berada di angka 68,3 persen sementara partai politik turun tipis dari 62,3 persen.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

36 menit lalu

Sejumlah penumpang turun dari KRL yang berhenti di Stasiun Balapan Solo, Jawa Tengah, Jumat, 22 Desember 2023. KAI Commuter menambah perjalanan KRL selama musim libur Nataru ini. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL


Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

2 jam lalu

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali melakukan orasi di parkir selatan Ponpes Bumi Sholawat, Tulangan, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis 1 Februari 2024. ANTARA FOTO/Umarul Faruq
Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan jemput paksa terhadap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor tak perlu harus menunggu pemanggilan ketiga.


Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

15 jam lalu

Mantan Presiden Panama, Ricardo Martinelli. REUTERS
Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

Warga Panama pada Minggu, 5 Mei 2024, berbondong-bondong memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum untuk memilih presiden


Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

19 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.


Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

22 jam lalu

Ilustrasi spyware. Shutterstock
Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.


TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

23 jam lalu

Suasana aparat gabungan TNI-Polri dari Brimob dan Kopassus diturunkan ke Distrik Homeyo, Intan Jaya, Papua Tengah, untuk memburu kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) setelah pembakaran sekolah di Distrik Homeyo, Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat, 3 Mei 2024. Dok. Humas Polda Papua
TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.


Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

1 hari lalu

Ilustrasi spyware. Shutterstock
Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk


Beredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah

1 hari lalu

Sandra Dewi dan Harvey Moeis/Foto: Instagram/Sandra Dewi
Beredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah

Kuasa hukum Harvey Moeis dan istrinya Sandra Dewi, Harris Arthur Hedar, membantah kliennya berkeliaran di salah satu pusat pembelanjaan di Jakarta.


Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

1 hari lalu

Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dan Yudi Purnomo Harahap menghadiri sidang Praperadilan Firli Bahuri dalam kasus penetapan tersangka dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Kamis, 13 Desember 2023. TEMPO/Yuni Rahmawati
Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah


Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

1 hari lalu

Pengolahan bijih nikel di smelter feronikel PT Antam Tbk di Kolaka, Sulawesi Tenggara. TEMPO/M. Taufan Rengganis
Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.