Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bamsoet: MPR Perlu Memiliki Kewenangan Subjektif Superlatif

image-gnews
Iklan

INFO NASIONAL - Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan Indonesia perlu segera menyiapkan langkah-langkah antisipasi terjadinya situasi darurat konstitusi atau kedarutan yang memaksa tidak dapat terlaksananya konstitusi.

Langkah ini diyakini dapat menjadi solusi mengatasi persoalan yang dihadapi oleh negara termasuk dalam upaya menghadirkan kembali PPHN sebagai peta jalan pembangunan bangsa.

Langkah antisipasi ini dengan cara mengembalikan kewenangan MPR RI menggunakan kewenangan subjektif superlatif MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara. Kewenangan subjektif superlatif penting berada di MPR jika negara dihadapkan pada situasi kebuntuan politik antarlembaga negara atau antar-cabang kekuasaan.

Misalnya, terjadi kebuntuan politik antara lembaga kepresidenan (pemerintah/eksekutif) dengan DPR (legislatif). Atau terjadi kebuntuan politik antara pemerintah dan DPR (eksekutif dan legislatif) dengan lembaga Mahkamah Konstitusi (yudikatif).

Atau terjadi sengketa kewenangan lembaga negara yang melibatkan MK, padahal sesuai asas peradilan yang berlaku universal, yaitu hakim tidak dapat menjadi hakim bagi dirinya sendiri, maka MK tidak dapat menjadi pihak yang berperkara dalam sengketa lembaga negara.

“Menurut saya, TAP MPR merupakan salah satu solusi manakala terjadi kebuntuan konstitusi dan kedaruratan atau kegentingan yang memaksa, seperti halnya Presiden yang memiliki kewenangan PERPPU manakala terjadi kedaruratan atau kegentingan yang memaksa," ujar Bamsoet dalam Diskusi Empat Pilar 'PPHN Tanpa Amandemen' di Media Center Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu, 29 Maret 2023.

Bamsoet juga mengingatkan tentang kekhawatiran yang pernah disampaikan oleh Ahli Tata Negara Profesor Yusril Ihza Mahendra tentang perlunya Indonesia memikirkan tata cara pengisian jabatan publik yang pengisiannya semestinya dilakukan melalui pemilu namun suatu kedaruratan penyelenggaraannya tertunda.

“Misalnya kedaruratan disebabkan gempa bumi megathrust di selatan Pulau Jawa, kerusuhan massal, maupun karena pandemi global yang terulang kembali, sehingga pemilu harus ditunda,” tutur Bamsoet.

Dikatakannya, Pasal 431 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, telah mengatur tentang penundaan Pemilu, yakni disebabkan karena terjadinya kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian dan atau seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan.

“Namun tidak ada ketentuan dalam konstitusi maupun dalam perundangan mana pun tentang tata cara pengisian jabatan publik yang disebabkan karena penundaan Pemilu,” katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tidak adanya ketentuan hukum tentang tata cara pengisian jabatan publik yang disebabkan karena penundaan pemilu, lanjutnya, menjadi salah satu yang terlewatkan pada saat melakukan amendemen konstitusi yang dimulai pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.

Padahal kata Bamsoet, bisa saja suatu saat nanti bangsa Indonesia menghadapi kondisi force majeure yang luar biasa sehingga menyebabkan pemilu tidak dapat dilaksanakan, termasuk kita juga tidak pernah membayangkan jika suatu ketika capres/cawapres hanya calon tunggal yang terpaksa berhadapan dengan kotak kosong dan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 6A Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa : Pasangan Capres dan Cawapres yang mendapatkan suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara dalam Pemilu dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.

Pembicara berikutnya, Wakil Ketua DPR RI 2014-2019 Fahri Hamzah, sependapat MPR perlu kembali diberikan kewenangan politik dari sekedar kewenangan seremonial seperti yang dimiliki sekarang. Mengaktivasi kembali tools yang dimiliki oleh MPR berupa Ketetapan MPR sangat penting. Hal tersebut akan sangat efektif mengurai problem konstitusional dan ketatanegaraan.

"Ada banyak contoh kebuntuan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan Konsitusi kita. Seperti pengaturan tentang anggaran pendidikan 20 persen, kemungkinan terjadinya perang, dan juga apabila presiden bersama DPR bersepakat untuk mengambil kebijakan yang dampaknya ekstrem bagi kehidupan bangsa dan negara kita. Semua ini memerlukan instrumen intervensi yang levelnya bukan pada presiden atau DPR dan DPD, juga bukan di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konsitusi. Tetapi intervensi diperlukan pada level Majelis Permusyawaratan Rakyat," tutur Fahri.

Fahri menambahkan, dalam hirarki peraturan perundangan, TAP MPR memang berada pada posisi ke dua di bawah UUD NRI 1945. Namun berdasarkan penjelasan pasal 7 UU 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundangan, yang dimaksud dengan Ketetapan MPR tersebut adalah TAP MPRS dan TAP MPR sampai tahun 2002.

