Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PDIP Terus Desak Menteri Nasdem Mundur, Hasto Kristiyanto: Tak Akan Koalisi dengan Partai Suka Impor

image-gnews
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)  Megawati Soekarnoputri (kiri) berbincang dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di sela penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP di Jakarta, Minggu, 12 Januari 2020. PDIP menargetkan memenangkan di 60 persen wilayah yang menggelar Pilkada serentak pada 2020. ANTARA
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri (kiri) berbincang dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di sela penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP di Jakarta, Minggu, 12 Januari 2020. PDIP menargetkan memenangkan di 60 persen wilayah yang menggelar Pilkada serentak pada 2020. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengaku bahwa PDIP tidak khawatir ketinggalan gerbong dalam pencarian koalisi menjelang Pilpres 2024.

Hasto menyatakan bahwa PDIP masih mempertimbangkan banyak hal, seperti momentum, kesesuaian ideologi, platform, desain mada depan, dan cara pandang terhadap masa depan. Selain itu, Hasto menegaskan bahwa partainya enggan berkoalisi dengan partai yang suka impor.

“Kalau terhadap partai yang sukanya impor, ini enggak cocok buat PDIP. Kita lebih cenderung bekerja sama dengan partai yang memiliki kesamaan ideologi dan platform serta agenda bagi masa depan,” kata Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai PDIP, Jumat, 3 Februari 2023.

Walau Hasto tidak menyebut partai yang dimaksud, tetapi politikus PDIP lainnya, Djarot Syaiful Hidayat pernah menyoroti kinerja Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang belum membawa Indonesia swasembada pangan. Djarot juga menyoroti kedatangan impor beras sebanyak 500 ribu ton. Seperti diketahui, Syahrul merupakan menteri yang berasal dari Partai Nasdem

Baca: Sindir NasDem, PDIP: Capres Kami Kader yang Berprestasi Bukan yang Pintar Berpoles Diri

Berulangkali Menyinggung Nasdem

Sebelumnya, Hasto pernah menyinggung Nasdem berkaitan soal partai pengusung calon presiden 2024 yang secara gamblang merupakan antitesa Jokowi. Menurut Hasto, harus ada kesadaran politik untuk menarik diri dari pemerintahan seharusnya muncul dari partai ini. Selain itu, Hasto juga pernah menyoroti deklarasi Nasdem yang menjadikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Hasto menyebut bahwa sikap Nasdem tersebut merupakan hal yang kontradiktif.

“Seyogyanya jangan sampai kemudian mencalonkan seseorang yang punya pandangan kebijakan berbeda dengan Pak Jokowi. Ini akan kontradiktif,” kata Hasto.

PDIP Terus Desak Menteri NasDem Mengundurkan Diri

Berikut sejumlah pernyataan pengurus PDIP yang mendesak menteri-menteri Jokowi dari Nasdem untuk mengundurkan diri.

1. Tak hanya kinerja tapi juga partai

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengusulkan agar Jokowi mengevaluasi dan mereshuffle dua menteri dari Partai Nasdem. Keduanya yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Menurutnya, usulan tersebut tidak hanya didasarkan pada kinerjanya. Asal partai menteri tersebut, kata dia, juga mempengaruhi usulan reshuffle. “Satu kinerjanya, dua termasuk partainya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik untuk menteri-menterinya mengundurkan diri,” kata Djarot, Selasa, 3 Januari 2023.

2. PDIP sebut menteri dari NasDem tak cocok dengan kebijakan Jokowi

Djarot juga menilai menteri NasDem agak tidak cocok dengan kebijakan Jokowi. Pasalnya, di sisi lain NasDem mengusung Anies yang dinilai sebagai sosok antitesa Jokowi. “Rupanya mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan pak Jokowi, termasuk yang disampaikan adalah sosok antitesis Pak Jokowi,” katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Djarot mengatakan mitra kerjanya di Komisi IV, yakni Kementerian Pertanian dan Kementerian LHK belum mampu membantu Presiden. Dia mencontohkan kinerja Menteri Syahrul yang belum membawa Indonesia swasembada pangan. Alih-alih berdikari, dia menyebut harga beras naik. Ditambah lagi, beras impor juga baru datang sebanyak 500 ribu ton.

