INFO NASIONAL - Ketua MPR Bambang Soesatyo memberikan pembekalan umum pada Rapat Pimpinan TNI - Polri 2023 yang dibuka Presiden Joko Widodo. Dalam paparannya, Bamsoet mengingatkan pentingnya haluan negara untuk kesinambungan pembangunan, transformasi ekonomi, pertahanan dan keamanan dalam mempersiapkan Indonesia Emas 2045.
"Tanpa adanya haluan negara, optimalisasi transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang berorientasi pada sebesar-besarnya kepentingan rakyat, baik untuk kepentingan generasi masa kini maupun generasi masa depan, khususnya pembangunan yang bernilai penting dan strategis seperti pembangunan pertahanan dan keamanan yang tidak dapat diselesaikan dalam satu periodisasi pemerintahan, akan menjadi mubazir," ujar Bamsoet di Jakarta, Rabu, 8 Februari 2023.
Baca Juga:
Contoh nyata yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah pembangunan Ibu Kota Negara. Tanpa adanya rujukan pembangunan jangka panjang yang memandu dan mengikat untuk melanjutkan tahapan pembangunan IKN, maka tidak ada jaminan bahwa pemerintahan periode berikutnya akan meneruskan.
"Disinilah urgensi menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang dapat dijadikan pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan jangka panjang untuk menyelamatkan program-program pembangunan yang bernilai penting dan strategis. PPHN harus dikuatkan dengan Ketetapan MPR, agar tidak mudah ditorpedo oleh PERPPU maupun judicial review di Mahkamah Konstitusi," tutur Bamsoet.
Selain membahas Haluan Negara, Bamsoet juga menyampaikan materi tentang Empat Pilar MPR mengingat terdapat relevansi serta keselarasan nilai antara sila-sila yang terkandung dalam Pancasila dengan gagasan pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
Baca Juga:
"Yakni sama-sama bertujuan memperjuangkan nilai kemanusiaan, keberadaban, soliditas kebangsaan, partisipasi publik, serta keadilan sosial. Prinsip penting dalam konsep pembangunan ekonomi inklusif adalah merangkul semua kalangan, tidak boleh ada satupun yang merasa ditinggalkan, dan tidak ada satupun kebijakan pembangunan yang memberikan perlakuan eksklusif kepada kelompok tertentu.”
Berdasarkan data satu dasawarsa dari tahun 2011 hingga 2021, secara umum Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Indonesia cenderung konsisten mengalami peningkatan, dengan rata-rata indeks mencapai skor 6 (dari skala 1 sampai 10). Setiap pilar penopangnya juga masuk dalam kategori "memuaskan".
Gagasan pembangunan ekonomi inklusif harus dilengkapi konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan, yang pada hakikatnya menegaskan bahwa segala kebijakan pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan di masa kini, tidak boleh memberikan dampak buruk, merugikan, atau bahkan mengorbankan kepentingan generasi di masa depan.
Pembangunan ekonomi berkelanjutan dibangun oleh kesadaran bahwa ketersediaan sumber daya alam untuk mendukung pembangunan ekonomi amatlah terbatas, dan bahwa sebagian sumberdaya tidak dapat diperbaharui dan akan habis pada waktunya. Konsep pembangunan berkelanjutan saat ini telah menjadi fenomena global, dan telah diterima sebagai narasi universal yang diakui oleh komunitas internasional.
"Karena itu, kita harus mendukung sepenuhnya langkah Presiden Joko Widodo yang berulang kali menekankan bahwa Indonesia merupakan bagian dari komunitas global yang mendukung pembangunan berkelanjutan,” kata Bamsoet.
Perhatian pada pengelolaan sumber daya alam sebagai salah satu dimensi pembangunan menjadi penting, khususnya bagi Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang begitu berlimpah. Indonesia dikenal sebagai penghasil nikel terbesar di dunia. Indonesia juga memiliki cadangan batu bara berlimpah mencapai 31,69 miliar ton pada 2021.
Karena itu, kata Bamsoet, upaya Presiden menjalankan hilirisasi harus didukung. Hilirisasi sumber daya alam dari sektor minyak, gas, mineral serta batu bara yang diperkirakan dapat menciptakan sekitar 9,6 juta lapangan kerja serta menghasilkan pemasukan negara hingga US$ 715 miliar.
Tidak heran jika dalam Rapim TNI-Polri 2023 ini, Presiden Joko Widodo memberikan penugasan penting kepada TNI-Polri agar menjaga program industrialisasi dan hilirisasi yang sedang digencarkan pemerintah agar tak terganggu. Khususnya dalam memberantas praktik ekspor dan tambang ilegal, yang membuat penerimaan negara menjadi berkurang," kata Bamsoet. (*)
