Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Alissa Wahid: PBNU Tidak Mengusulkan Nama Kader NU Tertentu untuk Maju Pilpres 2024

Reporter

image-gnews
Alissa Wahid. Dok.TEMPO
Alissa Wahid. Dok.TEMPO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Alissa Wahid memastikan PBNU tidak akan mengusulkan nama tertentu untuk maju di kontestasi Pilpres 2024. Pernyataan Alissa merespon isu beberapa pengurus PBNU masuk dalam radar capres-cawapres di koalisi partai politik. "Eggak, secara lembaga tidak akan mencalonkan nama," ujarnya saat dihubungi, Kamis, 30 Maret 2023. 

Alissa mengakui bahwa banyak yang berharap kader-kader dari kalangan NU mengisi posisi-posisi tersebut. Semunya tak lepas dari banyaknya kader NU yang bagus dalam memimpin. Sehingga menurut Alissa, harapan-harapan yang diamanatkan kepada kader NU bersangkutan bukan satu masalah. "Justru bangga," kata dia. 

Namun di lain sisi, kata Alissa Wahid, NU punya sikap untuk tidak terlibat pada politik praktis. Menurut puteri almarhum Gus Dur itu, sikap politik NU ialah politik kebangsaan. "Politik NU itu politik kebangsaan. Jadi kita lebih baik tidak berpolitik praktis," ujarnya.

Sikap politik kebangsaan NU tersebut, kata Alissa, menjadi kepentingan NU untuk menjaga perjalanan bangsa tetap pada jalur asasinya. Karena relasi NU, kata Alissa, diukur dari asas-asas itu.  "Bisa mendukung negara saat taat asas. Bisa mengkritisi saat pemerintah tidak taat asas bangsa," ucap dia. 

Alissa berpandangan, jika sikap politik NU berpihak pada satu nama atau kandidat tertentu, justru akan mengantarkan organisasi kemasyarakatan Islam terbesar itu pada sikap tidak netral dan keluar dari asas. Karena itu penting bagi NU menjaga sikap politik kebangsaannya. "Kalau ikut dukung mendukung, nanti tidak bisa netral dan tida berbasis asas," tuturnya. 

Alissa menegaskan dengan segala sikap politik kebangsaan yang melekat pada NU, ia menyakini kalau organisasi yang baru berusia satu abad itu akan sejalan dengan pemimpin yang menjaga perjalanan bangsa tetap pada jalur asasinya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Meski sikap politik NU  berasas kebangsaan,  namun Alissa yakin PBNU tidak akan menutup akses atau kesempatan bagi siapapun pengurus dan kader NU bila didapuk bagian dari pengusulan capres atau cawapres oleh parpol. 

Sebelumnya nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Prawansa dilirik oleh Koalisi Perubahan. Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia, sandingan Khofifah dengan Anies Baswedan untuk jadi calon wakil presiden itu menempati posisi buncit dengan elektabilitas 6,1 persen atau turun 0,5 persen dari survei sebelumnya.

Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf berujar ada tiga kriteria calon wakil presiden yang mesti dipenuhi. Di antaranya elektabilitas, chemistry dengan Anies, serta sosok ini mesti disepakati bersama oleh tiga parpol anggota koalisi.

Menurut Muzammil, ada tiga sosok yang dinilai memenuhi kriteria tersebut, yaitu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta Wakil Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Heryawan alias Aher.

Pilihan Editor: Yahya Cholil Staquf Menjauhkan NU dari Politik Praktis 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kader Hijau Muhammadiyah Desak Konsesi Tambang dari Pemerintah Ditolak: Banyak yang Tak Kompeten untuk Maksimalkan Laba

3 jam lalu

Logo Muhammadiyah. ANTARA/HO-istimewa
Kader Hijau Muhammadiyah Desak Konsesi Tambang dari Pemerintah Ditolak: Banyak yang Tak Kompeten untuk Maksimalkan Laba

Kader Hijau Muhammadiyah meminta ormas keagamaan, khususnya PP Muhammadiyah, menolak konsesi tambang. Dinilai bertentangan dengan hasil muktamar.


