Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Demokrat Sebut Koalisi Perubahan Tak Perlu Gentar Jika Kasus Formula E Kembali Mencuat

Reporter

Editor

Febriyan

Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan dengan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024, Jumat, 24 Maret 2023. TEMPO/Ima Dini Shafira
Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan dengan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024, Jumat, 24 Maret 2023. TEMPO/Ima Dini Shafira
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyatakan Koalisi Perubahan untuk Perbaikan yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden tak perlu gentar jika kasus dugaan korupsi Formula E kembali mencuat menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.  Kasus itu disebut-sebut akan digunakan untuk menjegal Anies. 

"Ombak perubahan ini tak akan gentar, menghadapi setiap upaya yang tak berdasar. Apalagi berupaya mengintimidasi dan menekan-nekan kami," ujarnya saat dihubungi, Kamis, 30 Maret 2023.  

Herzaky menyampaikan kasus hukum, seharusnya tetap di jalur hukum. Sehingga menurut Herzaky, tak elok kalau digunakan sebagai alat politik ataupun alat tekan. 

Apalagi kata Herzaky, Anies Baswedan sudah menjelaskannya secara gamblang kepada KPK duduk perkara Formula E. Jadi menurut Herzaky, semua pihak mesti hormati proses hukum yang berlaku.

"Tapi, kalau tak ada bukti, janganlah kemudian dikait-kaitkan," ucapnya. 

Pemerintah dan KPK diminta konsentrasi ke soal transaksi mencurigakan Rp 349 triliun

Herzaky menilai pemerintah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya lebih memberikan perhatian yang lebih serius kepada kasus transaksi mencurigakan Rp 349 triliun yang belakangan menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, hingga saat ini di kalangan pemerintah saja terdapat data yang berbeda.   

"Info yang diungkap antar menteri saja bisa berbeda-beda," kata Herzaky. 

Dari berbagai keterangan kementerian terkait itu, kata Herzaky, telah menunjukkan betapa perlunya keseriusan penegak hukum dalam mengungkap masalah ini sampai tuntas.

Optimisme Koalisi Perubahan untuk Perbaikan

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Herzaky menurutkan bahwa saat ini yang tengah dihadapi oleh Koalisi Perubahan untuk Perbaikan adalah memperjuangkan perubahan dan perbaikan dihadapan tembok status quo. 

"Yang tak ingin diruntuhkan karena ingin terus berkuasa," ucapnya. 

Maka dari itu kata Herzaky, pihaknya tak patah arang menghadapai rintangan termasuk persoalan Formula E kembali ramai dibahas. Persoalan itu kata Herzaky, tidak akan menyurutkan langkah akan perubahan dan perbaikan.

"Dorongan kuat dan harapan besar dari masyarakat akan perubahan dan perbaikan, membuat penghalang apapun tak menyurutkan langkah kami," kata dia.

Kasus Formula E hingga saat ini menggantung statusnya di KPK. Sejumlah petinggi di komisi anti rasuah dikabarkan sempat mendesak agar kasus ini segera naik ke tahap penyidikan, akan tetapi hal itu mendapatkan tentangan karena kasus ini dinilai belum memiliki bukti yang cukup. 

Perseteruan ini membuat sejumlah personel dimutasi dari KPK kembali ke institusi asalnya. Diantaranya adalah Deputi Penindakan Irjen Karyoto yang diangkat menjadi Kapolda Metro Jaya. Selain itu, ada pula nama Direktur Penyelidikan Brigjen Endar Priantoro. Keduanya disebut sebagai pihak yang menolak kasus Formula E dinaikkan ke tahap penyidikan. 

Koalisi Perubahan sendiri terdiri dari Partai Demokrat, Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera. Ketiga partai itu telah secara resmi mendeklarasikan dukungannya kepada Anies Baswedan untuk maju pada Pilpres 2024. 

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Politikus NasDem Sebut MK Akan Sulit Putuskan Sistem Proporsional Tertutup

18 menit lalu

Gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
Politikus NasDem Sebut MK Akan Sulit Putuskan Sistem Proporsional Tertutup

Politikus NasDem Subardi menyebut MK akan sulit menghasilkan putusan Pemilu kembali ke sistem proporsional tertutup. Apa sebabnya?


Jokowi Cawe-cawe Pilpres 2024, Demokrat Sebut Berlebihan dan Sarankan Hal Ini

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi (ketiga kanan) menyapa peserta pada puncak acara Musyawarah Rakyat (Musra) di Istora Senayan, Jakarta, Ahad, 14 Mei 2023. Dalam acara tersebut Presiden Joko Widodo menerima tiga nama bakal calon presiden yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Airlangga Hartarto serta empat nama bakal calon wakil presiden yakni Mahfud MD, Moeldoko, Arsyad Rasyid, dan Sandiaga Uno berdasarkan hasil Musra. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Jokowi Cawe-cawe Pilpres 2024, Demokrat Sebut Berlebihan dan Sarankan Hal Ini

Demokrat anggap pernyataan Jokowi cawe-cawe Pilpres 2024 berlebihan dan sarankan hal ini.


