Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Disorot Publik atas Hartanya, Calon Hakim Pajak Triyono Martanto Jalani Uji Kepatutan dan Kelayakan Hari Ini

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Suasana uji kelayakan terhadap calon Hakim Agung Tata Usaha Negara (TUN) khusus pajak Triyono Martanto di ruang rapat Komisi III DPR RI, kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 27 Januari 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis
Suasana uji kelayakan terhadap calon Hakim Agung Tata Usaha Negara (TUN) khusus pajak Triyono Martanto di ruang rapat Komisi III DPR RI, kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 27 Januari 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Calon Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara Khusus Pajak Triyono Martanto akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan yang digelar Komisi Hukum DPR hari ini. Triyono belakangan menjadi sorotan setelah laporan harta kekayaannya diketahui mencapai Rp 51 miliar dan diduga melakukan plagiarisme.

Ketua Komisi Hukum Bambang Wuryanto mengatakan, sembilan mini fraksi akan menyampaikan pertanyaan dan mendengarkan respon Triyono. Politikus PDIP itu enggan mengomentari rekam jejak Triyono yang belakangan jadi perhatian publik.

“Sembilan fraksi ini tentu akan punya pendapat. Kita dengarkan saja. Rapatnya terbuka,” kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 27 Maret 2023.

Pada 2021, Triyono pernah mengikuti uji kepatutan dan kelayakan sebagai calon hakim agung. Dugaan plagiarisme disebut-sebut membuat Triyono ditolak oleh Komisi III DPR.

Bambang mengatakan pengambilan keputusan pemberian persetujuan atas calon hakim agung akan ditunaikan malam ini. Usai keputusan diteken, Bambang mempersilakan media untuk bertanya alasan penolakan maupun penerimaan calon hakim agung.

“Kau tanyakan kenapa ini lolos, kenapa nggak lolos, besok terbuka, semua fraksi bicara,” kata dia.

Berikut merupakan daftar calon hakim agung dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung yang mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di DPR Komisi Hukum:

Senin, 27 Maret 2023

Calon Hakim Agung Kamar Perdata Lucas Prakoso

Calon Hakim Ad Hoc HAM Harnoto

Calon Hakim Ad Hoc HAM Fathan Riyadhi

Calon Hakim Agung Kamar Pidana Sukri Sulumin

Calon Hakim Ad Hoc HAM Happy Wajongkere

Calon Hakim Agung Kamar TUN Lulik Tri Cahyaningrum

Selasa, 28 Maret 2023

Calon Hakim Agung Kamar Pidana Annas Mustaqim

Calon Hakim Agung Kamar Agama Imron Rosyadi

Calon Hakim Agung Kamar TUN Khusus Pajak Triyono Martanto

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selanjutnya respons KY...

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Komisi II DPR Sepakati PKPU Dana Kampanye hingga Perlengkapan Pemungutan Suara

5 jam lalu

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia (tengah), Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang (kedua kiri), Saan Mustopa (kedua kanan), Yanuar Prihatin (kanan), Syamsurizal (kiri) saat memimpin rapat dengan terkait Pemilu 2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 11 Januari 2023. Rapat tersebut membahas terkait tahapan Pemilu serentak 2024, dan isu-isu aktual seperti sistem Pemilu Proporsional Tertutup. TEMPO/M Taufan Rengganis
Komisi II DPR Sepakati PKPU Dana Kampanye hingga Perlengkapan Pemungutan Suara

Komisi II DPR RI bersama dengan Kemendagri, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI menyetujui tiga Rancangan PKPU dan Perbawaslu


Kasus Dugaan KDRT Bukhori Yusuf, Polri Sebut Dalam Tahap Penyelidikan Lanjutan

10 jam lalu

Bukhori Yusuf. antaranews.com
Kasus Dugaan KDRT Bukhori Yusuf, Polri Sebut Dalam Tahap Penyelidikan Lanjutan

Bareskrim terus melakukan penyelidikan lanjutan dalam kasus KDRT oleh mantan kader PKS Bukhori Yusuf.


Cerita Pakar Hukum Unpad Diajak Bergabung ke Tim Reformasi Hukum Mahfud Md

1 hari lalu

Menkopolhukam Mahfud Md memberikan keterangan pers sebelum rapat dengan Komisi III DPR, di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Selasa, 11 April 2023. (Rosseno Aji)
Cerita Pakar Hukum Unpad Diajak Bergabung ke Tim Reformasi Hukum Mahfud Md

Mahfud Md mengatakan membentuk Tim Reformasi Hukum untuk membenahi karut marut hukum di Indonesia.


