TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD berkunjung ke kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Yogyakarta dan bertemu dengan Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir membahas beberapa isu, mulai dari Pemilu 2024 hingga pemberantasan korupsi.
"Kita ngobrol tentang bangsa, tentang umat, tentang Muhammadiyah. Ada beberapa hal yang menjadi pembicaraan ringan tetapi mendasar. Pertama, tentang memastikan pemilu berjalan sesuai dengan jadwal pada 14 Februari 2024," kata Haedar Nashir seusai menerima Mahfud MD di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Senin 3 April 2023.
Ia menyebut terlaksananya Pemilu 2024 sesuai jadwal telah menjadi komitmen pemerintah beserta seluruh komponen bangsa. Seluruh kekuatan politik baik KPU maupun Bawaslu, ujar dia, harus betul-betul mempersiapkan pemilu menjadi pemilu yang berkualitas.
"Pemilu yang bukan hanya demokrasi yang prosedural tapi demokrasi yang substantif yang menghasilkan baik DPR, DPRD, maupun presiden, wakil presiden sampai pemilu kepala daerah yang betul-betul berdiri di atas semua golongan serta menjaga konstitusi dan moralitas bangsa kita," ujar Haedar.
Singgung pemberantasan korupsi
Selain soal Pemilu, keduanya juga membahas mengenai pemberantasan korupsi. Haedar mengatakan bahwa pemberantasan korupsi mesti menjadi komitmen bersama seluruh komponen bangsa, terutama seluruh pejabat negara.
"Baik lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, semuanya harus memiliki komitmen yang tinggi untuk taat pada konstitusi dan menjauhi segala praktik korupsi. Hal tersebut penting agar misi menyejahterakan negeri berjalan tanpa hambatan," kata dia.
Jika pemberantasan korupsi berhasil dilakukan secara masif, secara terstruktur, dan sistematik, maka menurut Haedar, yang menang dan diuntungkan adalah Bangsa Indonesia.
"Pembahasan ketiga adalah bagaimana kita sebagai bangsa itu selain berbangsa, bernegara dengan konstitusi tapi juga menjadikan nilai-nilai luhur Pancasila dan agama komitmen kebangsaan bersama," kata Haedar.
Di akhir pertemuan, kata dia, Menkopolhukam juga meminta hubungan Muhammadiyah dan pemerintah ditingkatkan demi kemajuan bangsa dan bernegara.
"(Muhammadiyah) diharapkan untuk tetap memainkan peran kebangsaan mengawal Indonesia ini menjadi Indonesia yang berdiri di atas konstitusi dan dapat membawa kepada kemajuan bangsa dan negara," ujar Haedar.
Pilihan Editor: Komisioner KPU Khawatir dengan Hasil Survei yang Sebut Anak Muda Tak Percaya Partai Politik
