Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ulang Tahun ke-53, Sosok Budiman Sudjatmiko: Aktivis Jalanan, dari PRD Lompat ke PDIP

image-gnews
Budiman Sudjatmiko. ANTARA
Budiman Sudjatmiko. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Politisi PDIP Budiman Sudjatmiko berulang tahun ke-53, hari ini. Ia adalah aktivis sekaligus politikus asal Indonesia. Selain itu, Budiman juga dikenal sebagai seorang aktor.

Melansir dari laman pribadinya, Budiman lahir di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap Jawa Tengah. Ia mengaku tumbuh besar di Cilacap, Bogor dan Yogyakarta. Budiman hidup tengah keluarga yang menanamkan nilai-nilai keagamaan, nasionalisme dan kepedulian. Budiman adalah sosok yang aktif dalam berbagai kegiatan diskusi dan organisasi sejak duduk di bangku SMP.

“Saya terlibat dalam gerakan mahasiswa saat berkuliah di Fakultas Ekonomi UGM,” ujar Budiman, dikutip Tempo, Jumat 10 Maret 2023.

Dari PRD ke PDIP

Pada 1996, Budiman mendeklarasikan Partai Rakyat Demokratik alias PRD. Namun, karena mendirikan partai ini, dirinya dipenjara pemerintah Orde Baru. Kala itu Budiman dianggap sebagai dalang insiden peristiwa 27 Juli 1996. Sejarah mencatat peristiwa tersebut dengan nama Sabtu Kelabu. Sebuah insiden penyerbuan kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia di Jalan Diponegoro, Jakarta.

Budiman dituduh rezim Orde Baru sebagai dalang insiden Sabtu Kelabu. Ia dianggap pencetus Mimbar Bebas selama satu bulan sebelumnya. Mimbar ini diklaim sebagai pemicu kericuhan tersebut. Budiman divonis pidana 13 tahun penjara. Karena kemenangan gerakan demokrasi, Budiman hanya menjalani hukuman selama 3,5 tahun. Ia diberi amnesti Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada 10 Desember 1999.

“Publik mengenal saya ketika saya dituduh mendalangi gerakan menentang Orde Baru dan divonis dengan hukuman 13 tahun penjara. Saya bukanlah seorang pemberani, saya hanya membenci ketakutan yang saat itu mewabah seperti penyakit menular,” ujar Budiman.

Pada akhir 2004, Budiman Sudjatmiko memutuskan bergabung ke PDI Perjuangan atau PDIP, dan membentuk Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM, sebuah organisasi sayap partai. Pada periode 2009 hingga 2019, dia menjabat sebagai anggota DPR RI dari PDI Perjuangan Dapil Jawa Tengah VIII: Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap. Dia duduk di komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, dan agraria. Dia juga merupakan Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Desa atau UU Desa.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Budiman percaya, titik awal perjuangan untuk rakyat adalah dengan turun ke jalan. Namun perspektif itu berubah. Berjuang untuk rakyat bisa melalui jalur sebagai politikus. Budiman terlibat aktif memelopori penyusunan Undang-Undang Desa pada 2009. Baginya, titik awal menyejahterakan masyarakat Indonesia adalah dengan menyejahterakan desa, karena 70 persen rakyat hidup di desa.

“Banyak orang menyangka bahwa Budiman Sudjatmiko telah berubah dan melupakan idealismenya. Saya berpolitik dengan visi dan berpijak pada realita yang ada. Tapi saya percaya, bahwa dalam kehidupan politik kita, keberanian, kesederhanaan dan solidaritas akan membuat banyak hal yang baik menjadi mungkin,” kata Budiman.

Bagi eks pengurus Steering Committee dari Social-Democracy Network in Asia ini, berpolitik adalah memperjuangkan dan membuat keputusan bagi perbaikan kondisi hidup rakyat. Budiman Sudjatmiko semakin diyakinkan akan hal itu dalam setiap kunjungan ke para petani dan rakyat desa. Menurutnya, selama ini yang terjadi hanyalah pembangunan di desa dan bukan pembangunan desa.

“Bila ini terus berlanjut maka desa tetap akan menjadi anak tiri dalam pembangunan Indonesia. Melalui Undang-Undang Desa (UU Desa) yang baru disahkan, mayoritas masyarakat Indonesia akan mendapatkan bagian yang sepantasnya dari kemakmuran negara ini,” ujarnya.

Pilihan Editor: Rekam Jejak Budiman Sudjatmiko, Mantan AKtivis 1998 yang Usulkan Dana SDM Desa ke Jokowi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Masinton Geram Barang Milik Staf Hasto Disita KPK: Praktik Konyol!

2 jam lalu

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masinton Pasaribu di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa, 8 Oktober 2019. TEMPO/Andita Rahma
Masinton Geram Barang Milik Staf Hasto Disita KPK: Praktik Konyol!

Masinton Pasaribu mengkritik penyitaan barang milik staf Hasto oleh KPK. Dia menyayangkan tindakan yang tak sesuai hukum itu.


Sepak Terjang Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti, Kini Dilaporkan Buntut Sita Ponsel Hasto Kristiyanto

4 jam lalu

Anggota Tim Hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy memberikan keterangan kepada wartawan saat melaporkan penyidik KPK Rossa Purbo Bekti ke Dewan Pengawas KPK di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Rossa Purbo Bekti dilaporkan ke Dewas KPK terkait penggeledahan dan penyitaan sejumlah barang dari staf Hasto Kristiyanto, Kusnadi saat Sekjen PDI Perjuangan itu diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang menjerat mantan caleg PDI Perjuangan Harun Masiku, pada Senin (10/6). TEMPO/Imam Sukamto
Sepak Terjang Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti, Kini Dilaporkan Buntut Sita Ponsel Hasto Kristiyanto

Upaya "menyingkirkan" AKBP Rossa Purbo Bekti dari KPK sejak sita ponsel Hasto dalam kasus Harun Masiku. Ini sepak terjangnya di KPK.