Giring Ganesha Sebut PSI Siap Jadi Kuda Hitam dalam Pemilu 2024

1 hari lalu

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendaftarkan para bakal calon legislatif ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Ahad, 14 Mei 2023, dipimpin langsung oleh Ketua Umumnya, Giring Ganesha. Foto Istimewa
Giring Ganesha Sebut PSI Siap Jadi Kuda Hitam dalam Pemilu 2024

Giring Ganesha mengatakan PSI siap menjadi kuda hitam dalam Pemilu 2024 dan menargetkan lolos ke DPR RI.


Alasan Tim Reformasi Hukum Dibentuk Menurut Mahfid Md

2 hari lalu

Menko Polhukam/Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU), Mahfud Md menunjukkan dokumen saat menghadiri rapat dengar pendapat umum dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 29 Maret 2023. Mahfud sempat malah menantang balik Arteria Dahlan untuk melontarkan hal serupa kepada Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan. Dia menjelaskan, Budi merupakan anak buah langsung Presiden yang bertanggung jawab kepada Jokowi. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan Tim Reformasi Hukum Dibentuk Menurut Mahfid Md

Mahfud Md mengungkapkan bahwa Tim Reformasi Hukum tidak berpretensi untuk menyelesaikan kasus konkret saat ini.


Kasus Hakim MA Disebut Jadi Pemicu Mahfud Md Bikin Tim Percepatan Reformasi Hukum

2 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD memberi keterangan soal rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan aset di Kantor Menkopolhukam, Jakarta, Jumat, 14 April 2023. Pada keteranganya, naskah RUU Perampasan Aset telah diparaf sejumlah menteri dan kepala lembaga terkait dan segera dikirim ke DPR. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kasus Hakim MA Disebut Jadi Pemicu Mahfud Md Bikin Tim Percepatan Reformasi Hukum

Zainal mengatakan setelah penangkapan itu, Mahfud Md mengumpulkan sejumlah ahli hukum.


13 Bulan Pemerintahan BJ Habibie Lakukan Reformasi Ekonomi dan Reformasi Pemilu, Pangkas Masa Jabatannya Sendiri

2 hari lalu

Mantan Presiden RI BJ Habibie. ANTARA/Andika Wahyu
13 Bulan Pemerintahan BJ Habibie Lakukan Reformasi Ekonomi dan Reformasi Pemilu, Pangkas Masa Jabatannya Sendiri

Usai dilantik sebagai presiden, BJ Habibie melakukan serangkaian reformasi ekonomi dan reformasi pemilu. Apa saja?


KPU Akan Umumkan DCS pada 19 Agustus, Masyarakat Diminta Memberikan Masukan

2 hari lalu

Komisioner KPU Idham Holik menerangkan jadwal pendaftaran Bacaleg DPR RI, DPRD, dan DPD untuk Pemilu Serentak 2024 di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Ahad, 30 April 2023. TEMPO/Ima Dini Safira
KPU Akan Umumkan DCS pada 19 Agustus, Masyarakat Diminta Memberikan Masukan

Komisioner KPU RI, Idham Holik, mengatakan publik dapt mengetahui Bacaleg yang diajukan Partai politik pada 19 Agustus 2023.


Komisi I DPR Dorong Jokowi Segera Tunjuk Menkominfo Definitif

4 hari lalu

Presenter Muhammad Farhan, mendaftarkan diri sebagai anggota legislatif di bawah Partai NasDem dalam Pemilu 2019.  TEMPO/Nurdiansah
Komisi I DPR Dorong Jokowi Segera Tunjuk Menkominfo Definitif

Muhammad Farhan menyebut Komisi I DPR mendorong Presiden Joko Widodo alias Jokowi segera menunjuk Menkominfo definitif


Hasbi Hasan dan Dadan Tri Yudianto Tidak Ditahan KPK Meski Sudah Jadi Tersangka

5 hari lalu

Sekretaris Mahkamah Agung RI, Hasbi Hasan, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 9 Maret 2023. Hasbi Hasan, sebelumnya mangkir tidak menghadiri panggilan penyidik diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Hakim MA, Gazalba Saleh, didalami pengetahuannya antara lain terkait dugaan adanya aliran uang dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung RI. TEMPO/Imam Sukamto
Hasbi Hasan dan Dadan Tri Yudianto Tidak Ditahan KPK Meski Sudah Jadi Tersangka

Hasbi Hasan dan Dadan Tri Yudianto keluar dari Gedung KPK usai menjalani pemeriksaan. Mereka tidak menjalani penahanan meski sudah menjadi tersangka.