Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mulai Bahas RUU Kesehatan, Pemerintah Janjikan Partisipasi Publik Bermakna

Sejumlah tenaga kesehatan dari berbagai organisasi kesehatan membentangkan spanduk saat menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, 28 November 2022. Dalam aksi tersebut mereka menolak RUU Kesehatan Omnibus Law yang saat ini masuk dalam Prolegnas prioritas. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sejumlah tenaga kesehatan dari berbagai organisasi kesehatan membentangkan spanduk saat menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, 28 November 2022. Dalam aksi tersebut mereka menolak RUU Kesehatan Omnibus Law yang saat ini masuk dalam Prolegnas prioritas. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah dan DPR akan memulai tahapan pembahasan bersama RUU Kesehatan. Rancangan Undang-Undang yang diajukan secara omnibus ini, atau Omnibus Law Kesehatan, telah ditetapkan sebagai inisiatif DPR dalam sidang paripurna Februari lalu dan drafnya telah diterima antara lain oleh Kementerian Kesehatan.

Tahapan ini akan secara resmi memulai proses partisipasi publik. Pemerintah dan DPR menyatakan akan menghimpun masukan dan aspirasi dari masyarakat seluas-luasnya melalui berbagai forum.

Dari sisi pemerintah, Presiden telah menunjuk Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebagai koordinator wakil pemerintah untuk membahas RUU ini bersama DPR. Selanjutnya Menteri Kesehatan akan mengkoordinir penyusunan Daftar Isian Masukan RUU. 

Sedangkan masyarakat akan dilibatkan dalam proses partisipasi melalui berbagai kegiatan, baik secara luring maupun daring. Masyarakat itu baik dengan institusi pemerintah, lembaga, organisasi profesi, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, CSO dan organisasi lainnya. 

"Pemerintah akan menyelenggarakan partisipasi publik yang bermakna sehingga hak publik untuk didengar, hak publik agar masukannya dipertimbangkan dan hak publik untuk mendapatkan penjelasan dapat diakomodir dalam pembahasan RUU ini," bunyi keterangan dari Kementerian Kesehatan melalui Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Siti Nadia Tarmizi, Jumat 10 Maret 2023.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kementerian, menurut Nadia, memahami partisipasi publik yang luas sangat diperlukan mengingat RUU Kesehatan ini akan memicu reformasi di sektor kesehatan menjadi lebih mudah, murah, dan akurat. RUU Kesehatan diharap akan mengubah kebijakan kesehatan untuk fokus mencegah masyarakat jatuh sakit daripada mengobati. 

“RUU ini juga diharapkan akan mengatasi problem klasik seperti kurangnya dokter umum dan dokter spesialis, pemerataan tenaga kesehatan yang masih sulit, gizi buruk serta layanan kesehatan yang tidak sesuai,” tutur juru bicara Kementerian Kesehatan Mohammad Syahril Syahril.


Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Giring Ganesha Sebut PSI Siap Jadi Kuda Hitam dalam Pemilu 2024

1 hari lalu

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendaftarkan para bakal calon legislatif ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Ahad, 14 Mei 2023, dipimpin langsung oleh Ketua Umumnya, Giring Ganesha. Foto Istimewa
Giring Ganesha Sebut PSI Siap Jadi Kuda Hitam dalam Pemilu 2024

Giring Ganesha mengatakan PSI siap menjadi kuda hitam dalam Pemilu 2024 dan menargetkan lolos ke DPR RI.


13 Bulan Pemerintahan BJ Habibie Lakukan Reformasi Ekonomi dan Reformasi Pemilu, Pangkas Masa Jabatannya Sendiri

1 hari lalu

Mantan Presiden RI BJ Habibie. ANTARA/Andika Wahyu
13 Bulan Pemerintahan BJ Habibie Lakukan Reformasi Ekonomi dan Reformasi Pemilu, Pangkas Masa Jabatannya Sendiri

Usai dilantik sebagai presiden, BJ Habibie melakukan serangkaian reformasi ekonomi dan reformasi pemilu. Apa saja?


KPU Akan Umumkan DCS pada 19 Agustus, Masyarakat Diminta Memberikan Masukan

2 hari lalu

Komisioner KPU Idham Holik menerangkan jadwal pendaftaran Bacaleg DPR RI, DPRD, dan DPD untuk Pemilu Serentak 2024 di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Ahad, 30 April 2023. TEMPO/Ima Dini Safira
KPU Akan Umumkan DCS pada 19 Agustus, Masyarakat Diminta Memberikan Masukan

Komisioner KPU RI, Idham Holik, mengatakan publik dapt mengetahui Bacaleg yang diajukan Partai politik pada 19 Agustus 2023.


