TEMPO.CO, Batam - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md meninjau langsung Pelabuhan Batam Center Kota Batam. Pelabuhan resmi ini beberapa waktu dilaporkan diduga menjadi tempat menyalurkan pekerja migran unprosedural rute Batam-Tanjung Pengalih Malaysia.
Mahfud yang juga menjabat sebagai Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pindana Perdagangan Orang (TPPO) sampai di Pelabuhan 11.30 wib. Ia bertolak ke pelabuhan setelah membuka secara resmi diskusi Publik BP2MI yang bertajuk "Perang Semesta Melawan Sindikat Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia", di Swiss Bell Hotel Batam, Kamis pagi, 6 April 2023.
Mahfud melihat pos jaga BP2MI, kemudian masuk jalur pemeriksaan imigrasi, hingga meninjau kapal keberangkatan menuju Malaysia. Mahfud juga beberapa kali ngobrol santai dengan para penumpang. Tidak hanya itu, penumpang juga memanfaatkan momen foto bersama dengan Menkopolhukam tersebut.
Usai sidak Mahfud mengatakan, saat ini dirinya hanya meninjau pelabuhan Batam Center secara fisik saja terkait laporan yang diterima pemerintah pusat adanya penyaluran PMI unprosedural di pelabuhan tersebut.
"Saya tentu dalam kerangka melihat secara fisik (kondisi pelabuhan), berdasarkan apa yg dilaporkan kepada pemerintah pusat," kata Mahfud.
Mahfud belum meninjau pelabuhan Batam Center secara mendalam
Secara sekilas, kata Mahfud, pelabuhan Batam Center ini sudah bagus. Namun, dia menyatakan tinjuan hari ini belum dilakukan secara mendalam.
"Saya melihat dulu, nanti ada kesimpulan," katanya.
Mahfud tidak meninjau kapal tujuan Tanjung Pengalih yang dilaporkan Romo Paschalis aktivis migran di Batam beberapa waktu lalu. Rute kapal ini dalam temuan Paschalis membawa ratusan penumpang setiap harinya ke Malaysia. Modusnya para Pekerja Migran Indonesia (PMI) bertindak sebagai turis, padahal untuk bekerja di Malaysia. Selain itu Tanjung Pengalih bukanlah tujuan wisata sehingga tidak wajar dikunjungi oleh para turis.
"Kita tidak kesana (kapal Tanjung Pengalih) kita sudah ada dokumen dan gambar-gambarnya," kata Mahfud Md.
Mahfud Md mengatakan hasil investigasinya lebih banyak ditemukan penyaluran PMI non prosedural melalui pelabuhan resmi dari pada pelabuhan tikus.
"Ternyata penempatan pekerja migran nonprosedural ini paling banyak terjadi di pelabuhan resmi, bukanlah pelabuhan tikus," kata Mahfud dalam diskusi 'Perang Semesta Melawan Sindikat Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia' tersebut.
Mahfud juga mengatakan sindikat mafia penempatan pekerja migran non prosedural ini juga berasal dari aparat pemerintahan. Ia sudah menerima laporan tersebut dan memiliki nama jaringan-jaringan pelaku. "Kita akan pelajari, dan akan memberikan hukum setimpal kepada mereka," katanya.
Selanjutnya, Mahfud Kantongi nama-nama sindikat TPPO
