Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sebut Negara Baik jika Hukumnya Baik, Mahfud Md: Integritas Hakim Tak Bergantung Aturan

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara melakukan konferensi pers soal data transaksi janggal Rp 300 triliun di internal Kemenkeu. Konferensi pers tersebut digelar di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, pada Jumat, 10 Maret 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara melakukan konferensi pers soal data transaksi janggal Rp 300 triliun di internal Kemenkeu. Konferensi pers tersebut digelar di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, pada Jumat, 10 Maret 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menko Polhukam Mahfud Md menilai peraturan yang menyangkut penataan Mahkamah Agung atau MA dan pembinaan hakim memang sudah begitu lengkap. Mulai dari pedoman teknis peradilan hingga peningkatan kapasitas personal agar mampu memahami dinamika perkembangan masyarakat dan ilmu hukum. Namun, menurutnya integritas seorang hakim tidak bergantung pada aturan.

“Ketika saya jadi hakim, ketika ada perkara masuk, saya bisa mencari pasal untuk memenangkan atau mengalahkan seseorang. Karena itu, sering terjadi perbedaan antara hakim, jaksa, dan pengacara. Masing-masing punya cara,” tutur Mahfud dalam acara Puncak Peringatan Hari Ulang Tahun ke-70 Ikatan Hakim Indonesia yang disiarkan melalui YouTube PP IKAHI, Senin, 20 Maret 2023.

Jika integritas dan moralitas  hakim lemah, kata Mahfud, akan terjadi transaksi jual-beli. Karena itu setelah kapasitas hakim terpenuhi, aspek integritas dan moralitas menjadi penting untuk diperhatikan. “Hakim yang bagus bisa mempertemukan public common sense, hati nurani, dan pasal hukum yang resmi,” kata dia.

Oleh karena integritas hakim tidak bergantung pada aturan, Mahfud berujar pemerintah Indonesia mestinya berhenti membuat aturan baru. Terlebih, aturan yang dibuat sebagai bentuk respons atas peristiwa yang terjadi. “Itu malah makin banyak menimbulkan celah untuk manipulasi,” kata Mahfud. Padahal, kata dia, negara akan baik jika pelaksanaan hukumnya berjalan dengan baik pula.

Pilihan Editor: Komisi Yudisial Terima 2.925 Laporan Selama 2022

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Setelah KPK, Kuasa Hukum Tersangka Pembunuhan Vina Pegi Akan Bersurat ke Mahkamah Agung

9 jam lalu

Pegi Setiawan alias Perong tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky Cirebon saat konferensi pers di Polda Jawa Barat di Bandung, 26 Mei 2024. Polda Jawa Barat mengubah pernyataan soal jumlah tersangka kasus ini jadi sembilan orang tersangka bukan 11 orang. Polisi juga menghadirkan tersangka PS alias Perong, DPO yang ditangkap belakangan. Saat digelandang kembali ke ruang tahanan tersangka Pegi Setiawan alias Perong membantah tuduhan polisi dan merasa dirinya difitnah dan dijadikan kambing hitam kasus tersebut. TEMPO/Prima mulia
Setelah KPK, Kuasa Hukum Tersangka Pembunuhan Vina Pegi Akan Bersurat ke Mahkamah Agung

Toni mengatakan tujuan pengiriman surat ke MA proses sidang praperadilan tersangka pembunuhan Vina itu dapat berjalan dengan seadil-adilnya.


Guru Besar UI Kritik Lembaga Hukum Jadi Senjata Politik

11 jam lalu

Ilustrasi pengadilan(pixabay.com)
Guru Besar UI Kritik Lembaga Hukum Jadi Senjata Politik

Para hakim itu dinilai meletakkan eksistensi hukum hanya dari teks-teks, per pasal-pasal, dan dilepaskan dari substansinya.


Eksekusi Aset Surya Darmadi Dianggap Tak Sesuai Putusan MA, Pengacara Minta Kembalikan Gedung Menara Palma hingga Rumah

3 hari lalu

Terdakwa Bos PT Duta Palma Group, Surya Darmadi, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu, 23 Februari 2023. Majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Surya Darmadi, pidana penjara selama 15 tahun dan denda Rp.1 miliar Subsider 6 bulan penjara, serta membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp.2,2 triliun dan kerugian perekonomian negara sebesar Rp.39,7 triliun, dinilai terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.2,64 triliun dalam tindak pidana korupsi terkait penyerobotan lahan ribuan hektar perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. TEMPO/Imam Sukamto
Eksekusi Aset Surya Darmadi Dianggap Tak Sesuai Putusan MA, Pengacara Minta Kembalikan Gedung Menara Palma hingga Rumah

Maqdir Ismail, kuasa hukum Surya Darmadi, mengatakan upaya Kejaksaan Agung dalam mengeksekusi aset Surya Darmadi saat ini tak sesuai putusan MA.


