Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Demi Presidential Threshold 20 Persen, 3 Koalisi Partai Politik Panaskan Mesin Pemilu 2024

image-gnews
Anies Baswedan dan Koalisi Perubahan. FoTo dok: Sudirman Said
Anies Baswedan dan Koalisi Perubahan. FoTo dok: Sudirman Said
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketentuan presidential threshold 20 persen mengharuskan partai berkoalisi untuk mengajukan capres dan cawapres Pemilu 2024. Aturan ini tertera dalam UU Nomor 23 Tahun 2023 yang diperbarui dalam UU Nomor 17 Tahun 2017. Capres dan cawapres diusung partai atau gabungan partai dengan minimal 15 persen jumlah kursi DPR, atau 20 persen suara sah nasional.

Pada Pemilu 2019, tak ada partai yang melewati 20 persen suara nasional. PDI Perjuangan atau PDIP hanya nyaris dengan persentase 19.3 persen. Kendati begitu, partainya Megawati Soekarnoputri ini bisa mengusung capres tanpa kolaborasi. Pasalnya, persentase PDIP di kursi DPR melampaui batas minimum.

Mayoritas partai memang kudu bekerja sama untuk dapat mengusung capres dan cawapres. Belakangan partai-partai politik mulai berkoalisi demi memenuhi persentase 20 persen ambang batas mengusung presiden. Beberapa di antaranya yaitu Koalisi Perubahan, Koalisi Indonesia Bersatu, dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Berikut ulasan singkatnya.

1. Koalisi Perubahan

Koalisi Perubahan disingkat KP, merupakan koalisi antara Partai NasDem, PKS, dan Demokrat. Ketiga partai ini berkoalisi demi mengusung Anies Baswedan maju jadi capres Pemilu 2024 mendatang. Koalisi Perubahan didirikan oleh Surya Paloh, Ahmad Syaikhu, dan Agus Harimurti Yudhoyono.

Adapun perolehan suara nasional NasDem yaitu 9,05 persen, PKS 8,21 persen, dan Demokrat 7,77 persen. Dengan berkoalisi, ketiga partai ini telah memenuhi presidential threshold 20 persen untuk mengusung capres dan cawapres.

Baca: Mengenal Presidential Threshold 20 Persen dalam Pemilu 2024, Koalisi Anies Baswedan Sudah Cukup?

2. Koalisi Indonesia Bersatu

Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB merupakan koalisi Partai Amanat Nasional, Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Bersatu sendiri merupakan akronim dari kata Beringin, Surya, dan Baitullah, yang merupakan lambang masing-masing partai. Koalisi ini terbentuk berdasarkan kesepakatan politik dari tiga partai tersebut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pembentukan koalisi ini berdasarkan pertemuan politik tiga pucuk partai yakni Airlangga Hartarto (Golkar), Zulkifli Hasan (PAN), dan Suharso Monoarfa (PPP) pada 21 Mei 2022 lalu. Kemungkinan besar KIB akan mengusung Airlangga sebagai capres. Sementara untuk presidential threshold mereka mencapai 23,67 persen, dengan rincian Golkar 12,31 persen, PAN 6,84 persen, dan PPP 4,52 persen.

3. Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya

Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR merupakan koalisi partai politik antara Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa disingkat PKB. Koalisi ini dibentuk oleh pucuk pimpinan Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar pada 13 Agustus 2022 lalu. Pada 24 Januari 2023 kemarin, koalisi ini telah resmi membuka Sekretariat Bersama.

Prabowo Subianto kemungkinan besar bakal diusung sebagai capres Pemilu 2024. Pasalnya, bagi Gerindra, keputusan mencalonkan Prabowo adalah harga mati. Sementara itu, tak menutup kemungkinan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin maju jadi capres mendampingi Prabowo. Untuk persentase presidential threshold, koalisi KKIR telah melewati ambang batas. Persentase suara nasional Gerindra adalah 12,57 persen dan PKB 9,69 persen, sehingga total mencapai 22,26 persen.

HENDRIK KHOIRUL MUHID

Baca juga: Koalisi Pengusung Anies Baswedan: Berapa Persentase Presidential Threshold NasDem, Demokrat dan PKS

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ganjar, Hasto, Yasonna dan Ratusan Kader Hadiri Peringatan Kudatuli 2024 di Kantor PDIP

1 jam lalu

Ganjar Pranowo menghadiri acara peringatan Kudatuli di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 27 Juli 2024. TEMPO/Mhd Rio Alpin Pulungan
Ganjar, Hasto, Yasonna dan Ratusan Kader Hadiri Peringatan Kudatuli 2024 di Kantor PDIP

Peringatan peristiwa Kudatuli selalu diadakan oleh PDIP setiap tahun.


