Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemilu 2024 Ditunda, Partai Prima Beri Balasan Sentilan Mahfud MD dan Hasto Kristiyanto

image-gnews
Ketua Umum Partai Prima Agus Jabo Priyono, menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri di Kantor DPP, Jakarta Timur, Jumat, 3 Maret 2023. Dalam keteranganya, Agus menolak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar Pemilihan Umum 2024 ditunda dan berharap semua pihak menghormati putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ketua Umum Partai Prima Agus Jabo Priyono, menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri di Kantor DPP, Jakarta Timur, Jumat, 3 Maret 2023. Dalam keteranganya, Agus menolak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar Pemilihan Umum 2024 ditunda dan berharap semua pihak menghormati putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tak puas akan keputusan Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Partai Rakyat Adil Makmur atau Partai Prima, yang dinyatakan tak lolos sebagai peserta Pemilu 2024 mengadu ke Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Pusat. Gugatan tersebut kemudian ditangani majelis hakim yang diketuai T. Oyong. Secara mengejutkan, pengadilan memutuskan memerintah KPU menghentikan proses sisa tahapan Pemilu 2024.

"Menghukum tergugat (KPU) untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan tujuh hari,” seperti dikutip dari salinan putusan, Kamis, 2 Maret 2023. Ini bisa membuat Pemilu 2024 ditunda jika proses dihentikan.

Akibat keputusan yang dianggap melampaui yurisdiksi dan melanggar konstitusi ini, sejumlah pihak pun turut berkomentar. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Menko Polhukam Mahfud Md menyebut keputusan PN Jakarta Pusat berbahaya bagi bangsa dan negara. Sementara Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Partai Prima tak paham konstitusi.

Lantas bagaimana tanggapan Partai Prima yang dipojokkan oleh sejumlah pihak terkait kasus putusan penundaan Pemilu 2024 oleh PN Jakpus ini?

Sentilan menohok Partai Prima untuk Mahfud MD

Melalui kanal YouTube-nya, Mahfud MD turut menanggapi kasus putusan penundaan Pemilu 2024 oleh PN Jakarta Pusat sebagai buntut gugatan Partai Prima. Dalam Video tersebut, Menko Polhukam menyebut Pemilu 2024 tetap berjalan. Pihaknya menilai keputusan tersebut salah kamar. Pasalnya, gugatan yang disampaikan Partai Prima ranahnya adalah hukum administrasi, sementara putusan PN Jakarta Pusat merupakan ihwal hukum perdata.

“Ada main mungkin di belakangnya. Iyalah, pasti ada main, pasti,” kata Mahfud MD.

Selain itu, pada kesempatan berbicara dalam acara Townhall Meeting ‘Tut Wuri Handayani: Mendorong dan Menemukan Keteladanan Politik Ala Anak Muda’ di GSP UGM, Sleman, Rabu, 8 Maret 2023 lalu, Mahfud MD juga menyebut keputusan itu berbahaya bagi bangsa dan negara. Untuk itu, dia mengajak para pihak untuk melakukan perlawanan hukum ini secara sungguh-sungguh.

Menanggapi pernyataan Mahfud MD, Ketua Umum atau Ketum Partai Prima Agus Jabo Priyono menyatakan bahwa partainya sedang di posisi berjuang agar bisa berpartisipasi di Pemilu 2024. “Bukan untuk menunda Pemilu 2024. Ini karena banyak disalahpahami,” kata Agus. Hal itu disampaikannya dalam acara diskusi bertajuk ‘Memaknai Konstitusi dalam Sistem Peradilan Pemilu’ di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 8 Maret 2023.

Secara menohok Agus menyebut Menko Polhukam terlalu nafsu berkomentar sehingga tidak meneliti apa yang menjadi permohonan Partai Prima. Agus juga menyentil Mahfud dan publik yang terlalu reaktif. Dia menjelaskan permohonan perkara oleh partainya bukan terkait sengketa Pemilu. Partai Prima mengambil jalur perdata lewat PN untuk menggugat KPU lantaran diduga tak profesional dalam verifikasi calon peserta Pemilu 2024.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jawaban Partai Prima untuk sentilan Hasto Kristiyanto

Hasto mengkritik Partai Prima sebagai partai yang harus patuh terhadap konstitusi. Dia meminta tidak menggunakan celah hukum untuk menunda agenda Pemilu. Menurut Hasto, tidak lolosnya Partai Prima sebagai peserta Pemilu adalah wajar karena syarat ketat diberlakukan. PDIP pun menyesalkan langkah hukum yang ditempuh partainya Agus Jabo Priyono itu. Ia menyebut Partai Prima tidak paham bahwa ada syarat yang kudu dipenuhi menjadi peserta Pemilu.