Telkomsel 5G Dukung Uji Coba Bedah Robotik Jarak Jauh Pertama di Indonesia

3 hari lalu

Peralatan Robotic Telesurgery yang diujicobakan Kementerian Kesehatan pada Selasa 23 Mei 2023. Uji didukung kolaborasi Telkomsel serta RS Hasan Sadikin Bandung dan RSUP Sardjito Yogyakarta.
Telkomsel 5G Dukung Uji Coba Bedah Robotik Jarak Jauh Pertama di Indonesia

Robotic Telesurgery yang didukung Telkomsel melibatkan RS Hasan Sadikin Bandung (lokasi dokter) dan RSUP Sardjito Yogyakarta (lokasi pasien).


Alasan Dokter Enggan Ditugaskan di Daerah Terpencil

3 hari lalu

Ilustrasi dokter. Sumber: Getty Images/iStockphoto/mirror.co.uk
Alasan Dokter Enggan Ditugaskan di Daerah Terpencil

Ketua umum PB-IDI menyebut sejumlah alasan dokter enggan bekerja di wilayah pedesaan dan terpencil sehingga berdampak pada layanan kesehatan.


Delegasi Kemenkes Ghana Tertarik Belajar Sistem Pencatatan Imunisasi Digital di Indonesia

3 hari lalu

Petugas Kesehatan memberikan imunisasi pada balita di Puskesmas Ternate, Kota Ternate, Maluku Utara, Selasa 24 Januari 2023. Pemerintah Kota Ternate menargetkan penurunan angka stunting hingga 29,07 persen pada tahun 2023 sehingga di Ternate tetap menjadi provinsi dengan angka kasus stunting terendah di Indonesia. ANTARA FOTO/Andri Saputra
Delegasi Kemenkes Ghana Tertarik Belajar Sistem Pencatatan Imunisasi Digital di Indonesia

Delegasi Kemenkes Ghana menunjukkan minat mempelajari sistem pencatatan imunisasi digital di Indonesia. Kenapa?


Komisi I DPR Dorong Jokowi Segera Tunjuk Menkominfo Definitif

4 hari lalu

Presenter Muhammad Farhan, mendaftarkan diri sebagai anggota legislatif di bawah Partai NasDem dalam Pemilu 2019.  TEMPO/Nurdiansah
Komisi I DPR Dorong Jokowi Segera Tunjuk Menkominfo Definitif

Muhammad Farhan menyebut Komisi I DPR mendorong Presiden Joko Widodo alias Jokowi segera menunjuk Menkominfo definitif


Diadukan Istri Keduanya ke Polisi dan MKD, Bukhori Yusuf Tempuh Jalur Hukum

4 hari lalu

Bukhori Yusuf. antaranews.com
Diadukan Istri Keduanya ke Polisi dan MKD, Bukhori Yusuf Tempuh Jalur Hukum

Kuasa hukum Bukhori Yusuf menyatakan akan melakukan upaya hukum terhadap istri keduanya yang melaporkan dia ke MKD dan polisi.


Siti Nadia Tarmizi: Perempuan Memiliki Kekuatan Luar Biasa Lahirkan Generasi Bangsa

5 hari lalu

Siti Nadia Tarmizi: Perempuan Memiliki Kekuatan Luar Biasa Lahirkan Generasi Bangsa

Dia pun berpesan kepada para perempuan bekerja, bahwa perempuan bisa membina karir dan tetap bisa menjaga harmonisasi dengan keluarga, juga tetap terus berkarya.


Jala PRT Desak DPR Segera Bahas RUU PPRT dengan Pemerintah

5 hari lalu

Lita Anggraini (tengah), Koordinator Nasional JALA PRT serta pendiri Forum Diskusi Perempuan Yogya saat berada di kantor sekretariat, Terogong, Jakarta Selatan, 13 Juli 2017. TEMPO/Rizki Putra
Jala PRT Desak DPR Segera Bahas RUU PPRT dengan Pemerintah

Lita Anggraini mendesak DPR agar segera membahas RUU PPRT mengingat waktu pembahasan yang tersedia hanya pada masa sidang saat ini