Demokrat Sebut Pernyataan Jokowi Cawe-Cawe di Politik Berlebihan

2 jam lalu

Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani. Foto: Istimewa.
Demokrat Sebut Pernyataan Jokowi Cawe-Cawe di Politik Berlebihan

Politikus Demokrat itu menilai argumentasi Jokowi bahwa cawe-cawe dilakukan demi bangsa dan negara overestimate.


Jokowi Bakal Cawe-cawe di Pilpres 2024, Demokrat: Lebih Baik Pikirkan Kesejahteraan Rakyat

8 jam lalu

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra. Foto: Partai Demokrat
Jokowi Bakal Cawe-cawe di Pilpres 2024, Demokrat: Lebih Baik Pikirkan Kesejahteraan Rakyat

Partai Demokrat menyarankan agar Jokowi berfokus menyejahterakan rakyat alih-alih cawe-cawe pilpres.


Soal Cawapres Untuk Ganjar Pranowo, Puan Maharani Janji PDIP Akan Libatkan PPP

16 jam lalu

Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di kantor DPP PPP Jakarta, Senin, 29 Mei 2023. PDI Perjuangan melakukan kunjungan silaturahmi politik dan dialog ke PPP untuk membahas pemenangan Ganjar Pranowo. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Cawapres Untuk Ganjar Pranowo, Puan Maharani Janji PDIP Akan Libatkan PPP

Puan Maharani menyatakan penentuan Cawapres untuk Ganjar Pranowo akan didiskusikan antara PDIP dan PPP.


Sandiaga Uno Akui Bertemu Empat Mata dengan Jokowi di Sela-sela KTT ASEAN

17 jam lalu

Menparekraf Sandiaga Uno menyambangi kawasan Bantul, Yogyakarta Minggu 28 Mei 2023. Dok.istimewa
Sandiaga Uno Akui Bertemu Empat Mata dengan Jokowi di Sela-sela KTT ASEAN

Sandiaga Uno mengakui pertemuan empat mata dirinya dengan Presiden Jokowi, tapi dia tak mau mengungkapkan soal pembicaraan politik mereka.


Bertemu Sejumlah Pemred di Istana, Jokowi Bahas Aksi Cawe-cawenya dalam Politik

17 jam lalu

Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kedua kanan), Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (ketiga kanan), Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kedua kiri), Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar (kiri), dan Plt Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono (kanan) memberikan keterangan pers usai menghadiri acara Silaturahmi Ramadhan 1444 H DPP PAN di Kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu, 2 April 2023. Acara tersebut turut dihadiri para ketua umum partai politik koalisi pendukung pemerintah seperti PAN, Partai Golkar, Partai Gerindra, PPP, dan PKB. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Bertemu Sejumlah Pemred di Istana, Jokowi Bahas Aksi Cawe-cawenya dalam Politik

Jokowi mengklaim cawe-cawenya dalam politik tidak melanggar undang-undang.


Presiden Jokowi Akui Tak Akan Netral Pada Pilpres 2024

18 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan selfie bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat panen raya di Kebumen, Jawa Tengah. Sumber Biro Pers Istana Kepresidenan
Presiden Jokowi Akui Tak Akan Netral Pada Pilpres 2024

Presiden Jokowi akhirnya mengakui bahwa dirinya tak akan netral pada Pilpres 2024. Menyinggung soal keberlanjutan pembangunan.


Kasus Dugaan KDRT Bukhori Yusuf, Polri Sebut Dalam Tahap Penyelidikan Lanjutan

19 jam lalu

Bukhori Yusuf. antaranews.com
Kasus Dugaan KDRT Bukhori Yusuf, Polri Sebut Dalam Tahap Penyelidikan Lanjutan

Bareskrim terus melakukan penyelidikan lanjutan dalam kasus KDRT oleh mantan kader PKS Bukhori Yusuf.


Soal Cawapres untuk Ganjar Pranowo, PPP Mengaku Belum dapat Tawaran dari PDIP

20 jam lalu

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bersama Bakal Calon Presiden dari PDIP Ganjar Pranowo dan Plt Ketua Umum PPP Mardiono dalam pertemuan di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 30 April 2023. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Soal Cawapres untuk Ganjar Pranowo, PPP Mengaku Belum dapat Tawaran dari PDIP

Plt Ketua Umum PPP Mardiono menyatakan belum mendapatkan tawaran dari PDIP untuk menyodorkan nama kandidat Cawapres bagi Ganjar Pranowo.