TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi melaporkan sejumlah kesepakatan yang dicapai dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong pada siang ini di Singapura. Salah satunya Jokowi menerima 20 Letter of Intent (LOI) atau surat ketertarikan dari swasta Singapura untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN.
"Saya menyambut baik beberapa hasil leader's retreat ini, yang pertama besarnya minat investor Singapura untuk pembangunan IKN Nusantara," kata Jokowi dalam keterangan pers bersama Lee, Kamis, 16 Maret 2023.
Baca Juga:
Berikutnya, kesepakatan untuk meningkatkan investasi bidang energi baru terbarukan untuk kebutuhan energi kedua negara. Ketiga kerja sama bidang digital, terutama di bidang pusat data dan teknologi informasi. "Saat ini terdapat apple academy dan IBM academy di Batam," kata Jokowi.
Keempat yaitu kerja sama bidang perdagangan, di mana produk peteranakan Indonesia mulai masuk untuk memasok kebutuhan ayam di Singapura. Lalu kelima, kerja sama penguatan layanan kesehatan dan investasi pengembangan rumah sakit di Indonesia.
Secara total, rangkaian kerja sama ini tertuang dalam 9 MoU business-to-business (B2B) bidang layanan kesehatan dan digital. Kemudian, 7 MoU government-to-government (G2G) bidang energi, kesehatan, dan digital.
Pertemuan Jokowi dan Lee hari ini di Singapura adalah lanjutan dari Leader's Retreat yang sudah digelar Januari tahun lalu di Bintan, Kepulauan Riau. Menurut Jokowi, banyak kemajuan dicapai sejak pertemuan tersebut.
"Investasi Singapura ke Indnesia meningkat lebih dari 40 persen, dan volume perdagangan naik 25 persen," kata kepala negara.
Di bidang politik hukum dan keamanan, ada tiga ratifikasi yang sudah diselesaikan. Ketiganya yaitu persetujuan Flight Information Region (FIR), perjanjian ekstradisi, dan perjanjian kerja sama pertahanan.
Untuk memperkuat implementasi ketiga perjanjian, Jokowi dan Lee Hsien Loong sepakat untuk segera melakukan beberapa tindakan. Di antaranya memperbaharui MoU antar kejaksaan, menyelesaikan MoU antar kepolisian untuk pemberantasan kejahatan lintas batas, dan membetuk defence cooperation comitee dan membuat aturan teknis pelaksanaan terkait perjanjian FIR, pertahanan dan ekstradisi.