"Apa artinya? Artinya MPR tidak lagi bisa membuat ketetapan MPR karena ketetapan MPR produk di atas tahun 2002 tidak masuk dalam hirarkhi peraturan perundangan. Maka penjelasan pasal 7 UU 12/2011 mutlak harus dihapus dengan revisi UU atau yudicial review. Dengan demikian berbagai kebuntuan persoalan bangsa termasuk PPHN langsung bisa ditarik ke MPR dengan ditetapkan sebagai TAP MPR," katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil menilai menghadirkan PPHN tanpa amandemen sangat mungkin dilakukan. PPHN diperlukan jika memang banyak permasalahan negara disebabkan karena tidak adanya haluan negara dalam pembangunan nasional.

"Kita butuh konsistensi dan berkesinambungan dalam melanjutkan agenda pembangunan nasional. Karenanya, menghadirkan PPHN tanpa amandemen ini sesuatu yang masuk akal. Bisa saja kita lakukan tidak harus ada operasi konstitusi," pungkas Nasir. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

7 Resort yang Wajib Dikunjungi Selama Berlibur di Pulau Bali

5 menit lalu

Kolam renang di Ayana Resort and Spa Bali.(dok Ayana Resort and Spa Bali)
7 Resort yang Wajib Dikunjungi Selama Berlibur di Pulau Bali

Salah satu cara terbaik untuk menikmati semua keindahan Bali adalah dengan menginap di resor mewah yang tersebar di seluruh pulau menggunakan promo Tiba-Tiba EPIC Sale yang ada di Traveloka.


Jasa Marga Group Salurkan 221 Ekor Hewan Kurban

40 menit lalu

PT Jasa Marga berbagi kebahagiaan dengan menyalurkan daging hewan kurban kepada masyarakat sekitar di lingkungan Jasa Marga Group.
Jasa Marga Group Salurkan 221 Ekor Hewan Kurban

Hewan kurban ini diberikan kepada masyarakat di sekitar lingkungan Jasa Marga Group seperti di kantor pusat, lingkungan regional, service provider dan anak perusahaan jasa marga.


Timwas Haji DPR RI Soroti Pengalihan 10 Ribu Kuota Haji Tambahan

1 jam lalu

Anggota Timwas Haji DPR RI, Selly Andriany Gantina saat ditemui Parlementaria disela-sela melakukan pengawasan haji 2024 di Mina, Makkah, Arab Saudi, Minggu (16/6/2024). Foto: Singgih/vel
Timwas Haji DPR RI Soroti Pengalihan 10 Ribu Kuota Haji Tambahan

Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Selly Andriany Gantina, menyoroti keputusan pengalihan 10 ribu kuota tambahan haji untuk haji khusus (ONH Plus).


Mentan Amran Dampingi Jokowi Cek Pompanisasi di Jawa Tengah

1 jam lalu

Presiden RI, Joko Widodo bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau jalannya program pompanisasi di Desa Krendowahono, Kecamatan Gondang Rejo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah.
Mentan Amran Dampingi Jokowi Cek Pompanisasi di Jawa Tengah

Pemerintah menargetkan pompanisasi ini dapat menjangkau 1 juta hektare lahan pertanian


Presiden dan Mentan Tinjau Pompanisasi di Kabupaten Semarang

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau pompanisasi di Desa Kalibeji, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang.
Presiden dan Mentan Tinjau Pompanisasi di Kabupaten Semarang

BMKG memprediksi sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi mengalami kekeringan


Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sidak Tenda Jemaah Indonesia di Mina

2 jam lalu

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzili saat memimpin rapat kerja dengan Menteri Agama di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1444 H/2023 M dan persiapan penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 H/2024 M. TEMPO/M Taufan Rengganis
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sidak Tenda Jemaah Indonesia di Mina

Terdapat beberapa permasalahan penting dalam pelaksanaan haji yang perlu mendapatkan perhatian serius


Legislator Sebut Ada Indikasi Pelanggaran Terkait Penambahan Kuota Haji Khusus

2 jam lalu

Jatah Haji Reguler Dialihkan ke ONH Plus, Timwas Duga Ada Indikasi Jual-Beli Kuota
Legislator Sebut Ada Indikasi Pelanggaran Terkait Penambahan Kuota Haji Khusus

Sebanyak 8.400 jemaah haji reguler kehilangan haknya untuk bisa menunaikan haji pada tahun 1445H/2024M


PLN Masuk Jajaran 10 Besar Perusahaan Terbaik Asia Tenggara Versi Fortune

2 jam lalu

PLN masuk dalam daftar 10 besar perusahaan terbaik di Asia Tenggara versi 500 Fortune Southeast Asia 2024.
PLN Masuk Jajaran 10 Besar Perusahaan Terbaik Asia Tenggara Versi Fortune

PT PLN (Persero) masuk dalam daftar 10 besar perusahaan terbaik di Asia Tenggara, versi 500 Fortune Southeast Asia tahun 2024.


Begini Cara Manfaatkan Transportasi Terintegrasi Menuju Jakarta International Stadium

6 jam lalu

Begini Cara Manfaatkan Transportasi Terintegrasi Menuju Jakarta International Stadium

Terdapat berbagai pilihan moda seperti KRL Commuter Line, Transjakarta, LRT, dan Mikro Trans.


Daihatsu Ayla Jadi Mobil LCGC Andalan

7 jam lalu

Daihatsu Ayla.
Daihatsu Ayla Jadi Mobil LCGC Andalan

Sebagai bagian dari program Low Cost Green Car (LCGC), Ayla menawarkan harga yang terjangkau, efisiensi bahan bakar, dan fitur-fitur modern.