Tokoh NU Sebut Ormas Islam Itu Punya Kemampuan Kelola Izin Tambang, Ini Alasannya

17 jam lalu

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Tokoh NU Sebut Ormas Islam Itu Punya Kemampuan Kelola Izin Tambang, Ini Alasannya

Tokoh NU menyatakan keterlibatan ormas keagamaan itu dapat mewakili masyarakat dalam pengelolaan tambang.


PBNU Dapat IUP Tambang Batu Bara Eks KPC, Ini Potensinya

3 hari lalu

Pertambangan batubara milik PT Kaltim Prima Coal (KPC) di Sangatta, Kutai, Kalimantan Timur, Mei 2002. TEMPO/IGG Maha Adi
PBNU Dapat IUP Tambang Batu Bara Eks KPC, Ini Potensinya

PBNU mendapat konsesi tambang batu bara bekas lahan PT Kaltim Prima Coal (KPC), yang dua tahun lalu mengembalikan 20 ribu hektar lahan ke pemerintah


FNKSDA Minta PBNU ikut Menolak Konsesi Tambang Ormas Keagamaan

4 hari lalu

Pemerintah akan Serahkan Izin Tambang Bekas Lahan Grup Bakrie ke PBNU
FNKSDA Minta PBNU ikut Menolak Konsesi Tambang Ormas Keagamaan

Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) minta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ikut tolak konsesi tambang Ormas keagamaan.


Kata Anggota DPD Soal Pemberian Izin Tambang ke Ormas Keagamaan

4 hari lalu

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Kata Anggota DPD Soal Pemberian Izin Tambang ke Ormas Keagamaan

Anggota DPD menilai pemberian izin tambang bisa membantu operasional ormas keagamaan.


Ormas Keagamaan Nahdlatul Wathan Ikuti PBNU Ambil Konsesi Izin Tambang: Niat Pemerintah Bagus, Jangan Curiga

4 hari lalu

Ketua Umum PB Nahdlatul Wathan, Maulana Syaikh TGKH. L. Gede Muhammad Zainuddin Atsani (tengah). Foto: Istimewa
Ormas Keagamaan Nahdlatul Wathan Ikuti PBNU Ambil Konsesi Izin Tambang: Niat Pemerintah Bagus, Jangan Curiga

Ormas keagamaan Nahdlatul Wathan akan mengikuti PBNU untuk ambil konsesi izin tambang yang ditawarkan Jokowi. Apa alasannya?


5 Hal Ihwal Penolakan Sebagian Ormas Keagamaan Atas Tawaran Jatah IUP

4 hari lalu

Bendahara Umum Gudfan Arif Bakal Pimpin Perusahaan Tambang PBNU
5 Hal Ihwal Penolakan Sebagian Ormas Keagamaan Atas Tawaran Jatah IUP

Ormas keagamaan Islam terbesar kedua setelah NU itu menegaskan akan mengkaji semua dari berbagai aspek dan sudut pandang soal tawaran IUP khusus itu.


Pemerintah Siapkan 6 Jatah Izin Tambang ke Ormas Keagamaan: NU Kantongi Bekas Lahan Grup Bakrie

4 hari lalu

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Pemerintah Siapkan 6 Jatah Izin Tambang ke Ormas Keagamaan: NU Kantongi Bekas Lahan Grup Bakrie

Daftar 6 wilayah tambang batu bara bekas untuk ormas keagamaan, termasuk NU yang mendapat jatah eks lahan Grup Bakrie dan sudah dikantongi.


Konsesi Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan, Siapa saja yang Menolak dan Menerima?

5 hari lalu

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Konsesi Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan, Siapa saja yang Menolak dan Menerima?

Deretan ormas keagamaan yang menyetujui konsesi izin tambang dari pemerintah


Ormas Keagamaan Tolak Konsesi Tambang, HKBP: Kami Ikut Tanggung Jawab Jaga Lingkungan Hidup

5 hari lalu

Produksi batu bara Indonesia masih sesuai rencana kerja pemegang izin pertambangan minerba. Data Ditjen Minerba pada 2018 mencatat, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minerba Rp 50 triliun, melampaui target Rp 32,1 triliun.
Ormas Keagamaan Tolak Konsesi Tambang, HKBP: Kami Ikut Tanggung Jawab Jaga Lingkungan Hidup

Beberapa ormas keagamaan menolak pemberian IUP tambang dari Jokowi, setelah PGI dan KWI, kali ini HKBP. Apa alasannya?