“Ada beberapa alasan kenapa Menteri Pertanian dan LHK perlu dievaluasi, juga terkait dengan Partai NasDem yang sudah mendahului mendeklarasikan capresnya,” katanya.

3. PDIP sebut Partai NasDem harus sadar diri

“Tentu ada landasan konstitusional yang sudah seharusnya ketika mencalonkan seseorang yang berbeda, muncul kesadaran politik untuk menarik diri,” kata Hasto Kristiyanto usai acara Refleksi Akhir Tahun 2022 DPP PDIP, Jumat, 30 Desember 2022.

4. Isu reshuffle berhembus, PDIP usul Jokowi evaluasi menteri dari NasDem

Isu Jokowi akan lakukan reshuffle kabinet menjadi momen bagi PDIP menyudutkan NasDem. Hasto pada akhir Desember lalu meminta Jokowi mengevaluasi dua menteri NasDem di kabinet. Pernyataan Hasto ini memperkuat statement Djarot sebelumnya yang juga meminta Jokowi mengevaluasi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Keduanya dinilai tak sejalan dengan kebijakan Jokowi.

5. PDIP sebut Partai NasDem akan lepas dari pemerintahan Jokowi

Kritik pedas dari PDIP untuk NasDem berawal ketika “Partai Biru” itu mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Hasto menyebut bendera biru, yang dalam hal ini ditujukan kepada NasDem, bakal robek dari pemerintahan. Pasalnya partai biru itu mendeklarasikan capres lain sementara pemerintahan Jokowi masih berlangsung.

Meski tak secara gamblang menyebut nama NasDem, namun satu-satunya partai yang saat itu sudah mendeklarasikan capres untuk 2024 hanyalah partainya Surya Paloh itu.

“Dengan pertimbangan seperti itu, maka (partai pengusung Jokowi) seyogyanya jangan sampai kemudian mencalonkan seseorang yang punya pandangan kebijakan berbeda dengan Pak Jokowi. Ini akan kontradiktif,” kata Hasto Kristiyanto.

EIBEN HEIZIER  I  HENDRIK KHOIRUL M  I  SDA

Baca juga: PDIP Desak Menteri Nasdem Direshuffle, Ahmad Ali Singgung Korupsi Bansos Kader Partai Banteng

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ini Alasan Jokowi Enggan Bahas Perpanjangan Ekspor Konsentrat Freeport, meski Kehilangan Rp30 T

55 menit lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan rombongan berkunjung ke Tambang Grasberg milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, 1 September 2022. Tambang Grasberg milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Distrik Tembagapura, terletak di ketinggian 3.325-4.285 meter di atas permukaan laut (mdpl). Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden
Ini Alasan Jokowi Enggan Bahas Perpanjangan Ekspor Konsentrat Freeport, meski Kehilangan Rp30 T

Presiden Jokowi tidak akan membahas perpanjangan izin konsentrat tembaga PT Freeport, meskipun direkturnya mengingatkan bisa kehilangan Rp30 triliun


Ini Taktik Jokowi Melawan Larangan Ekspor Bijih Nikel oleh WTO

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberi sambutan usai meresmikan pembangunan pabrik Smelter PT Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Senin, 27 Desember 2021. Pembangunan smelter milik PT. VDNI merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi di kawasan tersebut mencapai Rp47 triliun dan sampai saat ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak 16.515 orang. ANTARA FOTO/Jojon
Ini Taktik Jokowi Melawan Larangan Ekspor Bijih Nikel oleh WTO

Jokowi akan menggunakan taktik mengulur-ulur waktu untuk melawan larangan hilirisasi nikel oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)


KPK Dalami Temuan Catatan Proyek Kementan dari Rumah Pengusaha Pakaian Dalam Hanan Supangkat

3 jam lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Dalami Temuan Catatan Proyek Kementan dari Rumah Pengusaha Pakaian Dalam Hanan Supangkat

KPK menemukan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan proyek-proyek di Kementerian Pertanian saat menggeledah kediaman CEO PT Mulia Knitting Factory Hanan Supangkat.