“Termasuk partai politik termasuk partai Prima harusnya betul-betul berpolitik harus memahami hukum yang didasarkan dengan konstitusi kita yang mengatakan bahwa Pemilu dilaksanakan lima tahun,” ujar Hasto saat memberi sambutan di acara PDIP di Taman Halaman Banteng, Jakarta, Sabtu, 4 Maret 2023.

Sekretaris Jenderal Partai Prima Dominggus Oktavianus menanggapi pernyataan Hasto Kristiyanto. Menurut Dominggus, pihaknya tak perlu digurui soal konstitusi. “Semua jalur yang kami tempuh adalah konstitusional. Dan persoalan hak sipil-politik itu adalah hak asasi yang dilindungi Konstitusi dan UU No.12/2005,” katanya dalam pernyataan tertulis, Ahad 5 Maret 2023.

Dominggus menyebut, persoalan hak sipil politik itu merupakan hak asasi yang dilindungi konstitusi dan Undang-undang nomor 12 tahun 2005. Menurutnya, justru KPU yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Dimulai dengan tidak mematuhi secara penuh putusan Bawaslu, hingga menghilangkan hak legal Partai Prima sehingga permohonan ditolak oleh PTUN.

Dominggus juga menyatakan pendapat yang dilayangkan Hasto Kristiyanto berkenaan dengan hasil putusan PN Jakpus merupakan bentuk superioritasnya terhadap partai Prima. “Pernyataan Bung menunjukkan perasaan superior Bung atas partai kami,” ujar Bagi Dominggus. "Hakikat demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Pemilu hanya salah satu mekanismenya," kata dia.

“Kalau mekanismenya dijalankan secara bobrok, oleh penyelenggara yang bermasalah, hasilnya akan bobrok. Kedaulatan rakyat tidak bisa tercipta atau terlaksana,” katanya.

Pilihan Editor: Isu Pemilu 2024 Ditunda Mencuat Lagi, Ini 5 Tokoh Pewacana Penundaan Pemilu, Luhut Sebut Big Data

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Menkopolhukam Minta Selidiki 5 Ribu Rekening Judi Online, Bareskrim Akan Koordinasi dengan Banyak Lembaga

3 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto memberikan keterangan usai rapat satgas judi online di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Menkopolhukam Minta Selidiki 5 Ribu Rekening Judi Online, Bareskrim Akan Koordinasi dengan Banyak Lembaga

Menkopolhukam Hadi Tjahjanto mengatakan ada 5 ribu rekening yang masuk dalam aliran uang judi online. Bareskrim diminta menyelidiki.


Jelang PSU di Kaltim, KPU Pastikan Kondisi Kotak Suara di 147 TPS Aman dan Tersegel

3 jam lalu

Kapolresta Samarinda Kombes Pol Ary Fadli saat melakukan pengecekan gudang logistik KPU untuk persiapan penghitungan suara ulang, amanah putusan MK. Polresta Samarinda
Jelang PSU di Kaltim, KPU Pastikan Kondisi Kotak Suara di 147 TPS Aman dan Tersegel

PSU di Daerah Pemilihan Kalimantan Timur sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pileg 2024.


Mengapa Satgas Belum Tangkap Bandar Judi Online?

5 jam lalu

Sejumlah tersangka dihadirkan sesaat pada konferensi pers pengungkapan kasus judi online, Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Jumat, 21 Juni 2024.  Periode 23 April- 17 Juni 2024, Satgas Pemberantasan Perjudian Online yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo telah mengungkap 318 kasus judi online dan menetapkan 464 tersangka, serta menyita barang bukti berupa 67,5 miliar, 494 ponsel, 36 leptop, 257 rekening, 98 akun judi online dan 296 kartu ATM. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Mengapa Satgas Belum Tangkap Bandar Judi Online?

Satgas judi online telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas praktik judi online, termasuk menangkap selebgram, pemain judi online, dan menutup situs.