KPK Tegaskan Pencarian Harun Masiku Tak Berhubungan Dengan Agenda Politik

5 jam lalu

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Dalam pemeriksaan ini penyidik KPK melakukan penyitaan Handphone milik Hasto. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Tegaskan Pencarian Harun Masiku Tak Berhubungan Dengan Agenda Politik

KPK membantah pencarian Harun Masiku berhubungan dengan agenda politik.


Wacana Koalisi dengan PKS di Pilkada, Politikus PDIP Pastikan Konstituen Akan Tetap Solid

5 jam lalu

Ketua Badan Pemenangan Pemilu Teras Narang (kanan) bersama ketua DPP PDIP Andreas Pereira, memberikan keterangan kepada awak media, di Gedung DPP PDI Perjuangan, Jakarta, 10 Desember 2015. TEMPO/Imam Sukamto
Wacana Koalisi dengan PKS di Pilkada, Politikus PDIP Pastikan Konstituen Akan Tetap Solid

PDIP dan PKS yang berbeda haluan ideologi ini bahkan sudah menjalin komunikasi untuk pilkada di sejumlah daerah.


Profil Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti, Dilaporkan ke Dewas KPK dan Komnas HAM Buntut Sita Ponsel Hasto Kasus Harun Masiku

5 jam lalu

Anggota Tim Hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy memberikan keterangan kepada wartawan saat melaporkan penyidik KPK Rossa Purbo Bekti ke Dewan Pengawas KPK di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Rossa Purbo Bekti dilaporkan ke Dewas KPK terkait penggeledahan dan penyitaan sejumlah barang dari staf Hasto Kristiyanto, Kusnadi saat Sekjen PDI Perjuangan itu diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang menjerat mantan caleg PDI Perjuangan Harun Masiku, pada Senin (10/6). TEMPO/Imam Sukamto
Profil Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti, Dilaporkan ke Dewas KPK dan Komnas HAM Buntut Sita Ponsel Hasto Kasus Harun Masiku

Profil AKBP Rossa Purbo Bekti, penyidik KPK dilaporkan ke Dewas KPK dan Komnas HAM buntut penyitaan ponsel Sekjen PDIP Hasto kasus Harun Masiku.


Penyidik KPK Dilaporkan karena Sita Ponsel Hasto Kristiyanto, Bagaimana Regulasi Penyitaan Barang Elektronik Saksi?

5 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Hasto Kristiyanto, diperiksa sebagai saksi untuk dimintai keterangan dan pengetahuannya dalam penyidikan perkara dugaan suap penetapan anggota DPR RI periode 2019 - 2024 dengan tersangka politikus PDI Perjuangan, Harun Masiku, yang hingga saat ini dalam pelarian dan menjadi buronan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) KPK.  TEMPO/Imam Sukamto
Penyidik KPK Dilaporkan karena Sita Ponsel Hasto Kristiyanto, Bagaimana Regulasi Penyitaan Barang Elektronik Saksi?

Penyitaan ponsel milik Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh penyidik KPK menuai polemik. Bagaimana Aturan penyitaan ponsel untuk penyidikan?


Selain Anies, DPD PDIP Jakarta Rekomendasikan Sejumlah Nama Ini untuk Maju di Pilkada Jakarta

7 jam lalu

Jajaran Pimpinan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau DPD PDIP saat ditemui di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat, 14 Juni 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Selain Anies, DPD PDIP Jakarta Rekomendasikan Sejumlah Nama Ini untuk Maju di Pilkada Jakarta

Anies Baswedan mengatakan, dirinya tengah berkomunikasi intensif dengan PDIP soal rencana maju di Pilkada DKI 2024.


DPD PDIP Jakarta Tolak Wacana Duet Anies-Kaesang di Pilkada 2024

8 jam lalu

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau DPD PDIP Jakarta, Pantas Nainggolan, saat ditemui di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, 14 Juni 2024. Dia merespons isu duet antara mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
DPD PDIP Jakarta Tolak Wacana Duet Anies-Kaesang di Pilkada 2024

PDIP menolak wacana duet Anies-Kaesang di Pilkada 2024. Apa alasannya?


Kata Cak Imin soal Peluang Koalisi PKB-PDIP di Pilkada 2024

9 jam lalu

Mantan cawapres nomor urut satu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mendatangi kediaman pasangannya di pilpres 2024, Anies Baswedan, di Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Selasa, 30 April. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Kata Cak Imin soal Peluang Koalisi PKB-PDIP di Pilkada 2024

PDIP membuka peluang untuk membangun koalisi dengan PKB di Pilkada 2024 ini.


PDIP dan PKS Solo Bertemu Lagi Bahas Koalisi Pilkada, FX Rudy: Jangan Sampai Solo Dikuasai Kapitalis

9 jam lalu

Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo (dua dari kiri) menyambut kehadiran para pengurus DPD PKS Kota Solo dalam pertemuan di wilayah Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, Solo, Jawa Tengah, Selasa, 28 Mei 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE.
PDIP dan PKS Solo Bertemu Lagi Bahas Koalisi Pilkada, FX Rudy: Jangan Sampai Solo Dikuasai Kapitalis

Jajaran pengurus dua partai politik peraih suara terbanyak untuk kursi di DPRD Kota Solo dalam Pemilu 2024, PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), kembali bertemu, pada Jumat malam, 14 Juni 2024. Pertemuan berkaitan dengan penjajakan peluang koalisi untuk Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Solo 2024.