TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menanggapi soal laporan terhadap dirinya dan delapan hakim Mahkamah Konstitusi lain ke Polda Metro Jaya. Ia mengatakan, itu merupakan hak para pelapor.
"Jadi begini, setiap warga negara punya hak dan kewajiban. Termasuk melapor ke aparat penegak hukum," kata dia saat pelantikan Majelis Kehormatan MK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta pada Kamis, 9 Februari 2023.
Meski demikian, Anwar enggan menanggapi lebih jauh soal pelaporan tersebut. Ia meminta kepada semua pihak agar menanti proses hukum yang berlangsung.
"Saya tidak bisa berkomentar lebih jauh. Silakan mengikuti proses perjalanan masalah ini," ujar Anwar.
Anwar Usman dan delapan hakim lainnya dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh seorang advokat, Zico Leonard Djagardo Simanjuntak. Laporan ini buntut dari gugatan yang diajukan Zico ke Mahkamah Konstitusi.
Ia mengajukan gugatan terhadap UU MK No.7 Tahun 2020 soal pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi pada Oktober 2022. Dia mengajukan gugatan tersebut setelah kisruh soal pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR yang kemudian diganti oleh Guntur Hamzah. Gugatan Zico tercatat dengan nomor perkara 103/PUU-XX/2022.
Dalam putusannya, MK menolak permohonan Zico secara seluruhnya. Terdapat pendapat berbeda (Dissenting opinion) dari tiga hakim MK dalam putusan tersebut. Pendapat berbeda itu diajukan Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo.
Yang kemudian menjadi masalah, menurut Zico adalah adanya perubahan kata dalam bagian pertimbangan hukum putusan tersebut.
Kalimat yang diucapkan hakim konstitusi Saldi Isra pada 23 November 2022 yaitu:
"Dengan demikian, pemberhentian hakim konstitusi sebelum habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan karena alasan: mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua Mahkamah Konstitusi, sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, serta diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 23 ayat (2) UU MK..... dan seterusnya."
Sedangkan yang tertuang dalam salinan putusan di situs MK yaitu:
"Ke depan, pemberhentian hakim konstitusi sebelum habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan karena alasan: mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua Mahkamah Konstitusi, sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, serta diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 23 ayat (2) UU MK..... dan seterusnya."
Zico menilai perbedaan kata itu memiliki makna berbeda dan mengadukan masalah ini ke MK. Buntutnya, MK mengumumkan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK untuk mengusut kasus ini.
"Keputusan tersebut diambil lewat Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang digelar pada Senin, 30 Januari 2023," kata Juru bicara MK Enny Nurbaningsih dalam keterangan tertulisnya hari ini.
Atas kejadian ini, Angela Foekh, kuasa hukum Zico, membuat laporan ke Polda Metro Jaya pada 1 Februari 2023.
Selanjutnya, Zico ajukan surat ke Jokowi...