Prabowo Diminta Evaluasi Penghiliran Nikel

2 jam lalu

Ilustrasi  smelter nikel. REUTERS
Prabowo Diminta Evaluasi Penghiliran Nikel

Presiden terpilih Prabowo Subianto didesak untuk melakukan evaluasi program penghiliran nikel.


Survei Elektabilitas Ahok Kedua Teratas di Jakarta, PDIP: Semua Masih Dinamis

2 jam lalu

Ridwan Kamil, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dan Anies Baswedan. TEMPO
Survei Elektabilitas Ahok Kedua Teratas di Jakarta, PDIP: Semua Masih Dinamis

Ahok memang menjadi salah satu nama calon potensial yang saat ini dimiliki PDIP.


Respons PAN-Nasdem-PKS Soal Isu Poros Koalisi PKB dan PDIP di Pilkada 2024

4 jam lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Respons PAN-Nasdem-PKS Soal Isu Poros Koalisi PKB dan PDIP di Pilkada 2024

PKB dan PDIP menjajaki peluang berkoalisi pada Pilkada 2024.


PSI Yakin Ridwan Kamil Jadi Kuda Hitam di Pilkada Jakarta

12 jam lalu

Ridwan Kamil, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dan Anies Baswedan. TEMPO
PSI Yakin Ridwan Kamil Jadi Kuda Hitam di Pilkada Jakarta

PSI menilai Ridwan Kamil Bisa menjadi Kuda Hitam untuk melawan Anies Baswedan dan Ahok di Pilkada Jakarta.


Jawaban Gibran Seusai Dikritik Gunakan Kemasan Plastik untuk Paket Makan Gratis

13 jam lalu

Seorang siswa menyantap makanan saat simulasi program makan bergizi gratis di SD Negeri Tugu, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 26 Juli 2024. Program makan bergizi gratis masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebagai upaya pemerintah mempersiapkan generasi emas Indonesia sejak dini. ANTARAFOTO/Maulana Surya.
Jawaban Gibran Seusai Dikritik Gunakan Kemasan Plastik untuk Paket Makan Gratis

Gibran menyatakan siap menerima masukan dan evaluasi dari masyarakat soal makan gratis.


Dedi Mulyadi Bersilaturahmi ke Kiai NU Jawa Barat, Ini Alasannya

13 jam lalu

Bima Arya dan Dedi Mulyadi. ANTARA/Dok Dedi Mulyadi
Dedi Mulyadi Bersilaturahmi ke Kiai NU Jawa Barat, Ini Alasannya

Dedi Mulyadi membicarakan perkembangan pendidikan keagamaan dengan tokoh kiai NU Jabar.


Pendukung Prabowo dan Kader Gerindra Diangkat Jadi Komisaris BUMN di Akhir Masa Jabatan Jokowi

14 jam lalu

Belasan orang dekat Prabowo ataupun pengurus Partai Gerindra diangkat menjadi komisaris BUMN di akhir masa jabatan Presiden Jokowi.
Pendukung Prabowo dan Kader Gerindra Diangkat Jadi Komisaris BUMN di Akhir Masa Jabatan Jokowi

Belasan pendukungt Prabowo atau kader Partai Gerindra diangkat menjadi komisaris BUMN di akhir masa jabatan Presiden Jokowi.


Tak Penuhi Panggilan, KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Herman Hery dalam Korupsi Bansos Presiden Pekan Depan

15 jam lalu

Ketua Komisi III Herman Hery membacakan laporan rangkaian uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tak Penuhi Panggilan, KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Herman Hery dalam Korupsi Bansos Presiden Pekan Depan

KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan Herman Hery sebagai saksi dalam kasus korupsi bansos presiden.


Soal Pilkada Jakarta, Politikus PDIP: Partai Harus Melihat Rakyat Maunya ke Mana

23 jam lalu

Anggota Komisi B DPRD DKI Gilbert Simanjuntak, Jakarta, Selasa, 5 Desember 2023. Foto: ANTARA/HO-DPRD DKI/am.
Soal Pilkada Jakarta, Politikus PDIP: Partai Harus Melihat Rakyat Maunya ke Mana

Politikus PDIP Gilbert Simanjuntak mengatakan partai harus melihat rakyat maunya ke mana dalam Pilkada Jakarta yang ditunjukkan dengan hasil survei.