TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Alissa Wahid memastikan PBNU tidak akan mengusulkan nama tertentu untuk maju di kontestasi Pilpres 2024. Pernyataan Alissa merespon isu beberapa pengurus PBNU masuk dalam radar capres-cawapres di koalisi partai politik. "Eggak, secara lembaga tidak akan mencalonkan nama," ujarnya saat dihubungi, Kamis, 30 Maret 2023.
Alissa mengakui bahwa banyak yang berharap kader-kader dari kalangan NU mengisi posisi-posisi tersebut. Semunya tak lepas dari banyaknya kader NU yang bagus dalam memimpin. Sehingga menurut Alissa, harapan-harapan yang diamanatkan kepada kader NU bersangkutan bukan satu masalah. "Justru bangga," kata dia.
Namun di lain sisi, kata Alissa Wahid, NU punya sikap untuk tidak terlibat pada politik praktis. Menurut puteri almarhum Gus Dur itu, sikap politik NU ialah politik kebangsaan. "Politik NU itu politik kebangsaan. Jadi kita lebih baik tidak berpolitik praktis," ujarnya.
Sikap politik kebangsaan NU tersebut, kata Alissa, menjadi kepentingan NU untuk menjaga perjalanan bangsa tetap pada jalur asasinya. Karena relasi NU, kata Alissa, diukur dari asas-asas itu. "Bisa mendukung negara saat taat asas. Bisa mengkritisi saat pemerintah tidak taat asas bangsa," ucap dia.
Alissa berpandangan, jika sikap politik NU berpihak pada satu nama atau kandidat tertentu, justru akan mengantarkan organisasi kemasyarakatan Islam terbesar itu pada sikap tidak netral dan keluar dari asas. Karena itu penting bagi NU menjaga sikap politik kebangsaannya. "Kalau ikut dukung mendukung, nanti tidak bisa netral dan tida berbasis asas," tuturnya.
Alissa menegaskan dengan segala sikap politik kebangsaan yang melekat pada NU, ia menyakini kalau organisasi yang baru berusia satu abad itu akan sejalan dengan pemimpin yang menjaga perjalanan bangsa tetap pada jalur asasinya.
Meski sikap politik NU berasas kebangsaan, namun Alissa yakin PBNU tidak akan menutup akses atau kesempatan bagi siapapun pengurus dan kader NU bila didapuk bagian dari pengusulan capres atau cawapres oleh parpol.
Sebelumnya nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Prawansa dilirik oleh Koalisi Perubahan. Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia, sandingan Khofifah dengan Anies Baswedan untuk jadi calon wakil presiden itu menempati posisi buncit dengan elektabilitas 6,1 persen atau turun 0,5 persen dari survei sebelumnya.
Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf berujar ada tiga kriteria calon wakil presiden yang mesti dipenuhi. Di antaranya elektabilitas, chemistry dengan Anies, serta sosok ini mesti disepakati bersama oleh tiga parpol anggota koalisi.
Menurut Muzammil, ada tiga sosok yang dinilai memenuhi kriteria tersebut, yaitu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta Wakil Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Heryawan alias Aher.
Pilihan Editor: Yahya Cholil Staquf Menjauhkan NU dari Politik Praktis
