TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Yudisial menerima 2.925 laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim selama 2022. Dari semua laporan itu, sebanyak 1.662 laporan merupakan pengaduan langsung oleh masyarakat dan 1.263 laporan merupakan tembusan dari lembaga terkait.
“Komisi Yudisial telah menerima sebanyak 2.925 laporan sepanjang 2022,” kata Ketua KY Mukti Fajar Dewata dalam penyampaian laporan akhir tahun KY, Senin, 13 Maret 2023.
Mukti mengatakan dari kategori pelaporan masyarakat ada sejumlah cara yang ditempuh dalam penyampaian laporan. Dia mengatakan sebanyak 497 laporan disampaikan secara langsung oleh masyarakat ke Komisi Yudisial.
Sementara, masyarakat yang memilih menyampaikan laporan melalui pos ada sebanyak 826 orang. Masyarakat juga ada yang memilih melaporkan melalui website sebanyak 309 laporan. Terakhir, sebanyak 30 kasus dihimpun oleh KY melalui pengumpulan informasi melalui beragam media.
“Adapun yang melalui surat tembusan sebanyak 1.263,” kata dia.
Menurut Mukti, jenis perkara yang paling banyak dilaporkan ke lembaganya adalah perkara perdata dengan jumlah 853 laporan. Disusul dengan laporan perkara pidana sebanya 428 kali dan perkara tata usaha negara sebanyak 90 laporan. Jenis perkara lain yang dilaporkan ke KY adalah tindak pidana korupsi sebanyak 57 laporan; agama 86 laporan; dan niaga sebanyak 40 laporan.
Laporan-laporan tersebut datang dari berbagai daerah di Indonesia. DKI Jakarta menjadi wilayah dengan jumlah hakim yang paling banyak dilaporkan, yakni 316 kasus, disusul Jawa Timur 181 laporan dan Sumatera Utara sebanyak 159 laporan. Jawa Barat dan Jawa Tengah ada di posisi berikutnya dengan jumlah masing-masing 144 dan 94 laporan.
Pilihan Editor: Rafael Alun dan Tsunami Transaksi Rp 300 Triliun di Kemenkeu
