TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa dua pejabat Kementerian Keuangan, Andhi Pramono dan Wahono Saputro, pada hari ini, Selasa, 14 Maret 2023. Keduanya akan menjalani klarifikasi terkait Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) mereka yang dinilai janggal.
Juru bicara KPK bidang pencegahan Ipi Maryati Kuding menyebut klarifikasi terhadap Andhi dan Wahono Saputro akan dilakukan pada pukul 09.00 WIB hari ini. Pemeriksaan tersebut, kata dia, akan digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
"Benar, KPK telah mengirimkan surat undangan kepada Sdr. Wahono dan Sdr. Andhi Pramono untuk permintaan klarifikasi atas LHKPN keduanya besok, Selasa, 14 Maret 2023 pukul 09.00 WIB di Gedung Merah Putih KPK," ujar dia melalui keterangan tertulisnya Senin kemarin, 13 Maret 2023.
Wahono dipanggil terkait saham di perusahaan Rafael Alun
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, sebelumnya mengatakan pemanggilan Wahono Saputro untuk mengklarifikasi kepemilikan saham di perusahaan yang terafiliasi dengan rekannya sesama pejabat Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo. KPK saat ini sedang menyelidiki harta kekayaan senilai Rp 56,7 miliar milik Rafael yang dianggap janggal.
"Kemarin kita terbitkan surat tugas pemeriksaan LHKPN atas nama sdr Wahono Saputro, kebetulan beliau ada di Jakarta. Jadi, kita harapkan mungkin minggu depan ya kita undang untuk klarifikasi," kata Pahala 8 Maret lalu.
"Saudara RAT kan istrinya tercatat pemegang saham di dua perusahaan, yang bergerak di bisnis properti di Minahasa Utara. Kita liat detilnya ternyata ada lagi bahwa perusahaan yang dua ini, pemegang sahamnya selain istri RAT ada lagi istri orang pajak juga, kita sebut namanya saudara Wahono Saputro," ujar dia.
KPK pernah mengungkapkan banyak pejabat pajak yang memiliki saham di perusahaan. Berdasarkan data yang ditemukan KPK, sekitar 134 pegawai pajak menanamkan sahamnya di 280 perusahaan yang mana dua diantaranya adalah perusahaan penyedia jasa konsultan pajak.
Terkait Rafael Alun, KPK menyebut yang bersangkutan memiliki enam buah perusahaan yang dicatatkan di LHKPN. Enam perusahaan tersebut tercatat dengan modal awal hanya Rp 1,5 miliar.
Selanjutnya, LHKPN Andhi Pramono
![Surat Lukas Enembe tertanggal 21 Maret 2023 kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri yang meminta agar diizinkan dirawat di rumah sakit Singapura [istimewa]](https://statik.tempo.co/data/2023/03/22/id_1191121/1191121_720.jpg)