Peluncuran Film Dokumenter Artidjo Alkostar, Judul Diambil dari Riset tentang Gelandangan

5 hari lalu

Sutradara film dokumenter Artidjo, Puguh Windrawan menjelang pemutaran perdana film tersebut di Ruang Auditorium Fakultas Hukum UII di Kampus Terpadu UII di Jalan Kaliurang Km.14,5, Sleman, DI Yogyakarta, Jumat, 14 Juni 2024 sore. TEMPO/Pito Agustin Rudiana.
Peluncuran Film Dokumenter Artidjo Alkostar, Judul Diambil dari Riset tentang Gelandangan

Film berdurasi sekitar 50 menit itu mengisahkan secara singkat kehidupan Artidjo Alkostar masa kecil hingga meninggal pada 2021.


Beri Kuliah di PDIP, Mahfud Md Ungkit Ucapan Prabowo Indonesia Bubar di 2030

6 hari lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama Politikus Ganjar Pranowo dan Mahfud MD hadiri di pembukaan Rapat Kerja Nasional V PDIP,  Ancol, Jakarta, Jumat, 24 Mei 2024. Dalam orasinya Mega mengatakan partainya tak akan mundur meski merasa pemilu kali ini partainya telah dirugikan, dia tetap menyuarakan kepada kadernya untuk terus maju untuk menegakan sistem demokrasi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Beri Kuliah di PDIP, Mahfud Md Ungkit Ucapan Prabowo Indonesia Bubar di 2030

"Kalau keadilan dan kemakmuran tidak ada, jangan-jangan nanti tidak sampai 2045 seperti kata buku Ghost Fleet," ujar Mahfud Md.


Beri Kuliah ke Kader PDIP, Mahfud Md: Kita Sedang Kehilangan Arah Hukum

6 hari lalu

Mahfud MD saat mengunjungi UII Yogyakarta Rabu, 8 Mei 2024. Dok.istimewa
Beri Kuliah ke Kader PDIP, Mahfud Md: Kita Sedang Kehilangan Arah Hukum

Mahfud Md menyoroti kondisi hukum dan demokrasi di Indonesia saat mengisi Sekolah Hukum PDIP.


Mahfud Md akan Beri Kuliah di Sekolah Hukum PDIP Hari Ini

6 hari lalu

Ganjar Pranowo, Megawati, dan Mahfud MD menghadiri Rakernas ke V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara, Jumat, 24 Mei 2024. Keduanya duduk di antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Foto: Tim Media PDIP
Mahfud Md akan Beri Kuliah di Sekolah Hukum PDIP Hari Ini

Mahfud Md direncanakan akan menghadiri Sekolah Hukum PDIP pagi ini.


Rapat dengan DPR, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Minta Tambah Anggaran

6 hari lalu

Perwakilan masyarakat suku Awyu Papua dan suku Moi menggelar doa dan ritual adat di depan Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, 27 Mei 2024. Mereka menuntut Mahkamah Agung menjatuhkan putusan hukum dan membatalkan izin perusahaan sawit untuk melindungi hutan adat di Papua. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Rapat dengan DPR, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Minta Tambah Anggaran

Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) meminta penambahan anggaran untuk tahun 2025. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat bersama Komisi III DPR RI yang membidangi hukum di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis, 13 Mei 2024.


KPU Ungkap Rancangan PKPU Pilkada 2024 dalam Tahap Harmonisasi di Kemenkumham

7 hari lalu

Komisioner KPU Idham Holik menerangkan jadwal pendaftaran Bacaleg DPR RI, DPRD, dan DPD untuk Pemilu Serentak 2024 di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Ahad, 30 April 2023. TEMPO/Ima Dini Safira
KPU Ungkap Rancangan PKPU Pilkada 2024 dalam Tahap Harmonisasi di Kemenkumham

Rancangan Peraturan KPU tentang Pencalonan Kepala Daerah atau Pilkada sedang dalam tahap harmonisasi di Kemenkumham. KPU bakal segera mempublikasikan


Begini MA Bisa Buat Viral All Eyes on Papua Bermakna Menurut Walhi

8 hari lalu

All Eyes on Papua. Foto: Instagram
Begini MA Bisa Buat Viral All Eyes on Papua Bermakna Menurut Walhi

Perlawanan Suku Awyu dan Suku Moi yang viralkan All Eyes on Papua hanya satu dari banyak kasus yang dihadapi masyarakat adat dan komunitas lokal.