Menkopolhukam Sebut Ada 164 Jurnalis Terlibat Judi Online, Transaksinya Capai Rp 1,4 Miliar

6 jam lalu

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang pemberantasan judi online di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Rapat perdana Satgas Pemberantasan Judi Online itu digelar setelah dibentuknya satgas tersebut oleh Presiden Jokowi pada 14 Juni 2024 dalam upaya percepatan pemberantasan judi online secara tegas dan terpadu. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Menkopolhukam Sebut Ada 164 Jurnalis Terlibat Judi Online, Transaksinya Capai Rp 1,4 Miliar

Menkopolhukam Hadi Tjahjanto mengatakan praktik judi online telah merambah ke berbagai profesi. Bahkan jurnalis pun, kata dia, ada yang terlibat.


Puan Maharani Sebut PDIP Berpotensi Usung Kadernya Sendiri di Pilkada Jakarta

7 jam lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani saat diwawancarai pewarta di Jakarta. Foto: Dok/vel
Puan Maharani Sebut PDIP Berpotensi Usung Kadernya Sendiri di Pilkada Jakarta

Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan sejumlah kader partai banteng punya kemampuan menonjol untuk bersaing di Pilkada Jakarta.


Ketua KPU Mengaku Kerepotan Laksanakan Putusan MA Jika Tanggal Pelantikan Tak Serentak

7 jam lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (Terlapor) saat ditemui usai memenuhi panggilan DKPP terkait sidang dugaan pelanggaran etik tindak asusila, yang digelar di Gedung DKPP, Jakarta Pusat pada Rabu, 22 Mei 2024. Sidang dimulai sejak pukul 09.38 WIB hingga pukul 17.15 WIB. TEMPO/Adinda Jasmine
Ketua KPU Mengaku Kerepotan Laksanakan Putusan MA Jika Tanggal Pelantikan Tak Serentak

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengaku kerepotan untuk melaksanakan putusan MA soal batas usia calon kepala daerah saat pelantikan di Pilkada 2024 ini.


Terkini: Jokowi Bahas Nasib Industri Tekstil yang Terpuruk, Sritex Dikabarkan Bangkrut

8 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi. TEMPO/Subekti.
Terkini: Jokowi Bahas Nasib Industri Tekstil yang Terpuruk, Sritex Dikabarkan Bangkrut

Terkini: Presiden Joko Widodo atau Jokowi kumpulkan menteri untuk bahas nasib industri tekstil yang terpuruk. PT Sritex dikabarkan bangkrut.


Ketua KPU Sebut Peretasan Pusat Data Nasional Menjelang Pilkada 2024 Harus Jadi Perhatian

8 jam lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (Terlapor) saat ditemui usai memenuhi panggilan DKPP terkait sidang dugaan pelanggaran etik tindak asusila, yang digelar di Gedung DKPP, Jakarta Pusat pada Rabu, 22 Mei 2024. Sidang dimulai sejak pukul 09.38 WIB hingga pukul 17.15 WIB. TEMPO/Adinda Jasmine
Ketua KPU Sebut Peretasan Pusat Data Nasional Menjelang Pilkada 2024 Harus Jadi Perhatian

Ketua KPU Hasyim Asy'ari ikut mengomentari peretasan Pusat Data Nasional yang berimbas ke 210 lembaga pemerintah.


Kalyanamitra Sebut Kekerasan Berbasis Gender Berpotensi Meningkat di Pilkada 2024, Apa Sebabnya?

9 jam lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Kalyanamitra Sebut Kekerasan Berbasis Gender Berpotensi Meningkat di Pilkada 2024, Apa Sebabnya?

Menurut Kalyanamitra, lingkungan sosial dan partai politik dapat berperan melakukan kekerasan berbasis gender di Pilkada 2024.


Nilai Transaksi Judi Online di Tingkat Kota/Kabupaten, Jakarta Barat Capai Rp 792 Miliar

10 jam lalu

Petugas mengemas barang bukti uang usai konferensi pers pengungkapan kasus judi online, Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Jumat, 21 Juni 2024.  Periode 23 April- 17 Juni 2024, Satgas Pemberantasan Perjudian Online yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo telah mengungkap 318 kasus judi online dan menetapkan 464 tersangka, serta menyita barang bukti berupa 67,5 miliar, 494 ponsel, 36 leptop, 257 rekening, 98 akun judi online dan 296 kartu ATM. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Nilai Transaksi Judi Online di Tingkat Kota/Kabupaten, Jakarta Barat Capai Rp 792 Miliar

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto membeberkan nilai transaksi judi online dari tingkat provinsi hingga tingkat kecamatan.