KPK: Ahmad Sahroni Telah Tambah Pengembalian Dana dari SYL Rp 40 Juta

3 jam lalu

Anggota DPR RI juga Bendahara Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai saksi, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 22 Maret 2024. Ahmad Sahroni, mengakui Partai Nasdem menerima aliran uang sebanyak Rp.800 juta dan 40 juta dari mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, kembali dijerat sebagai tersangka dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang, terkait pengembangan perkara penyalahgunaan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian RI. TEMPO/Imam Sukamto
KPK: Ahmad Sahroni Telah Tambah Pengembalian Dana dari SYL Rp 40 Juta

Tim penyidik KPK sebelumnya meminta dana bekas transfer dari Syahrul Yasin Limpo itu segera dikembalikan Ahmad Sahroni, genapi dana Rp 860 juta.


Presiden Jokowi Minta Masyarakat Mudik Lebih Awal

5 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyapa sejumlah pejabat lembaga tinggi negara saat acara buka bersama di Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Presiden Joko Widodo menggelar silaturahim dan buka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju serta perwira tinggi TNI dan Polri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Presiden Jokowi Minta Masyarakat Mudik Lebih Awal

Presiden Joko Widodo atau Jokowi berpesan kepada masyarakat supaya bisa mudik lebih cepat.


Ini Menu Buka Puasa Jokowi Bersama Menteri di Istana

6 jam lalu

Menu buka puasa Presiden Jokowi dan para menteri di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ini Menu Buka Puasa Jokowi Bersama Menteri di Istana

Presiden Jokowi menyantap sejumlah jenis makanan saat menggelar buka puasa bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara. Apa saja?


Risma, Luhut hingga Erick Thohir Tak Tampak dalam Buka Puasa bersama Jokowi dan Menteri

7 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Risma, Luhut hingga Erick Thohir Tak Tampak dalam Buka Puasa bersama Jokowi dan Menteri

Sejumlah anggota Kabinet Indonesia Maju tidak mengikuti buka puasa bersama Jokowi di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 28 Maret 2024. Siapa saja?


Ceramah Wapres soal Hawa Nafsu Bikin Jokowi dan Para Menteri Tertawa

8 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ceramah Wapres soal Hawa Nafsu Bikin Jokowi dan Para Menteri Tertawa

Wapres Ma'ruf Amin memberikan ceramah saat buka puasa bersama Jokowi dan menteri Kabinet Indonesia Maju.


MKMK Putuskan Saldi Isra dan Arief Hidayat Tak Langgar Kode Etik, Begini Pertimbangan Hukumnya

8 jam lalu

Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna saat memimpin sidang putusan mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman yang dilaporkan oleh Zico Simanjuntak di Gedung 2 MK, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Salah satu poin yang diucapkan Anwar adalah dirinya telah mengetahui ada upaya politisasi dan menjadikan dirinya sebagai objek dalam berbagai putusan MK. TEMPO/Subekti.
MKMK Putuskan Saldi Isra dan Arief Hidayat Tak Langgar Kode Etik, Begini Pertimbangan Hukumnya

MKMK menggelar sidang pengucapan putusan pada Kamis, 28 Maret 2024.


Terkini: Deretan Barang Mewah Pemberian Harvey Moeis untuk Sandra Dewi, Jumlah THR Ojol jika Wajib Dibayarkan Bisa Capai Puluhan Triliun?

8 jam lalu

Sandra Dewi dan Harvey Moeis. Instagram.
Terkini: Deretan Barang Mewah Pemberian Harvey Moeis untuk Sandra Dewi, Jumlah THR Ojol jika Wajib Dibayarkan Bisa Capai Puluhan Triliun?

Kejagung menetapkan suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga timah.